baliitribune.co.id | Negara - Persoalan stunting masih menjadi tantangan bagi Kabupaten Jembrana. Berbagai upaya telha dilakukan, namun hingga kini angka prevalensi stunting di kabupaten ujung barat pulau dewata ini masih tinggi. Kini angka tersebut terus digenjot dan ditargetkan tahun 2024 bisa mengalami penurunan. Bahkan kini seluruh pejabat di Jembrana akan dijadikan orang tua asuh anak stunting.
Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Jembrana sebesar 14,2 persen dan terkategori masih cukup tinggi. Bahkan persoalan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Tingginya prevalensi stunting ini kini ditarget bisa turun ke angka 8,35 persen di 2024 mendatang. Untuk mendorong percepatan pengentasan stunting di Kabupaten Jembrana, bahkan kini dikeluarkan kebijkan bagi seluruh pejabat Pemkab Jembrana untuk menjadi orang tua asuh bagi anak yang mengalami stunting.
"Kepada seluruh teman-teman Kepala OPD, mungkin saya akan bagi habis eselon II, Staf Ahli, eselon III, dan termasuk Camat juga, kita akan bersama-sama menjadi Bapak/Ibu asuh bagi anak stunting," ujar Bupati Jembrana I Nengah Tamba Senin (6/11). Bahkan apabila masih ada anak stunting yang belum mendapat orang tua asuh, pihaknya berencana melibatkan pihak swasta untuk ikut menjadi orang tua asuh. Menurutnya penanganan stunting tidak sepenuhnya dapat diatasi oleh pemerintah. Sehingga diakuinya sangat diperlukan kontribusi masyarakat
Pihaknya juga nantinya akan menggandeng pihak swasta dalam kebijakan ini. "Nanti kalau memang kekurangan bapak/ibu asuh, mungkin kita akan libatkan pihak swasta, seperti dari pengusaha, kontraktor ataupun perbankan, nanti kita akan lihat dulu jumlahnya," ungkapnya. Warga kurang mampu menjadi sasaran prioritas lantaran selain untuk penanganan stunting juga sekaligus mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Jembrana. "Kita akan menyasar keluarga yang miskin, ini agar satu keluarga dapat menikmati bantuannya," tandasnya.
Sependapat dengan yang disampaikan Bupati Tamba, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, Made Dwipayana mengatakan setiap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana akan diberikan tanggung jawab untuk membantu anak stunting. Pihaknya berharap seluruh anak-anak stunting bisa mendapatkan perhatian dari pejabat di Jembrana, "Setiap pejabat akan menjadi orang tua asuh stunting. Kami akan berupaya semua anak stunting akan mendapatkan pembinaan dan bantuan dari pejabat-pejabat di Pemkab Jembrana," ujarnya.
Ia jug mengakui penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Menurutnya hampir semua sektor juga dapat ikut berperan dalam percepatan penanganan stunting. "Pokok utama penanganan stunting tidak hanya dari bidang kesehatan, 30% tugas pengentasan stunting ada di bidang kesehatan dan 70% ada bidang-bidang lain seperti Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daaerah), PMD (Pemberdayaan Maayarakat dan Desa), PPKB (Pemberdayaan Perempuan dan KB), Pendidikan dan lainnya," imbuhnya.
Pihaknya menegaskan, kebijakan orang tua asuh stunting akan segera dilaksanakan. Menurutnya kebijaakan ini nantinya akan dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (PPPA PPKB) termasuk pengaturan mengenai sistem pengasuhan anak stunting oleh puluhan pejabat eselon II hingga eselon III di lingkup Pemkab Jembrana. "Ini segera akan kita lakukan dalam upaya untuk mengentaskan stunting sekaligus memperingati HUT KORPRI tahun ini," tandasnya.
