balitribune.co.id | Gianyar - Dalam suksesi di hajatan politik, Dana Bantuan Hibah (Bansos) kerap dijadikan sebagai alat katrol oleh porpol ataupun politisi untuk mendulang suara. Namun, kini di tengah terbatasnya anggaran akibat pandemi, para politis harus putar otak di tengah pemilih yang terlanjur dimanja dan cenderung pragmatis.
Dari keterangan Putu Gede Febriantara, seorang politisi senior PDIP yang juga anggota DPRD Gianyar, sejak pandemi ini memang tidak banyak bantuan dana hibah yang diturunkan oleh Pemkab Gianyar. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya memfasilitasi kepentingan masyarakat yang sifatnya mendesak dan prioritas. Karena belanja wajib yang menjadi prioritas masyarakat diyakini sangat memahami. Seperti belanja operasional pegawai, belanja kesehatan dan juga pendidikan. "Kalau belanja ini sudah terpenuhi baru pemenuhan belanja modal, bensos dan hibah. Kami pasti akan memfasilitasi," terangnya.
Disebutkan, prioritas ini sudah standarisasi penyusunan ALBD. Karena itu semua elemen tentunya berharap PAD Gianyar meningkat seiring dengan telah menurunnya kasus covid. Terlebih sejumlah pelonggaran telah dilakukan oleh pemerintah sehingga kunjungan wisatawan bisa meningkat. "Setiap saya turun, masyarakat sudah mengerti. Terlebih dana bantuan hibah itu tidak wajib. Yang penting belanja kebutuhan dasar bisa dipenuhi. Saya yakin PAD tahun ini akan meningkat seiring pulihnya ekonomi dan pariwisata di Bali, khususnya gianyar," ujar Febri Optimis.
Di sisi lain, Bupati Mahayastra menyebutkan, Pemkab kini masih memprioritaskan belanja seperti insentif Bendesa, sulinggih, dan kelian adat, ADD desa dan TTP untuk pegawai. "Bansos kan belanja kedua setelah belanja wajib. Bansos pelinggih itu belum ada yang dibayarkan. Kita masih bayar (prioritaskan) insentif Bendesa, Sulinggih, Pemangku, Kelian Adat, Pekaseh, ADD, TPP, itu kita utamakan," ungkap Bupati Gianyar Made Agus Mahayastra.
Disebutkan, Selain bansos fisik berupa pelinggih di tempat ibadah pura. Bansos ngaben yang biasanya pada tahun-tahun sebelumnya pencairanya tanpa kendala juga belum bisa dipastikan terealisasi. "Biasanya dianggarkan di APBD Perubahan. Ngaben yang biasanya dilakukan pada bulan Juli-Agustus dibayarkan bulan Desember, jika situasi ekonomi mambaik nanti bisa dianggarkan diperubhan," jelasnya.
Data diterima dari bagian kesra, hingga kini bansos yang masuk sekitar 1.237 proposal. Jumlah itu merupakan proposal bansos usulan tahun 2021 yang tinggal menunggu pencairan pada tahun 2022. Buat sementara waktu pencairan tersebut belum bisa dibayarakan karena keterbatasan anggaran PAD.
wartawan
ATA
Category
