Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Angka Kemiskinan Tinggi, Buleleng Penerima KPM-PKH Terbanyak di Bali

Bali Tribune / LABEL - Pemberian label kepada salah satu keluarga penerima KPM-PKH di Desa Patas, Gerokgak, Kamis (9/7) yang dihadiri Korwil PKH Bali Tanjung Arum Pamungkas dan Sekretaris Dinsos Buleleng I Putu Kariaman
balitribune.co.id | Singaraja - Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten paling tinggi angka Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) dari kementerian Sosial. Dari total 84 ribu penerima KPM-PKH seluruh Bali, jumlah penerima di Buleleng disebutkan dua kali lipat dari 9 Kabupaten lainnya. Hal itu disampaikan Korwil PKH Provinsi Bali, Tanjung Arum Pamungkas, pada acara  pemberian label kepada salah satu keluarga penerima KPM-PKH di Desa Patas, Gerokgak, Kamis (9/7).
 
"Buleleng memang menempati urutan tertinggi penerima KPM-PKH di Bali. Data itu diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan data itu selalu di update untuk dimutakhirkan," kata Tanjung Arum.
 
Menurutnya, angka 84 ribu penerima KPM-PKH itu setelah di cloosing sebelumnya. Namun, secara terus menerus akan dilakukan validasi dilapangan untuk menyesuaikan dengan kriteria penerima.
 
"Memang setelah di cloosing diangka 48 ribu ada penambahan lagi sebanyak 5 ribu orang. Namun tetap dilakukan pemutakhiran data untuk memastikan penerima tepat sasaran," imbuhnya.
 
Sementara Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) I Putu Kariaman mengatakan, Disos Buleleng bersama Pendamping program keluarga harapan (PKH) terus melakukan pemutakhiran data terpadu KPM-PKH dari kementerian Sosial. Pemutakhiran data dilakukan menyusul turunnya DTKS. 
 
Menurut Kariaman, perubahan data penerima Bansos PKH sangat memungkinkan terjadi atas usulan dari kepala desa dan kelurahan terhadap warganya yang tidak mampu. 
 
"Setiap desa/kelurahan ikut terlibat dalam melakukan pemutakhiran data bersama prangkat desa dibantu oleh pendamping PKH tingkat desa," kata Kariaman didampingi Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Buleleng Gede Wiryawan.
 
Kata mantan Camat Gerokgak ini, data-data penerima program PKH di DTKS di setiap desa bisa saja berubah. Lantaran setelah dilakukan pengecekan di lapangan oleh petugas pendamping PKH dan aparat desa/keluharan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. 
 
"Dulunya penerima PKH selama 3 tahun, bisa saja direntang waktu kehidupan ekonomi, penerima berubah dan tidak lagi dalam kategori keluarga miskin. Sehingga pihak desa bisa mengusulkan untuk mengalihkan program PKH tersebut kepada warga lainnya yang lebih berhak menerima program ini," ujarnya.
 
Selain itu, Kariaman mengatakan, diantara 9 Kecamatan di Buleleng, Kecamatan Gerokgak menempati posisi penerima tertinggi dengan jumlah sebanyak 4.753 orang, menyusul Kecamatan Seririt sebanyak 3.696 penerima. Sedangkan desa di Kecamatan Gerokgak yang paling banyak menerima PKH adalah Desa Patas.
 
"Penerima PKH di Buleleng terus mengalami peningkatan ditengah pandemi Covdi-19. Bulan Maret lalu data di DTKS yang pihaknya terima ada sekitar 25.314 KPM-PKH telah mendapat program ini. Kemudian mengalami penambahan sekitar 667 penerima PKH. Sehingga menjadi 25.981 KPM-PKH. Namun data itu bersifat fluktuatif setelah dilakukan validasi," terangnya.
 
Sementara itu Perbekel Desa Patas I Kadek Sara Adnyana, mengaku  ada sebanyak 741 kepala keluarga yang menerima program PKH dari Kementerian Sosial dari total jumlah 3.609 KK di Desa Patas. Menurutnya, indikasi ini  menunjukkan angka kemiskinan di Desa Patas masih cukup tinggi.
 
Sara Adnyana menyebut faktor penyebab angka kemiskinan didesanya masih sangat tinggi diantaranya soal lapangan kerja, kondisi lingkungan dan pendidikan. 
Selain adanya Bansos PKH, kata Sara Adnyana, ia juga berupaya meminimkan jumlah kemiskinan dengan membuat inovasi bidang ekonomi desa yang sumber anggaran bisa diambil melalui dana desa.
 
"Kami juga terbantu dengan beberapa perusahaan terutama pengusaha tambak yang membuka usaha di Desa Patas," tandas Sara.
 
wartawan
Khairil Anwar
Category

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.