balitribune.co.id | Denpasar – Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah mempersiapkan diri sebagai tuan rumah dalam ajang Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang akan dihelat pada tahun 2022 mendatang. Bali pun kembali dipercaya menjadi lokasi perhelatan even bertaraf internasional tersebut.  Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Sisban Strategi BNPB Wisnu Widjaja saat menyambangi Gubernur Bali Wayan Koster guna membahas even dimaksud di kediamannya, Jayasabha, Denpasar (1/10).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster menjelaskan bahwa Bali terus berupaya menerapkan apa yang menjadi rekomendasi dari pemerintah pusat, terkait pariwisata aman bencana termasuk dalam menghadapi kondisi terkini Provinsi Bali di tengah pandemi COVID-19.

“Saat ini Bali masih berada dalam kawasan zona merah. Namun kami terus memperketat peraturan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat,” jelas Gubernur yang sebelumnya menjabat anggota DPR RI ini.

Gubernur Koster pun berharap dengan bentuk sinergi dari pemerintah daerah dan kedisiplinan masyarakat, Provinsi Bali dapat terus menekan potensi penularan COVID-19. Sehingga Bali dapat siap dan aman dalam menyelenggarakan kegiatan GPDRR tahun 2022 mendatang.

Seperti diungkapkan sebelumnya oleh Deputi Bidang Sisban Strategi BNPB Wisnu Widjaja  bahwa terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara GPDRR 2022 tersebut, sekaligus menjadi salah satu ruang bagi pemerintah Indonesia, khususnya Provinsi Bali untuk lebih mempromosikan pariwisata berbasis pengurangan risiko bencana di kancah internasional.

“Menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia, terutama Bali sebagai tuan rumah kegiatan GPDRR pada tahun 2022 mendatang. Kegiatan ini dapat menjadi ajang promosi pariwisata Bali di kancah internasional,” ungkap Wisnu Widjaja

Adapun GPDRR merupakan forum multi-pemangku kepentingan dua tahunan yang dibentuk oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meninjau kemajuan, berbagi pengetahuan dan mendiskusikan perkembangan dan tren terbaru dalam pengurangan risiko bencana.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang ini diperkirakan akan dihadiri oleh 182 negara yang terdiri dari pejabat tinggi pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi, sektor wisata dan media.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tengah menunggu keputusan dan kesepakatan dari hasil pengkajian yang menyeluruh, sebab banyak aspek yang harus ditinjau terkait kelayakan penyelenggaraan even besar ini.