Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Antrean Kendaraan Penyeberang Masih Mengular, Sopir Truk Mulai Was-was Rapid Test Kadaluwarsa

Bali Tribune / ANTREAN - Antrean panjang kendaraan penyeberang di Pelabuhan Padang Bai (dok)

balitribune.co.id | Amlapura - Antrean panjang kendaraan penyeberang di Pelabuhan Padang Bai, Karangasem, pasca karamnya kapal KMP Darma Rucitra III, di areal kolam Dermaga II, hingga saat ini masih terjadi dan terus mengular hingga ke By Pass Ida Bagus Mantra, Klungkung. Panjangnya antrean yang memicu lamanya para sopir truk tertahan hingga akhirnya bisa diseberangkan ke Pelabuhan Lembar, Lombok, mulai membuat para sopir truk pengangkut logistik ini was-was.

Pasalnya kata para sopir truk yang antre di perbatasan Yeh Malet, Antiga, Manggis, kepada media ini Rabu (17/6/2020) selain khawatir kehabisan bekal jika terlalu lama antre, yang lebih membuat was-was kata mereka adalah masa berlaku hasil Rapid Tes hanya tiga hari. Jadi ada kekhawatiran jika pas mau sampai di Pelabuhan Padang Bai dan mau nyeberang, tiba-tiba hasil Rapid Tes mereka habis masa berlakunya alias kadaluwarsa.

“Ya kami khawatir juga, kan bekal yang di kasih bos kami pas-pasan. Selain itu kalau terlalu lama antre nanti hasil Rapid Tes kami masa berlakunya keburu habis,” kata Ridho, sopir truk asal NTT.

Selain khawatir masa berlaku Rapid Tes mereka habis sebelum bisa menyeberang, yang membuat mereka tambah was-was adalah adanya informasi yang beredar jika mulai Kamis 18 Juni, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali sudah tidak lagi mengratiskan layanan Rapid Tes untuk para awak truk pengangkut logistik di Pelabuhan Gilimanuk dan Padang Bai. Artinya jika hasil Rapid Tes mereka kadaluwarsa, mereka harus mengikuti Rapid Tes secara mandiri dengan biaya sebesar Rp. 350 ribu.

“Jangan sampai seperti itulah, kami kan para sopir bawa bekalnya terbatas dan pas-pasan. Ya kami juga memohon bagaimana lah supaya tidak antre dan cepat-cepat nyeberang,” pintanya. Sementara itu hingga saat ini  bangkai kapal KMP Darma Rucitra III masih belum ada tanda-tanda akan dievakuasi oleh pihak operator kapal. Sementara untuk bongkar muat kapal saat ini hanya dilakukan di Dermaga I, dan inilah yang kemudian memicu terjadinya antrean panjang kendaraan penyeberang.

wartawan
Husaen SS.
Category

BLDF Tanam 5 Ribu Bibit Mangrove di Tahura Pemogan

balitribune.co.id I Denpasar - Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) kembali melaksanakan penanaman bibit mangrove di kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Pemogan, Bali, pada Rabu, 2 September 2026.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari upaya pelestarian yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus mempertegas komitmen BLDF dalam mendukung pemulihan dan pelestarian ekosistem pesisir Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Kebakaran di Jalan Nakula, 85 KK Kehilangan Rumah

balitribune.co.id I Denpasar - Kebakaran hebat yang terjadi di Jalan Nakula Pemecutan Kelod Denpasar menyisakan kesedihan bagi puluhan warga yang tinggal di lokasi. Dari catatan Dinas Sosial Kota Denpasar, baru terdata ada 85 KK yang terdampak dari musibah kebakaran tersebut. Hingga kini Dinsos Denpasar terus melakukan pendataan kepada warga yang terdampak.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

10 Hari Hilang,  Dadong Geloh Ditemukan Meninggal di Jurang

balitribune.co.id I Gianyar -  Ni Wayan Geloh alias Dadong Geloh (78), warga Banjar Perean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, ditemukan meninggal dunia setelah sekitar 10 hari dilaporkan hilang. Jasad korban ditemukan di dasar jurang sekitar 500 meter dari rumahnya, Selasa (1/9/2026) sore.

Penemuan korban mengakhiri pencarian yang dilakukan keluarga bersama aparat desa dan masyarakat sejak Geloh dilaporkan hilang pada 21 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Bangli Desak Evaluasi Total Penataan PNS di Setiap OPD

balitribune.co.id | Bangli - Ketua DPRD Kabupaten Bangli, I Ketut Suastika, mendesak Pemerintah Kabupaten Bangli untuk segera mengevaluasi dan menata ulang pendistribusian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dinilai mendesak agar penempatan pegawai benar-benar selaras dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dan prioritas program pembangunan daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.