Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Antisipasi Hari Raya Lebaran, TPID Provinsi Bali Jaga Kestabilan Harga

Bali Tribune/ Ketua Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Dewa Made Indra memimpin rapat Koordinasi Menjelang Puasa dan Lebaran 2019 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Senin (29/4).

balitribune.co.id | Denpasar - Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra selaku Ketua Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memimpin High Level Meeting TPID Provinsi Bali Dalam Rangka Rapat Koordinasi Menjelang Puasa dan Lebaran 2019 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Senin (29/4).

Pada kesempatan ini Sekda Dewa Made Indra yang sekaligus mewakili Ketua TPID Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan TPID Provinsi Bali telah menyusun beberapa hal dalam rangka mengantisipasi peak season Hari Besar Keagamaan. “Yang pertama, adanya koordinasi dan sinergitas seluruh pihak untuk menjaga  dari seluruh pihak terkait guna menjaga kestabilan harga,” kata mantan Kepala BPBD Provinsi Bali ini. Ia menambahkan, yang kedua adalah peningkatan jangkauan sumber produksi pertanian terhadap pusat pemasaran produk dalam berbagai kegiatan jual beli. Ketiga, penyediaan sistem pergudangan dan cold storage untuk menjaga ketersediaan pasokan. Keempat, melakukan kerjasama perdagangan antar daerah guna menjaga kestabilan harga. Dan yang kelima mengikutsertakan  pelaku usaha dalam menjaga harga dalam tingkat yang wajar.

Secara khusus Sekda Dewa Indra meminta adanya kepastian distribusi logistik guna menjaga kestabilan harga. “Kita ingin memastikan bahwa transportasi harus memberikan kepastian distribusi logistik berjalan dengan lancar sehingga tidak menimbulkan kenaikan harga,” katanya. Menurutnya tugas yang paling penting adalah memetakan jalur supply dan distribusi barang karena hal itu menjadi faktor pemicu kenaikan harga. Ia juga meminta agar pengusaha transportasi tidak menggunakan momentum ini untuk menaikkan harga diluar batas kewajaran.

Rapat ini juga dihadiri Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Causa Iman Karana, Kepala BPS Provinsi Bali Adi Nugroho, Kadis Perhubungan Provinsi Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta, Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara dan pemangku kepentingan lainnya. ris

  
wartawan
Redaksi
Category

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.