Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Angka Kemiskinan Tinggi, Buleleng Penerima KPM-PKH Terbanyak di Bali

Bali Tribune / LABEL - Pemberian label kepada salah satu keluarga penerima KPM-PKH di Desa Patas, Gerokgak, Kamis (9/7) yang dihadiri Korwil PKH Bali Tanjung Arum Pamungkas dan Sekretaris Dinsos Buleleng I Putu Kariaman
balitribune.co.id | Singaraja - Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten paling tinggi angka Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) dari kementerian Sosial. Dari total 84 ribu penerima KPM-PKH seluruh Bali, jumlah penerima di Buleleng disebutkan dua kali lipat dari 9 Kabupaten lainnya. Hal itu disampaikan Korwil PKH Provinsi Bali, Tanjung Arum Pamungkas, pada acara  pemberian label kepada salah satu keluarga penerima KPM-PKH di Desa Patas, Gerokgak, Kamis (9/7).
 
"Buleleng memang menempati urutan tertinggi penerima KPM-PKH di Bali. Data itu diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan data itu selalu di update untuk dimutakhirkan," kata Tanjung Arum.
 
Menurutnya, angka 84 ribu penerima KPM-PKH itu setelah di cloosing sebelumnya. Namun, secara terus menerus akan dilakukan validasi dilapangan untuk menyesuaikan dengan kriteria penerima.
 
"Memang setelah di cloosing diangka 48 ribu ada penambahan lagi sebanyak 5 ribu orang. Namun tetap dilakukan pemutakhiran data untuk memastikan penerima tepat sasaran," imbuhnya.
 
Sementara Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) I Putu Kariaman mengatakan, Disos Buleleng bersama Pendamping program keluarga harapan (PKH) terus melakukan pemutakhiran data terpadu KPM-PKH dari kementerian Sosial. Pemutakhiran data dilakukan menyusul turunnya DTKS. 
 
Menurut Kariaman, perubahan data penerima Bansos PKH sangat memungkinkan terjadi atas usulan dari kepala desa dan kelurahan terhadap warganya yang tidak mampu. 
 
"Setiap desa/kelurahan ikut terlibat dalam melakukan pemutakhiran data bersama prangkat desa dibantu oleh pendamping PKH tingkat desa," kata Kariaman didampingi Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Buleleng Gede Wiryawan.
 
Kata mantan Camat Gerokgak ini, data-data penerima program PKH di DTKS di setiap desa bisa saja berubah. Lantaran setelah dilakukan pengecekan di lapangan oleh petugas pendamping PKH dan aparat desa/keluharan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. 
 
"Dulunya penerima PKH selama 3 tahun, bisa saja direntang waktu kehidupan ekonomi, penerima berubah dan tidak lagi dalam kategori keluarga miskin. Sehingga pihak desa bisa mengusulkan untuk mengalihkan program PKH tersebut kepada warga lainnya yang lebih berhak menerima program ini," ujarnya.
 
Selain itu, Kariaman mengatakan, diantara 9 Kecamatan di Buleleng, Kecamatan Gerokgak menempati posisi penerima tertinggi dengan jumlah sebanyak 4.753 orang, menyusul Kecamatan Seririt sebanyak 3.696 penerima. Sedangkan desa di Kecamatan Gerokgak yang paling banyak menerima PKH adalah Desa Patas.
 
"Penerima PKH di Buleleng terus mengalami peningkatan ditengah pandemi Covdi-19. Bulan Maret lalu data di DTKS yang pihaknya terima ada sekitar 25.314 KPM-PKH telah mendapat program ini. Kemudian mengalami penambahan sekitar 667 penerima PKH. Sehingga menjadi 25.981 KPM-PKH. Namun data itu bersifat fluktuatif setelah dilakukan validasi," terangnya.
 
Sementara itu Perbekel Desa Patas I Kadek Sara Adnyana, mengaku  ada sebanyak 741 kepala keluarga yang menerima program PKH dari Kementerian Sosial dari total jumlah 3.609 KK di Desa Patas. Menurutnya, indikasi ini  menunjukkan angka kemiskinan di Desa Patas masih cukup tinggi.
 
Sara Adnyana menyebut faktor penyebab angka kemiskinan didesanya masih sangat tinggi diantaranya soal lapangan kerja, kondisi lingkungan dan pendidikan. 
Selain adanya Bansos PKH, kata Sara Adnyana, ia juga berupaya meminimkan jumlah kemiskinan dengan membuat inovasi bidang ekonomi desa yang sumber anggaran bisa diambil melalui dana desa.
 
"Kami juga terbantu dengan beberapa perusahaan terutama pengusaha tambak yang membuka usaha di Desa Patas," tandas Sara.
 
wartawan
Khairil Anwar
Category

BBM hingga Gaji PPPK Disidik, Kasus Korupsi Satpol PP Jembrana Terus Bergulir

balitribune.co.id I Negara - Penanganan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jembrana terus diintensifkan. Setelah melalui tahap penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah pegawai, perkara dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa periode 2022 hingga 2025 tersebut kini resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Baca Selengkapnya icon click

150 Penari Warnai Pembukaan Bulfest 2026, Gubernur Koster Dorong Regenerasi Seniman Muda

balitribune.co.id I Singaraja - Buleleng Festival (Bulfest) 2026 resmi dimulai dengan pertunjukan kolaborasi 150 penari yang menghidupkan suasana Kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja, Selasa malam (18/8/2026). Pembukaan festival dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Lebih dari 810 Mitra Grab di 9 Kota, Termasuk Denpasar, Meriahkan HUT ke-81 RI Lewat Perayaan Merdeka Bersinergi

balitribune.co.id | Denpasar - Dalam semangat gotong royong, Grab bersama 810 Mitra Pengemudi dan Mitra GrabMerchant Bintang 5 bersinergi dan bersatu merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui Perayaan Merdeka Bersinergi pada 17 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Lanang Umbara Pimpin Raker Pansus DPRD Badung Serap Aspirasi Bahas Raperda Inisiatif Pemberdayaan Ormas

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DRPD Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) penyerapan aspirasi membahas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Badung tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Ruang Madya Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Selasa (18/8/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kuta Utara Jadi Pusat Pariwisata, Bupati Minta Pendataan Penduduk Nonpermanen Diperketat

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung meminta Kepala Lingkungan (Kaling) dan Kelian Banjar Dinas di Kecamatan Kuta Utara memperketat pendataan penduduk nonpermanen, terutama warga yang tinggal di rumah kos. Langkah tersebut dinilai penting seiring pesatnya perkembangan pariwisata di wilayah tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.