Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ajak Pengecer Naik Kelas, Pertamina Permudah Akses LPG 3 Kg untuk Masyarakat

Bali Tribune / PENGECER - Program naik kelas pengecer menjadi pangkalan

balitribune.co.id | Denpasar - Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus berkomitmen mempermudah masyarakat dalam mendapatkan LPG bersubsidi 3 kg. Salah satu upaya utama adalah mendorong pengecer untuk naik kelas menjadi pangkalan resmi. Hal ini disampaikan oleh Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad, Rabu (22/1).

Penyediaan dan penyaluran LPG bersubsidi 3 kg merupakan bagian dari tugas Pertamina Patra Niaga sesuai penugasan dari Kementerian ESDM. Ahad menjelaskan bahwa Pertamina terus menjaga ketersediaan stok LPG 3 kg agar tetap aman, sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kami terus berinovasi untuk menjamin pasokan energi di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah program mendorong pengecer untuk naik kelas menjadi pangkalan resmi. Program ini mencakup wilayah Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara,” ujar Ahad.

Menurut Ahad, pengecer bukan bagian dari jalur distribusi resmi karena tidak memiliki kontrak dengan agen atau pangkalan. Oleh karena itu, masyarakat disarankan membeli LPG 3 kg langsung di pangkalan. “Jika ada pelanggaran ketentuan oleh pangkalan, sanksi tegas akan diberikan, mulai dari penghentian alokasi hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). Dengan semakin banyaknya pengecer yang naik kelas menjadi pangkalan resmi, masyarakat akan lebih mudah dan nyaman mendapatkan LPG bersubsidi,” tambahnya.

Per Desember 2024, Pertamina mencatat lebih dari 13 ribu pengecer di wilayah Regional Jatimbalinus, dengan sekitar 6 ribu di antaranya berada di Bali dan Nusa Tenggara. Pada 2025, Pertamina menargetkan peningkatan jumlah pengecer yang naik kelas menjadi pangkalan resmi. Hingga saat ini, lebih dari 400 pengecer sedang dalam proses transformasi, dan 157 sudah resmi menjadi pangkalan.

“Kami juga terus mendata pembelian LPG bersubsidi 3 kg untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Langkah ini diharapkan mengatasi isu-isu seperti kelangkaan dan distribusi yang tidak wajar,” jelas Ahad.

Ahad menambahkan bahwa pada kondisi tertentu, Pertamina siap melakukan penyaluran fakultatif, yaitu menyalurkan LPG 3 kg melebihi kuota yang ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat di lapangan.

Dengan berbagai upaya ini, Pertamina berharap masyarakat semakin mudah mengakses LPG bersubsidi 3 kg dan tidak lagi menghadapi kendala terkait distribusi atau kelangkaan. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan pengawasan distribusi LPG agar lebih transparan dan sesuai aturan.

wartawan
ARW

Peringati HPSN 2026, Bupati Badung Pimpin Korve Bersih Sampah di Pantai Kuta

balitribune.co.id | Mangupura  - Aksi korve bersih sampah laut kembali dilaksanakan pada Minggu (22/2). Kegiatan serangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 tersebut diawali gelaran apel yang secara langsung dipimpin oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.