BALI TRIBUNE - Dermaga Rakyat Padang Bai menjadi satu-satunya dermaga wisata di Karangasem, dimana setiap hari ada ribuan wisatawan asing maupun domestik datang ataupun berangkat menuju Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB, menggunakan kapal cepat. Namun, saat ini kondisi pelabuhan wisata itu utamanya bagian landasan dermaga yang terbuat dari kayu sudah memprihatinkan dan sudah cukup mendesak untuk direnovasi.
Kadis Perhubungan Karangasem, Ida Bagus Swastika, kepada wartawan Rabu (24/1) mengatakan, dalam waktu dekat Dermaga Rakyat Padang Bai akan direnovasi. Diakuinya memang pelabuhan itu sudah sangat mendesak untuk direnovasi sehingga nantinya diharapkan pelayanan kepada para wisatawan yang menggunakan jasa penyeberangan kapal cepat melalui dermaga rakyat itu bisa lebih optimal dan utamanya untuk kenyamanan dan kesamatan pengguna jasa penyeberangan.
Dijelaskannya, perbaikan atau bagian yang paling utama yang akan dikerjakan adalah bagian landasan dermaga, dimana landasan yang terbuat dari kayu itu akan dirubah total hingga menjadi landasan dermaga pada umumnya dengan konstruksi beton. Sementara rencana pembangunan ulang dermaga ini sendiri diakui Swastika, sudah mendapat restu dari Pemerintah Pusat yang ditandai dengan pelimpahan aset kepada pemerintah kabupaten.
"Rencananya proyek sudah akan dikerjakan Februari nanti, semuanya menggunakan konstruksi beton. Mei kita targetkan sudah rampung,’’ tegasnya.
Untuk proyek pembangunan atau renovasi dermaga itu sendiri Pemkab Karangasem akan bekerja sama dengan PT. Patagonia Pelayaran Indonesia yang sudah menyatakan kesanggupan untuk mengucurkan CSR-nya sebesar Rp 1 miliar dari Rp 1,2 miliar dana yang dibutuhkan.
PT Patagonia Pelayaran Indonesia merupakan perusahaan bergerak di jasa akomodasi pariwisata yang juga memiliki armada kapal cepat untuk jalur Padang Bai-Gili Trawangan. Perusahaan tersebut tidak menuntut kompensasi apapun atas dana yang akan dikucurkan.
Dijelaskan, Dermaga Rakyat Padang Bai nantinya akan dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dimana BUP itu sepenuhnya menjadi kewenangan Departemen Perhubungan. Prosesnya bisa melalui lelang ataupun penunjukan.
