Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Alamat Rumah Tersebar Gegara Sidang Tayang di Youtube, Jerinx Mengadu ke Hakim

Bali Tribune/ TANPA MASKER - Jerinx tak gunakan masker usai sidang di PN Denpasar.
Balitribune.co.id | Denpasar - Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Soebandi yang menyiarkan secara live streaming melalui chanel YouTube proses persidangan terdakwa I Gede Aryastina alis Jerinx (43), ternyata memberi dampak ketidaknyamanan bagi situasi rumah suami dari Nora Alexandra itu. 
 
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Jerinx dalam sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran kebencian (SARA) terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Selasa (20/10) dengan agenda pemeriksaan saksi meringankan dari terdakwa. 
 
Kegelisahan drummer Superman Is Dead (SID) bukan tanpa musabab. Pasalnya, saat sidang perdana yang beragendakan pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) beberapa waktu lalu, pihak PN Denpasar menyediakan tayangan live streaming melalui chanel YouTube. Otomatis, data diri sekaligus alamat rumah Jerinx SID ikut tersebar.  
 
"Alamat lengkap rumah saya sudah tersebar luas karena ditayangkan sidang online (live streaming) kemarin dan ditonton puluhan ribu orang," kata Jerinx di hadapan majelis hakim diketuai Ida Ayu Adnyana Dewi. 
 
Jerinx pun khawatir rumahnya kini sudah menjadi target pelaku kejahatan. Apalagi sosok Jerinx sendiri dan istrinya dikenal sebagai publik figur. 
"Sekarang di rumah tidak ada sosok laki-laki. Hanya ada istri saya, ibunya, adiknya yang masih kecil. Menurut saya ini sangat berisiko karena di tengah pandemi ini melahirkan banyak sekali orang putus asa yang rawan melakukan apa saja demi bertahan hidup," kata Jerinx dengan nada gelisah. 
 
Karena itu, Jerinx kembali memohon majelis hakim supaya mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. "Sudi kiranya Yang Mulia, Hakim Ketua dan Hakim Anggota untuk mempertimbangkan dan menerima permohonan penangguhan saya saat sidang saat hari Kamis mendatang?" pinta Jerinx. 
 
Namun, permohonan Jerinx itu langsung ditolak oleh ketua hakim. Menurut ketua hakim, curahan hati Jerinx dapat dituangkan pada saat sidang beragendakan pembelaan atau pledoi terdakwa atas tuntutan JPU. 
 
"Itu akan menjadi pertimbangan nanti di dalam hakim memutuskan perkara. Apa yang Saudara sampaikan bisa ulas dalam pembelaan Saudara. Tentang permohonan Saudara untuk penangguhan penahanan, karena menurut majelis hakim Saudara diperlukan dalam tahanan, Saudara bersabar ya. Tetap ditahan," kata Hakim Ayu. 
 
Saksi Meringankan
Sementara itu, I Gusti Ayu Arianti (23), seorang perempuan yang datang jauh-jauh dari Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), hadir di PN Denpasar untuk memberi kesaksian yang meringankan bagi Jerinx.
 
Ayu adalah seorang ibu yang terpaksa rela kehilangan buah hatinya karena kebijakan rapid test sebagai syarat administasi untuk mengakses layanan kesehatan atau persalinan. Kebijakan rapid tes ini sering ditentang Jerinx di Instagram hingga kemudian muncul postingan "IDI Kacung WHO".
 
Di hadapan majelis hakim, tim JPU, terdakwa dan  tim penasihat hukum serta beberapa pengunjung sidang, Ayu memulai kesaksiannya dengan menceritakan peristiwa naas itu. Dalam kondisi hamil yang sudah memasuki usia kandungan 8 bulan, pada Selasa (17/8) lalu, sekitar pukul 07.00 Wita, tiba-tiba air ketubannya pecah. 
 
Lalu, bersama suaminya dia langsung mendatangi RSAD Kota Mataram meminta pertolongan. Pertolongan ditolak karena tidak membawa dokumen rapid test. Petugas menyarankan agar pasutri tersebut ke puskesmas menjalani rapid test dahulu.
 
Keduanya langsung menuju ke puskesmas. Mereka terpaksa mengantre selama 1 jam untuk rapid test. Sementara itu, air ketuban Ayu semakin deras. Dia terpaksa pulang ke rumah menganti pakaiannya.
 
Satu jam kemudian, mereka tancap gas ke Rumah Sakit Permata Hati dengan hasil non reaktif Corona. Ayu langsung dilarikan ke UGD. Menurut perawat, jantung bayi laki-lakinya melemah.
Sekitar pukul 11.00 Wita akhirnya Ayu menjalani operasi sesar. Naas, dokter menyatakan si bayi telah meninggal. Ayu binggung karena dokter menyatakan bayi telah meninggal 7 hari di dalam kandungan. 
 
"Itu yang saya tanya ke dokter, kenapa 7 hari meninggal dalam kandungan, padahal pas di UGD bayi saya bergerak. Dia bilang 'Itu keajaiban Tuhan' Saya bilang. "Oh ya pak, terima kasih", imbuh dia.
 
Ayu berharap kebijakan rapid test sebagai syarat administasi ini dievaluasi oleh pemerintah. Dia yakin ibu hamil semakin depresi dengan syarat rapid test selama kehamilan. Apalagi dalam situasi darurat.
 
"Kalau dibilang kecewa sih kecewa. Tertekan sekali saya harus oper sana, oper sini. Saya belum ditangani. Kenapa ngga ditangani dulu sayanya, melahirkan anaknya, setelahnya dirapid saya enggak masalah. Anak saya entah itu selamat atau tidak masalah). Maunya ada hasilnya, bayi saya ditolong," kata dia.
Berangkat dari kondisi yang dialaminya itu, Ayu sepakat dengan Jerinx yang menolak kebijakan rapid test sebagai syarat administrasi untuk mengakses layanan kesehatan atau persalinan bagi hamil.
 
"Saya setuju (menolak rapid test bagi ibu hamil), karena memang ibu hamil itu kenapa tidak ditangani terlebih dahulu seperti protes yang diberikan Bapak Jerinx. Jadinya saya di sini ingin sampaikan pernyataan saya alami apa yg dibilang sama Bapak Jerinx," kata dia.
 
Dia juga menyatakan, apa yang disuarakan Jerinx melalui akun instagramnya mewakili pendapat dan perasaannya sebagai orang yang telah berpengalaman lansung dengan syarat adminitrasi rapid test. 
 
"Iya, terwakili karena saya mengalami langsung," kata dia saat ditanya pengacara Jerinx, Gendo Suardana. 
wartawan
Valdi S Ginta
Category

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Dukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

balitribune.co.id | Denpasar - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memperkuat langkah optimalisasi pengelolaan keuangan daerah salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah pusat dan daerah, antara lain melalui ikut aktif dalam pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi elektronifikasi dalam penguatan sumber dana dan belanja daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.