Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Akomodir Kader Terbaik dari 9 Partai, Demokrat Usulkan Jokowi Bentuk Kabinet Persatuan Indonesia

Bali Tribune/ Putu Supadma Rudana
balitribune.co.id | Denpasar - Partai Demokrat mengapresiasi pertemuan dua tokoh, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, setelah menjadi rival pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Bagi Partai Demokrat, pertemuan keduanya merupakan momentum yang baik untuk terjadinya rekonsiliasi bangsa.
 
Selanjutnya, momentum tersebut sangat penting untuk dirawat, terutama oleh Jokowi yang terpilih sebagai presiden untuk periode kedua. Salah satunya, Demokrat mengusulkan agar di periode kedua ini, Jokowi membentuk Kabinet Persatuan Indonesia yang mengakomodir kader terbaik dari 9 partai politik.
 
"Pertama kita apresiasi, kedua tokoh bangsa ini akhirnya bisa bertemu. Pertemuan Jokowi dan Prabowo adalah sebuah momentum yang baik untuk terjadinya rekonsiliasi bangsa ini," kata Wakil Sekjend DPP Partai Demokrat Putu Supadma Rudana, di Denpasar, Minggu (14/7/2019).
 
Selanjutnya, imbuh dia, hal yang paling dinanti ke depan adalah konsolidasi semua pihak. Begitu juga pula dengan formasi Kabinet Kerja periode kedua pemerintahan Jokowi.
 
"Partai Demokrat pada prinsipnya ingin kabinet nanti betul-betul meneguhkan persatuan Indonesia. Kebersamaan kita. Semua pihak harus dirangkul. Jadi Kabinet Persatuan Indonesia," ujar Rudana.
 
Dalam Kabinet Persatuan Indonesia dimaksud, demikian anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu, semua partai politik yang lolos parlemen (9 partai politik, red) idealnya diakomodir oleh Jokowi. Dengan demikian, pemerintahan Jokowi-Amin lima tahun ke depan benar-benar menjadi momentum persatuan Indonesia, tanpa ada lagi koalisi serta oposisi.
 
"Sangat elok jika 9 partai semua terlibat dalam pemerintahan Jokowi-Amin. Semua partai ada dalam Kabinet Persatuan Indonesia. Tentu untuk hal ini, kita harap partai koalisi legowo untuk bisa menjadikan periode 2019-2024 benar-benar menjadi momentum persatuan Indonesia," tegas Rudana.
 
Soal komposisi dari masing-masing partai di kabinet, menurut Rudana, harus proporsional. Selain itu, ia meyakini bahwa semua partai politik yang ada memiliki kader-kader terbaik yang dapat membantu Jokowi dalam pemerintahan periode kedua ini.
 
"Yang dipilih (masuk kabinet) tentu kader-kader yang berkompeten, berintegritas, dan berkomitmen tinggi. Misalnya berkomitmen untuk memerangi korupsi. Dengan begitu, Pak Jokowi tidak dibebankan dengan pembantunya yang terlibat kasus korupsi," tutur Rudana.
 
Soal siapa saja dari Partai Demokrat yang disiapkan untuk masuk bursa Menteri, Rudana menyebut, sebagaimana partai lainnya, Partai Demokrat juga memiliki banyak kader potensial. Salah satunya adalah kader muda Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
 
"Partai Demokrat memiliki putra-putri terbaik. Salah satunya AHY. Beliau kader terbaik, bersih, berkomitmen tinggi, dan memiliki semangat kerja yang besar, apalagi punya pengalaman di TNI cukup lama. Sebagai sosok anak muda, tentu akan sangat membantu Bapak Jokowi. Misalnya kita tahu Indonesia banyak bencana. AHY mungkin cocok jadi Menteri Sosial. Beliau akan turun ke daerah, karena punya stamina yang bagus untuk keliling Indonesia," ucapnya.
 
"Soal berapa jumlahnya, kita berharap Pak Jokowi mengakomodir secara proporsional. Sebab partai lain juga ada kader terbaik. Dengan begitu, tidak ada lagi koalisi, tidak ada lagi oposisi. Yang ada adalah Kabinet Persatuan Indonesia," pungkas Rudana, sembari menampik bahwa Kabinet Persatuan Indonesia ini justru akan mengganggu fungsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah. (u)
wartawan
San Edison
Category

Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Bupati Badung Kumpulkan Camat, Lurah/Perbekel, dan Pengelola Sampah

balitribune.co.id | Mangupura - Menyikapi permasalahan akan ditutupnya TPA Suwung, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pengelola Jasa Pengangkutan Sampah di Kabupaten Badung, bertempat di Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa, (10/2). Rakor ini merupakan langkah mitigasi terkait dengan penutupan TPA Suwung.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Terima Dividen Bank BPD Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sebagai pemegang saham mayoritas, Pemkab. Badung menerima Dividen dari PT. Bank BPD Bali. Dividen diterima langsung Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama PT. Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma didampingi Kepala Bank BPD Bali Cabang Mangupura Ida Bagus Made Surawan di Puspem Badung, Selasa (10/02).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Prosesi Mapeed di Pura Puseh Gianyar Diiringi Penampilan Barongsai

balitribune.co.id | Gianyar - Prosesi mapeed (iring-ringan geroban) serangkaian odalan di Pura Puseh Desa Adat Gianyar, Selasa (10/2/2026) sangat memikat dan unik. Suguhkan akulturasi tradisi warga Tionghoa setempat ikut mengiringi dengan menampilkan Barongsai Cahaya Dewata dari Pura Sri Sedana/Cong Po Kong Bio.

Baca Selengkapnya icon click

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.