balitribune.co.id | Badung - Dalam rangka memperkuat perumusan kebijakan fiskal, ekonomi, dan pembangunan, Kementerian Keuangan akan menyelenggarakan Forum Seminar Internasional The 12th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/12).
“Salah satu agenda Side Event dalam rangkaian kegiatan tersebut adalah Public Lecture terkait Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Global serta Dampaknya terhadap Perekonomian Nasional dan Regional,” ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman.
Sementara itu melalui kegiatan “Public Lecture” yang digelar Kementerian Keuangan RI, pemerintah ingin kegiatan ini akan menjadi annual meeting berkelanjutan para ekonom yang akan mewakili Indonesia yang sangat besar dan Indonesia menjadi negara berkembang menengah ke atas yang tengah menuju Indonesia maju di tahun 2045.
“Indonesia punya angka-angka besar dalam menuju Indonesia maju di tahun 20245,” sebut Alfirman.
Public Lecture Forum Seminar International The 12th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) Tahun 2023, menyoroti Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Global serta Dampaknya terhadap Perekonomian Nasional dan Regional.
Hadir pada kesempatan ini Wakil Menteri Keuangan RI: Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D; Menteri Keuangan Republik Indonesia Periode 2013 – 2014, Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Ec; Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu; Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman; Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystalin; Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional, Prof. Candra Fajri Ananda; Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral, Titik Anas; Para Regional dan Local Expert; Para Stakeholders Strategis Kementerian Keuangan lingkup Provinsi Bali, baik pimpinan Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BPKP, BPS, Perbankan, dan Para Akademisi; Para Pejabat Eselon II Kementerian Keuangan baik lingkup Kantor Pusat, maupun para Kepala Kantor Wilayah
“Kegiatan ini juga dihadiri 31 (tiga puluh satu) Kepala Kanwil DJPb bersama mitra akademisi masing-masing yaitu tiga puluh satu Regional Economist dan Local Expert,” terangnya.
Selain itu juga hadir Kepala Kanwil Kemenkeu lingkup Provinsi Bali, kemudian perwakilan akademisi dari Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Nasional, Universitas Pendidikan Ganesha, serta pimpinan dari mitra strategis RCE di lingkup Provinsi Bali, yaitu Bappeda Prov. Bali, OJK, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, BPKP, BPK, BPS, perbankan, dan juga kalangan media.
“Turut hadir juga secara daring teman-teman Kanwil Kemenkeu dari seluruh Indonesia,” jelasnya.
Pada kesempatan ini Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D, menjelaskan bahwa hidup adalah perubahan, seperti diketahui bahwa perubahan yang dialami Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun, bercermin dari data yang ada tidak menunjukkan angka yang signifikan, akibatnya ketimpangan menjadi masalah structural pembangunan.
Ia berpendapat, Equality Economic bukan berarti semua harus sama, artinya setiap komponen memiliki kemampuan untuk mengelola sumber dayanya.
“Ketimpangan yang terjadi dalam periode yang cukup lama akan berpotensi menimbulkan dampak sosial,” ungkap , Prof. Suahasil, sehingga diperlukan sumber ekonomi baru dalam memacu Pembangunan regional ataupun nasional," sambungnya.
