Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Alam Akhirnya Mengendalikan Kapitalis dan Pariwisata Massal di Bali

Bali Tribune / Wayan Windia - Penulis adalah, Guru Besar (E) di Fak. Pertanian Univ. Udayana, dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Made Sanggra di Sukawati.
balitribune.co.id | Sejak lama ada wacana tentang kekhawatiran perkembangan pariwisata massal di Bali. Termasuk Wagub Bali Cok Ace, yang ahli di bidang pariwisata. Ia selalu mengatakan bahwa secara sekale alam Bali sekarang sudah rusak. Sawah dan subak semakin habis. Tetapi tidak ada orang yang mampu mengendalikan pariwiata massal tsb. Kenapa? Karena pariwisata massal menempatkan orang-orang dalam zone nyaman. “Air liur”nya selalu meleleh ketika ada kenaikan PAD, dll. Para pejabat di Bali termasuk menteri, selalu berkaok-kaok (bangga) tentang perkembangan kuantitas turis yang datang ke Bali. Mereka tidak melihat dampak negatif dari pariwisata massal tsb. Mereka lupa tentang keberlanjutan budayanya. Pokoknya pikirannya adalah “apakah ada budaya yang tersisa, yang masih bermanfaat untuk dijual”.
Selanjutnya, kaum kapitalis berhamburan datang ke Bali untuk mengeruk keuntungan yang maksimal. Kalau ada kebijakan pemerintah yang mengurangi keuntungannya (tarif listrik naik, harga tiket pesawat naik, tidak boleh rapat di hotel, pajak air tanah dari sumur-dalam naik, dll) kaum kapitalis selalu mencak-mencak. Mereka meng-atas nama-kan penyerapan tenaga kerja, pajak hotel, dll, lalu meminta pemerintah merubah kebijakannya. Kaum kapitalis itu tak henti-hentinya terus-menerus merusak alam Bali (menyedot air tanah, merusak sempadan pantai, sungai, dan jurang). Lalu kita tidak peduli dengan hancurnya hotel kecil milik orang Bali, hancurnya art shop kecil milik orang Bali, dan orang-orang Bali yang semakin tersisihkan.
 
Kita juga tidak pernah peduli lagi tentang konsep pariwisata yang kita anut. Entah itu bernama konsep pariwisata budaya, atau entah apa lagi. Yang penting ada uang masuk. Sampai-sampai kawasan pura, yang merupakan kawasan sprititual yang paling sakral, terpaksa harus “dijual” demi “uang”. Kawasan pura dibangun sejak ber abad-abad yang lampau, oleh nenek-moyang kita, dengan berbagai ritual yang agung. Tetapi sekarang sakralitas pura telah dijatuhkan, dan dijual untuk mendapatkan uang. Tatkala banyak wisatawan yang melecehkan pura, barulah kita ribut sebentar. Tetapi selanjutnya rutinitas pura yang dijual untuk wisatawan, terus saja berlanjut seperti sedia kala.
Akhirnya muncullah Virus Corona, yang mengerikan. Hanya dengan kemunculan virus itulah pariwisata massal di Bali dan juga kapitalisme dapat dikendalikan. Tampaknya hanya alam yang dapat mengendalikan pariwisata massal dan kapitalisme di Bali (Indonesia). Sebab manusia sama sekali tidak mungkin mengendalikan kapitalisme. Karena manusia adalah mahluk yang subyektif. Manusia subyektif terhadap dirinya. Manusia juga subyektif terhadap manusia dan komunitas lainnya di sekitarnya. Karena itulah mereka tidak bisa berbuat sesuai dengan apa yang diwacanakan.
 
Kita pernah ribut dengan munculnya usaha abal-abal dari Negara RRT. Karena tujuannya hanya untuk menjual murah alam Bali. Seorang pemandu wisata berbahasa mandarin dengan terus terang mengatakan bahwa karena situasi itulah, maka ia berhenti sebagai pemandau wisata. Bahwa ia diminta “membeli” wisatawan Tiongkok yang dibawa oleh travel dari sana. “Ada harga wisatawan per kepala” katanya. Karena ia harus “membeli” wisatawan dari travel Tiongkok, maka ia harus menekan serendah mungkin harga tiket atau harga barang di art shop, agar ia mendapatkan untung. “Saya harus minta komisi yang sangat besar dari art shop, atau dari suatu obyek wisata tertentu” katanya. Sistem inilah yang membuat pariwisata Bali menjadi rusak, dan terkesan murahan. Sekali suatu obyek di cap murahan, maka akan sangat sulit merubah citra itu dan akan sangat sulit untuk meningkatkan nilainya kembali. “Ah lebih baik saya membeli kepala ayam, dari pada harus membeli kepala turis wisatawan china” katanya berseloroh.
 
Kasus tersebut menunjukkan bahwa jumlah kedatangan wisatawan RRT ke Bali, memang besar sekali secara kuantitas. Tetapi kualitasnya sangat jelek. Kedatangan wisatawan RRT hanya baik untuk catatan statistik. Tetapi tidak bermakna banyak bagi masyarakat Bali. Banyak yang mengatakan bahwa banyak wisatawan yang datang ke Bali hanya untuk kencing dan berak. Mereka adalah wisatawan kelas sandal jepit. Hampir sebagian besar devisa yang dibawanya ke Bali, kembali lagi ke negaranya. Riset yang dilakukan oleh banyak peneliti, termasuk Dr. Gusti Ayu Suryawardani mengatakan bahwa sekitar 40-50% devisa yang di bawa oleh wisatawan ke Bali, lalu kembali lagi ke luar Bali. Bahkan lari keluar Indonesia. Sisanya dibagi-bagi oleh kalangan kapitalis di Bali.
Mungkin itulah sebabnya kenapa terjadi kesenjangan pendapatan yang kronis di Bali, dan juga kesenjangan regional. Maka itulah banyak ahli yang berwacana bahwa yang kini dibutuhkan oleh alam Bali adalah pariwisata yang berkualitas. Apa itu pariwisata yang berkualitas ? Tidak ada definisi yang formal. Tetapi menurut saya, pariwisata yang berkualitas adalah pariwisata yang bermanfaat dan tidak merusak alam Bali, bermanfaat dan tidak merusak budaya Bali, dan bermanfaat dan tidak merusak manusia Bali. Hal itu senada dengan visi KBS-ACE yang mengatakan mereka akan membangun manusia, alam, dan budaya Bali.
 
Jelas untuk meng-implementasi-kan konsep ini sangatlah tidak mudah. Karena kita sudah terlanjur merasa nyaman dengan kedatangan wisatawan yang bersifat kuantitas. Para elit juga sudah terlanjur menikmati arus wisatawan massal. Begitulah, sangat tidak mudah mengendalikan kapitalis dan wisatawan massal. Hanya alam yang mampu mengendalikannya.
 
wartawan
Wayan Windia
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.