Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Angka Kemiskinan Tinggi, Buleleng Penerima KPM-PKH Terbanyak di Bali

Bali Tribune / LABEL - Pemberian label kepada salah satu keluarga penerima KPM-PKH di Desa Patas, Gerokgak, Kamis (9/7) yang dihadiri Korwil PKH Bali Tanjung Arum Pamungkas dan Sekretaris Dinsos Buleleng I Putu Kariaman
balitribune.co.id | Singaraja - Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten paling tinggi angka Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) dari kementerian Sosial. Dari total 84 ribu penerima KPM-PKH seluruh Bali, jumlah penerima di Buleleng disebutkan dua kali lipat dari 9 Kabupaten lainnya. Hal itu disampaikan Korwil PKH Provinsi Bali, Tanjung Arum Pamungkas, pada acara  pemberian label kepada salah satu keluarga penerima KPM-PKH di Desa Patas, Gerokgak, Kamis (9/7).
 
"Buleleng memang menempati urutan tertinggi penerima KPM-PKH di Bali. Data itu diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan data itu selalu di update untuk dimutakhirkan," kata Tanjung Arum.
 
Menurutnya, angka 84 ribu penerima KPM-PKH itu setelah di cloosing sebelumnya. Namun, secara terus menerus akan dilakukan validasi dilapangan untuk menyesuaikan dengan kriteria penerima.
 
"Memang setelah di cloosing diangka 48 ribu ada penambahan lagi sebanyak 5 ribu orang. Namun tetap dilakukan pemutakhiran data untuk memastikan penerima tepat sasaran," imbuhnya.
 
Sementara Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) I Putu Kariaman mengatakan, Disos Buleleng bersama Pendamping program keluarga harapan (PKH) terus melakukan pemutakhiran data terpadu KPM-PKH dari kementerian Sosial. Pemutakhiran data dilakukan menyusul turunnya DTKS. 
 
Menurut Kariaman, perubahan data penerima Bansos PKH sangat memungkinkan terjadi atas usulan dari kepala desa dan kelurahan terhadap warganya yang tidak mampu. 
 
"Setiap desa/kelurahan ikut terlibat dalam melakukan pemutakhiran data bersama prangkat desa dibantu oleh pendamping PKH tingkat desa," kata Kariaman didampingi Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Buleleng Gede Wiryawan.
 
Kata mantan Camat Gerokgak ini, data-data penerima program PKH di DTKS di setiap desa bisa saja berubah. Lantaran setelah dilakukan pengecekan di lapangan oleh petugas pendamping PKH dan aparat desa/keluharan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. 
 
"Dulunya penerima PKH selama 3 tahun, bisa saja direntang waktu kehidupan ekonomi, penerima berubah dan tidak lagi dalam kategori keluarga miskin. Sehingga pihak desa bisa mengusulkan untuk mengalihkan program PKH tersebut kepada warga lainnya yang lebih berhak menerima program ini," ujarnya.
 
Selain itu, Kariaman mengatakan, diantara 9 Kecamatan di Buleleng, Kecamatan Gerokgak menempati posisi penerima tertinggi dengan jumlah sebanyak 4.753 orang, menyusul Kecamatan Seririt sebanyak 3.696 penerima. Sedangkan desa di Kecamatan Gerokgak yang paling banyak menerima PKH adalah Desa Patas.
 
"Penerima PKH di Buleleng terus mengalami peningkatan ditengah pandemi Covdi-19. Bulan Maret lalu data di DTKS yang pihaknya terima ada sekitar 25.314 KPM-PKH telah mendapat program ini. Kemudian mengalami penambahan sekitar 667 penerima PKH. Sehingga menjadi 25.981 KPM-PKH. Namun data itu bersifat fluktuatif setelah dilakukan validasi," terangnya.
 
Sementara itu Perbekel Desa Patas I Kadek Sara Adnyana, mengaku  ada sebanyak 741 kepala keluarga yang menerima program PKH dari Kementerian Sosial dari total jumlah 3.609 KK di Desa Patas. Menurutnya, indikasi ini  menunjukkan angka kemiskinan di Desa Patas masih cukup tinggi.
 
Sara Adnyana menyebut faktor penyebab angka kemiskinan didesanya masih sangat tinggi diantaranya soal lapangan kerja, kondisi lingkungan dan pendidikan. 
Selain adanya Bansos PKH, kata Sara Adnyana, ia juga berupaya meminimkan jumlah kemiskinan dengan membuat inovasi bidang ekonomi desa yang sumber anggaran bisa diambil melalui dana desa.
 
"Kami juga terbantu dengan beberapa perusahaan terutama pengusaha tambak yang membuka usaha di Desa Patas," tandas Sara.
 
wartawan
Khairil Anwar
Category

Menu Sate MBG Basi, Siswa di Dua SDN Karangasem Ogah Makan

balitribune.co.id | Amlapura - Nasi belum tanak serta lauk berupa sate basi membuat para siswa di dua Sekolah Dasar (SD) penerima manfaat MBG di Karangasem ogah memakannya pada Rabu (4/2) pagi. Dua SD yang menerima makanan basi tersebut masing-masing SD Negeri 5 Karangasem dan SD Negeri 1 Karangasem.

Baca Selengkapnya icon click

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.