Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

42.000 Tenaga Medis akan Dijadikan PNS

Nila Djuwita F. Moeloek

Denpasar, Bali Tribune

Guna menunjang pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan sampai ke daerah terpencil. Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F Moeloek menyambut baik pernyataan Wapres RI, Jusuf Kalla terkait rencana pemerintah untuk mengangkat tenaga kesehatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pengangkatan ini memiliki syarat yakni, tenaga kesehatan tersebut mau ditempatkan di tempat yang terpelosok di Indonesia. “kita masih memerlukan 42.000 tenaga kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di daerah pelosok di Indonesia” ucapnya setelah membuka acara Loka Karya dan Rakernas Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) di Hotel Mercure, Kuta, Rabu (13/4).

Tenaga kerja kesehatan yang dimaksud mencakup dokter, perawat, ahli gizi serta tenaga kesehatan lingkungan. Menurutnya banyak lulusan dari bidang tersebut yang belum tertarik mengabdi di pelayanan kesehatan yang terpencil.

Sehingga untuk menarik hati tenaga kesehatan yang bersedia mengabdi di tempat terpencil, pihaknya akan mengangkatnya menjadi PNS. “itu untuk mengugah minat alumnus untuk mengabdi pada bidangnya di pelosok Indonesia” terangnya.

Berdasarkan data yang diberikannya, terdapat 9.523 puskesmas yang ada di Indonesia. Dari jumlah puskesmas yang disebutkan, tenaga dokter yang terbanyak dibandingkan dengan tenaga Kesehatan Lingkungan atau Kesling yang masih sangat minim.

Nila juga berharap agar institusi yang terkait untuk mendata berapa jumlah kebutuhan tenaga kesehatan yang diperlukan untuk di daerah masing-masing. “Kami akan segera melakukan maping atau pemetaan untuk mengetahui jumlah perawat dan kebutuhan perawat sendiri baik sebagai tenaga pengajar hingga yang terbawah sebagai perawat di pelayanan kesehatan serta tenaga kesehatan lainnya” jelasnya, sembari menambahkan bahwa upaya ini dilakukan untuk menyerap tenaga atau sdm sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

Senada dengan itu, Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Bali, I Made Suwitra menyatakan sampai saat ini di Bali, tenaga Kesehatan Lingkungan atau Sanitarian masih kurang. Jumlah sanitarian di Bali hanya berjumlah 600 petugas saja.

Sebanyak 600 petugas Kesling di Bali sendiri tersebar di institusi pemerintahan, rumah sakit dan puskesmas di Bali. Rata-rata setiap institusi memiliki seorang sanitarian saja. “Kebutuhan tenaga sanitarian itu 1:40.000, jadi kurang lebih 1000 tenaga yang dibutuhkan,” jelasnya

Dalam menunjang hasil yang maksimal, petugas kesling di Bali perlu menambah sekiranya 1000 petugas yang diharapkan mampu dalam menjalankan program pokoknya. Namun untuk menambah jumlah petugas kesling sendiri itu semua tergantung dengan pemerintah daerah apakah mampu menyerap tenaga.

“Sebenarnya jika ada dua petugas kesling di setiap puskesmas atau intitusi lain bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi karena keterabasan anggaran institusi sehingga petugas kesling belum bisa dianggkat” jelasnya. Tenaga Kesling atau Sanitarian dianggap sebagai stakeholders kunci yang perlu didorong perannya dalam menangani masalah masalaha kesehatan lingkungan.

wartawan
habit

Ruang Aman Terenggut, Remaja di Buleleng Jadi Korban Kebejatan Berulang

balitribune.co.id | Singaraja - Duka mendalam menyelimuti Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Seorang anak perempuan berusia 13 tahun berinisial NH, harus menelan pil pahit setelah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh tiga pelaku secara brutal dalam dua malam berturut-turut pada pertengahan Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.