balitribune.co.id | Singaraja - Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna meminta kepada eksekutif agar memperioritaskan program pengentasan kemiskinan sebagai program bersama untuk mengurangi angka orang miskin di Buleleng. Hal itu disampaikan Supriatna setelah memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Bupati Atas Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022, Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2043, Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2053, Senin (26/6).
Menurut politisi PDI Perjuangan ini kendati hasil laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2022 telah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia namun sejumlah persoalan yang masih dianggap kurang akan dibenahi bersama pada tahun anggaran mendatang.
Salah satunya soal program pengentasan kemiskinan akan menjadi program lanjutan yang telah berjalan pada realisasi APBD Tahun 2022 dan dilanjutkan pada APBD Tahun 2023.
“Masalah pengangguran dan kemiskinan pada tahun 2023 ini akan kita prioritaskan penyelesaiannya dengan program pengentasan kemiskinan sehingga program pengentasan kemiskinan tersebut dapat menekan jumlah pengangguran dan kemiskinan yang ada di Buleleng,” kata Gede Supriatna.
Dalam catatan tingkat kemiskinan di Buleleng tercatat 6,21 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga angka pengangguran terbuka menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 5,20 persen. Faktor penyebab peningkatan kemiskinan dan pengangguran disebabkan karena belum normalnya perkembangan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga berimbas pada kondisi laju inflasi yang tinggi ditahun 2022 menyebabkan daya beli masyarakat menjadi turun.
Selain soal rencana program pengentasan kemiskinan, Ketua Dewan Supriatna juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng karena telah mendapatkan predeiket WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak Sembilan kali berturut-turut.
“Capaian itu (predikat WTP 9 kali) patut kita syukuri. Hasil pelaksanaan APBD 2022 sudah cukup bagus dan tentu setelah ini kita akan fokus untuk menutupi kekurangan tahun sebelumnya. Saya lihat selama 6 bulan berjalan pada akhir tahun nanti akan terlihat hasilnya,” tandas Supriatna.
