balitribune.co.id | Negara - Serangkaian aksi anarkis di berbagai wilayah, termasuk di Denpasar, telah memicu situasi yang tidak kondusif. Kondisi ini menjadi perhatian serius aparat keamanan di Jembrana. Pengamanan di pintu masuk Bali, yakni Pelabuhan Gilimanuk, serta di Kantor DPRD Kabupaten Jembrana kini diintensifkan
Sebagai pintu masuk utama ke Bali, pengamanan di Pelabuhan Gilimanuk kini diperketat. Aparat gabungan dari Polsek Kawasan Gilimanuk, Brimob, TNI AL, TNI AD, Satpol PP, dan Linmas dikerahkan untuk memperkuat pemeriksaan terhadap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN). Bahkan pemeriksaan bahkan dipimpin langsung oleh Kapolres Jembrana, AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, bersama Dandim 1617/Jembrana, Letkol Inf. M. Andriansyah.
Pemeriksaan di pintu masuk Bali ini difokuskan pada penumpang bus, mobil pribadi, dan sepeda motor, dengan sasaran utama identitas, barang bawaan, serta barang berbahaya seperti senjata tajam, bahan peledak, atau barang ilegal lainnya. Selain pemeriksaan fisik, petugas juga melakukan interogasi singkat secara humanis untuk memastikan tujuan perjalanan para penumpang, terutama yang menuju Denpasar dan wilayah sekitarnya.
Kapolres Jembrana menegaskan bahwa pemeriksaan di pintu masuk Bali di Pelabuhan Gilimanuk ini adalah bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan melibatkan puluhan personil gabungan. "Pemeriksaan ini merupakan kegiatan rutin, hanya saja personel kita perkuat dari instansi gabungan karena situasi saat ini membutuhkan kewaspadaan ekstra. Tujuannya sederhana, agar masyarakat merasa aman, nyaman, dan terlindungi," jelasnya.
Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang beredar di media sosial. Pihaknya pun mengajak seluruh masyarakat untuk gotong royong menjaga keamanan wilayah masing-masing, "Mari kita jaga kedamaian Jembrana dengan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika menemukan hal yang mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwewenang atau hubungi 110," imbaunya.
Setelah demonstrasi di luar daerah, bahkan hingga di depan DPRD Provinsi Bali, Kantor DPRD Jembrana juga kini dijaga ketat. Sebanyak 50 Pasikian Pecalang Bali Kabupaten Jembrana bersama personil TNI dan Polri mengamankan lokasi kantor di Civic Center Pecangakan ini. Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, menjelaskan bahwa langkah antisipasi ini diambil meskipun belum ada pemberitahuan resmi mengenai rencana aksi di Jembrana.
Pihaknya optimis situasi di Kabupaten Jembrana sangat kondusif. Namun menuritnya langkah-langkah antisipasi tetap perlu dilakukan. Termasuk juga dengan melibatkan personil pecalang "Kami mengantisipasi, meskipun saya meyakini di Jembrana sangat kondusif. Kami mengajak Pecalang dan termasuk Banser. Atas izin dan koordinasi dengan Forkopimda, merestui kita merangkul 'Jagabaya Bali' yang kita punya, yakni Pecalang di Jembrana," terangnya.
Ketua Pasikian Pecalang Bali Kabupaten Jembrana, I Made Pande Dwi Putra, mengungkapkan keprihatinannya atas demonstrasi yang mengarah ke anarkis. Ia bersama Pecalang siap bersinergi dengan TNI-Polri. “Kami tidak mengharapkan itu terjadi. Kalaupun tetap ada, kami berusaha mengantisipasi di Jembrana agar tetap aman dan kondusif," tegasnya. Menurutnya personil pecalang akan ikut menjaga kantor DPRD Jembrana selama lima hari ke depan.
Selain menyatakan timnya di DPRD Jembrana akan melibatkan 10 orang setiap shift, siang dan malam, pihaknya juga menyatakan telah berkoordinasi dengan personil Pecalang yang ada di masing-masing desa adat untuk menjaga wilayah/wewidangan desa adat masing-masing. Menurutnya seluruh personil pecalang yang ada di seluruh desa adat di Jembrana juga mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu kasukerthan di wewidangan desa adat.
