Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

100 Lebih Pengelola Jurnal Ilmiah Bertemu di STIKOM Bali

Dr. Lukman (paling kanan), Dr. Evi Triandini, M.Eng dari STIKOM Bali (kedua dari kanan) bersama para pengelola jurnal ilmiah yang mendapat sertifikat.

BALI TRIBUNE - Denpasar-Lebih dari 100 orang pengelola jurnal ilmiah dari perguruan tinggi dan lembaga umum lainnya di seluruh Indonesia, Kamis, 20 September 2018 berkumpul di STIKOM Bali Convention Center, Renon, Denpasar.  Kehadiran mereka untuk mengikuti workshop pengelolaan jurnal ilmiah sebagai persiapan akreditasi jurnal ilmiah elektronik yang  mereka ajukan ke Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) melalui laman Akreditasi Jurnal Nasional: www.arjuna2.ristekdikti.go.id. Acara ini juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat  akreditasi jurnal ilmiah oleh Dr. Lukman, Kasubdit Fasilitasi Jurnal Ilmiah, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Ilmiah, Ditjen Risbang, Kementerian Ristekdikti. Dalam pemaparannya, Dr. Lukman meminta para pengelola untuk mengikuti mekanisme pengajuan jurnal dalam jaringan (daring) yang telah tersedia.   “Semua mekanisme pengajuan sudah tertulis secara jelas dalam laman www.arjuna2.rsitekdikti.go.id, tinggal bagaimana pengelola memanfaatkannya secara baik,” ujarnya. Dijelaskan, mekanisme pengajuan jurnal sebagai berikut. Pertama, pengelola terbitan berkala ilmiah mendaftarkan terbitannya untuk mendapatkan username dan password agar dapat mengakses Arjuna. Ke-2, Setelah mendapatkan username dan password, pengelola terbitan berkala ilmiah mengajukan akreditasi terbitan yang sudah didaftarkan dengan mengisi: borang identitas terbitan berkala; borang penyunting; borang perkembangan terbitan berkala; dan borang evaluasi Ke-3, distributor akreditasi akan mendistribusikan pengajuan akreditasi jurnal berdasarkan hasil evaluasi diri yang diisi oleh pengusul. Ke-4, apabila hasil evaluasi diri di atas dari 70 maka distributor akan menugaskan empat orang asesor yang terdiri dari dua asesor manajemen dan dua asesor substansi, dan apabila evaluasi diri di bawah 70 maka distributor akan menugaskan dua orang asesor manajemen dan susbtansi. Ke-5, jika asesor tidak bersedia, maka distributor akreditasi mendistribusikan ke asesor lain untuk dikonfirmasi kesediaan. Ke-6, jika asesor bersedia, maka asesor melakukan penilaian terhadap terbitan berkala ilmiah yang diajukan untuk. Ke-7, asesor memasukkan nilai secara daring ke sistem. Ke-8, sistem akan memeriksa apakah nilai yang dimasukkan oleh kedua asessor mempunyai perbedaan yang ekstrim. Ke-9, jika perbedaan nilainya ekstrim, maka distributor akreditasi akan mendistribusikan ke asesor ketiga untuk dikonfirmasi kesediaan menilai. Jika asesor ketiga tidak bersedia, maka distributor akreditasi mendistribusikan ke asesor ketiga lain untuk dikonfirmasi kesediaan menilai. Jika asesor ketiga bersedia, maka asesor melakukan penilaian terhadap terbitan berkala ilmiah yang diajukan untuk diakreditasi dan memasukkan nilai ke dalam sistem. Ke-10, jika perbedaan nilainya tidak ekstrim, maka sistem akan menampilkan nilai akhir akreditasi. Ke-11, Hasil penilaian dari asessor akan bernilai 0-100, jurnal dapat diakui terakreditasi dengan score minimal 30, bagi jurnal yang nilainya kurang dari 30 akan dilakukan pembinaan oleh Kemenristekdikti. Bagi jurnal yang nilainya antara 30-70 dapat mengajukan kembali penilaian untuk naik peringkat setelah minimal satu nomor penerbitan. Sedangkan, mekanisme akreditasi ditentukan sebagai berikut. Ke-1, Sekretariat Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah (Subdit Fasilitasi Jurnal Ilmiah) memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi untuk jurnal. Ke-2,  Ketua Tim Akreditasi (Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual) menugaskan Asesor yang sesuai bidang kompetensinya dengan bidang ilmu jurnal ilmiah yang akan dinilainya. Ke-3, artikel yang diajukan oleh jurnal ilmiah untuk proses akreditasi adalah semua artikel dalam dua tahun terakhir.  Ke-4, setiap jurnal ilmiah dinilai paling sedikit oleh 2 (dua) orang Asesor yang sesuai sesuai bidang kompetensinya dengan bidang ilmu jurnal ilmiah yang akan dinilai. Ke-5, putusan hasil penilaian diambil secara bertahap dalam Rapat Pleno Asesor.  Para Asesor menyampaikan hasil penilaiannya kepada Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah. Jika terdapat perbedaan penilaian yang signifikan, Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah akan melakukan mediasi dengan melibatkan Asesor ketiga. Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah juga akan melakukan penyelarasan terhadap semua hasil penilaian agar tidak terjadi perbedaan penilaian keterakreditasian di antara kelompok bidang.  Berdasarkan simpulan hasil penilaian dan penyelasaran, akan disampaikan rekomendasi hasil akreditasi kepada Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Ke-6, Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan menerbitkan surat keputusan akreditasi. Ke-7, Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual menerbitkan sertifikat akreditasi. “Setiap jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi nasional akan kami berikan insentif secara hibah masing-masing Rp15 juta. Selain itu bagi jurnal yang sudah terakreditasi nasional dan ingin meningkatkan lagi ke internasional akan kami dampingi dan kami berikan bantuan senilai Rp 50 juta. Setelah itu kalau jurnal terinkdes akreditasi nasional kami juga akan memberikan hadiah senilaiRp50 juta,’ kata Lukman. Sementara itu dari sekitar 20 jurnal ilmiah nasional yang sudah terakreditasi dan berhak  mendapat sertifikat dan diserahkan oleh Dr. Lukman, satu di antaranya adalah Jurnal  Eksplora Informatika STIKOM Bali yang diterima  oleh Dr. Evi  Evi Triandini, M.Eng.

wartawan
redaksi
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.