Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

42.000 Tenaga Medis akan Dijadikan PNS

Nila Djuwita F. Moeloek

Denpasar, Bali Tribune

Guna menunjang pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan sampai ke daerah terpencil. Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F Moeloek menyambut baik pernyataan Wapres RI, Jusuf Kalla terkait rencana pemerintah untuk mengangkat tenaga kesehatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pengangkatan ini memiliki syarat yakni, tenaga kesehatan tersebut mau ditempatkan di tempat yang terpelosok di Indonesia. “kita masih memerlukan 42.000 tenaga kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di daerah pelosok di Indonesia” ucapnya setelah membuka acara Loka Karya dan Rakernas Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) di Hotel Mercure, Kuta, Rabu (13/4).

Tenaga kerja kesehatan yang dimaksud mencakup dokter, perawat, ahli gizi serta tenaga kesehatan lingkungan. Menurutnya banyak lulusan dari bidang tersebut yang belum tertarik mengabdi di pelayanan kesehatan yang terpencil.

Sehingga untuk menarik hati tenaga kesehatan yang bersedia mengabdi di tempat terpencil, pihaknya akan mengangkatnya menjadi PNS. “itu untuk mengugah minat alumnus untuk mengabdi pada bidangnya di pelosok Indonesia” terangnya.

Berdasarkan data yang diberikannya, terdapat 9.523 puskesmas yang ada di Indonesia. Dari jumlah puskesmas yang disebutkan, tenaga dokter yang terbanyak dibandingkan dengan tenaga Kesehatan Lingkungan atau Kesling yang masih sangat minim.

Nila juga berharap agar institusi yang terkait untuk mendata berapa jumlah kebutuhan tenaga kesehatan yang diperlukan untuk di daerah masing-masing. “Kami akan segera melakukan maping atau pemetaan untuk mengetahui jumlah perawat dan kebutuhan perawat sendiri baik sebagai tenaga pengajar hingga yang terbawah sebagai perawat di pelayanan kesehatan serta tenaga kesehatan lainnya” jelasnya, sembari menambahkan bahwa upaya ini dilakukan untuk menyerap tenaga atau sdm sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

Senada dengan itu, Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Bali, I Made Suwitra menyatakan sampai saat ini di Bali, tenaga Kesehatan Lingkungan atau Sanitarian masih kurang. Jumlah sanitarian di Bali hanya berjumlah 600 petugas saja.

Sebanyak 600 petugas Kesling di Bali sendiri tersebar di institusi pemerintahan, rumah sakit dan puskesmas di Bali. Rata-rata setiap institusi memiliki seorang sanitarian saja. “Kebutuhan tenaga sanitarian itu 1:40.000, jadi kurang lebih 1000 tenaga yang dibutuhkan,” jelasnya

Dalam menunjang hasil yang maksimal, petugas kesling di Bali perlu menambah sekiranya 1000 petugas yang diharapkan mampu dalam menjalankan program pokoknya. Namun untuk menambah jumlah petugas kesling sendiri itu semua tergantung dengan pemerintah daerah apakah mampu menyerap tenaga.

“Sebenarnya jika ada dua petugas kesling di setiap puskesmas atau intitusi lain bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi karena keterabasan anggaran institusi sehingga petugas kesling belum bisa dianggkat” jelasnya. Tenaga Kesling atau Sanitarian dianggap sebagai stakeholders kunci yang perlu didorong perannya dalam menangani masalah masalaha kesehatan lingkungan.

wartawan
habit

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Nikmati Sensasi "Satay & Wok" All You Can Eat Interaktif di Anathera Resort Kuta

balitribune.co.id | Kuta – Anathera Resort Kuta kembali mempersembahkan pengalaman kuliner istimewa melalui promo terbaru “Satay & Wok – All You Can Eat”, sebuah konsep makan malam interaktif yang memadukan sajian sate premium dan live cooking wok station hanya dengan IDR 190.000++ per orang.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.