Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ada Calo “Bermain” di Pelabuhan

Nengah Setar

BALI TRIBUNE - Menggeliatnya kepariwisataan dan perekonomian di Nusa Penida, ternyata belum diimbangi dengan pelayanan penyeberangan yang baik dari dan ke Nusa Penda. Kondisi ini mendapatkan sorotan tajam dari seorang tokoh Nusa Penida, I Nengah Setar. Ditemui kemarin, ia  mencurigai ada monopoli dari pihak tertentu, yang menyebabkan penyeberangan kapal pengangkut barang dan material menuju Nusa Penida tidak berjalan maksimal. Kondisi ini kerap menyebabkan antrean truk menuju Nusa Penida selama berhari-hari dan rentan menimbulkan konflik di antara pemilik truk sebagai penyedia saja angkutan barang/material.  "Antrean panjang selama berhari-hari ini juga rentan terjadinya gesekan antarsopir atau penyedia jasa angkutan barang. Saya sangat sayangkan, pelayanan penyeberangan di pelabuhan untuk truk di Nusa Penida lamban seperti ini," ujar Nengah Setar. Antrean truk di Pelabuhan Padang Bai, untuk menyeberang ke Nusa Penida (Pelabuhan Mentigi) selama berhari-hari, juga menyebabkan harga sewa angkutan naik drastis. Jika awal tahun 2018 tarif penyeberangan untuk truk berkisar Rp 3 juta sekali jalan, saat ini berlipat menjadi sekitar Rp 4,5 juta bahkan ada sampai Rp 6,5 juta setiap sekali menyeberang mengangkut barang. "Ini menjerat masyarakat, dan tentu sangat membuat perekomonian terganggu. Pedagang menjerit, harga-harga barang termasuk kebutuhan pokok bisa naik di Nusa Penida," ungkap Nengah  Setar. Nengah Setar pun mengeluhkan hal ini, dan menurutnya sangat merugikan masyarakat termasuk pengusaha lokal. Ia berharap aparat pemerintah Kabupaten Klungkung, Dinas Perhubungan, DPRD Klungkung, hingga Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta segera bertindak. "Kalau masalah ini dibiarkan, akan menghambat perkembangan parekonomian hingga pembangunan dan pariwisata Nusa Penida," jelasnya.   Di sisi lain Kadis Perhubungan Klungkung, I Nyoman Sucitra menjelaskan, pihaknya tidak memiliki wewenang menentukan harga jasa  truk untuk angkutan barang/material menuju Nusa Penida. Menurutnya, itu menjadi kebijakan kelompok organisasi yang melayani jasa angkutan itu sendiri.  "Kami hanya mengatur tarif penyeberangan dengan kapal Roro atau LCT, yang lainnya itu kewenangan penyedia jasa itu sendiri," jelas Nyomam Sucitra. Sementara sebelumnya, para penyedia jasa angkutan barang menuju Nusa Penida sempat mengeluhkan hal serupa ke Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta. Mereka mengeluhkan Kapal Roro Nusa Jaya Abadi yang hanya melayani satu trip selama sehari, sehingga kerap terjadi antrean truk yang akan menyeberang ke Nusa Penida sampai seminggu belum dapat giliran menyeberang.

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Main “Petak Umpat” dengan Petugas, PKL di Jalur Bypass IB Mantra Ditindak Tegas

balitribune.co.id | Gianyar - Meski belasan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah ditertibkan, sejumlah pedagang di sepanjang Jalan Bypass IB Mantra rupanya masih mencoba bermain "petak umpat" dengan petugas. Guna memastikan kawasan tersebut benar-benar steril, personel Satpol PP Kabupaten Gianyar kini disiagakan untuk berjaga di titik-titik rawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.