Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Anggaran Turun, BKKBN Optimis Tetap Kerja Maksimal

Bali Tribune/Sestama BKKBN RI, Nofrijal didampingi Kepala perwakilan BKKBN provinsi Bali Catur Sentana saat membuka acara yang ditandai dengan pemukulan gong.

Bali Tribune, Denpasar - Anggaran untuk BKKBN di tahun 2019 ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang cukup signifikan mencapai Rp1,7 triliun. BKKBN hanya dialokasikan anggaran dana Rp3,7 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp2,1 triliun dipakai untuk membayar gaji SDM, termasuk para penyuluh Keluarga Berencana (KB). Jadi, yang dipakai untuk operasional hanya Rp1,6 triliun. Meski demikian, BKKBN tetap optimis dapat bekerja maksimal di tahun 2019 ini. "Kami tidak pesimis, dan tetap optimis dalam bekerja," ungkap Sekretaris Utama BKKBN RI, H. Nofrijal, S.P., M.A. ketika membuka acara Sosialisasi Penggunaan DAK 2019 Wilayah Regional III di Denpasar, Rabu (6/2) malam lalu. Optimisme Nofrijal BKKBN tetap bekerja dengan maksimal karena Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari Rp2,2 triliun menjadi Rp2,6 triliun. Hal ini yang diyakini Nofrijal dapat mendukung percepatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga  (KKBPK) di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. "Enam ratus miliar rupiah untuk pengadaan fisik, sedangkan Rp1,9 sampai Rp2 triliun untuk mon fisik pada tiga bagian pokok, yaitu membiayai balai penyuluhan, anggaran Kampung KB di setiap Kecamatan dan penyaluran alat kontrasepsi dari gudang Kabupaten ke pasien atau fasilitas pelayanan di Kecamatan, maupun di bidan - bidan yang berjejaring dengan BPJS," urainya. Untuk itu, ia mengimbau agar anggaran tersebut dapat dikelolah dengan baik di setiap provinsi. Mengenai evaluasi pepenggunaan dana DAK pada tahun sebelumnya, menurut Nofrijal ada beberapa hal yang harus diperhatikan lebih mendalam kedepannya, terutama pertanggungjawaban dan realisasinya di lapangan. "Untuk itulah, kita hadirkan tiga narasumber lintas Kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Bapenas," ujarnya. Kepala perwakilan BKKBN provinsi Bali Catur Sentana selaku Ketua Panitia penyelenggara mengatakan, acara sosialisasi ini memang bertujuan untuk penyebarluasan informasi dan petunjuk operasional penggunaan DAK fisik subbidang KB dan petunjuk teknis penggunaan BOKB tahun 2019. Sehingga ia berharap, melalui kegiatan ini diharapkan dapat dikoordinasikan pengelolaan dan evaluasi pemanfaatan DAK subbidang KB fisik dan nonfisik tahun 2018. "Sosialisasi ini digelar untuk meningkatkan cakupan DAK subbidang KB tahun anggaran 2018 melalui laporan pelaksanaan DAK subbidang KB fisik dan nonfisik di dalam aplikasi morena," katanya. (ray) 

wartawan
Redaksi
Category

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Sanjaya Dorong Hilirisasi dan Ekosistem Produk Unggulan

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Non-Subsidi

balitribune.co.id I Denpasar - Informasi grafis mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang disebut-sebut berlaku mulai 1 April 2026, ramai beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Selengkapnya icon click

Karya Ngusaba Kedasa Pura Ulun Danu Batur, Polres Bangli Siapkan 21 Pos Pengamanan

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 21 pos pengamanan disiagakan untuk kelancaran rangkaian Karya Pujawali Ngusabha Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, Bangli. Rekayasa arus lain juga akan diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Tabanan Tekankan Pemerataan Guru di Tiap Wilayah

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan menekankan soal pemerataan guru di masing-masing wilayah. Ini menjadi catatan penting Komisi IV untuk menghindari kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah di Tabanan. Komisi IV menekankan hal tersebut dalam rapat kerja membahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025 pada Selasa (31/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.