Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Audit BPKP Rampung; Proyek Poltek KP Jembrana Masih Tersendat

Kelautan
Proyek pembangunan Poltek KP Jembrana di Pengambengan yang kini tersendat baru bisa dilanjutkan setelah penunjukan rekanan kontraktor yang baru.

BALI TRIBUNE - Pasca mencuatnya persoalan proyek pembanguan Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Jembrana di Banjar Ketapang, Desa Pengambengan, Negara hingga diputuskannya kontrak kerja PT Sartonia Agung selaku kontraktor rekanan pelaksana proyek serta diturunkannya tim gabungan untuk mengaudit proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pengawas  Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dipastikan telah menyelesaikan audit proyek yang kini masih tersendat tersebut. Audit BPKP merupakan salah satu tahapan agar pengerjaan proyek tersebut bisa dilanjutkan kembali. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP) Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Bambang Suprakto saat dikonfirmasi melalui Ponselnya Jumat (1/5) menyatakan BPKP telah merampungkan audit dan pihaknya sehari sebelumnya yakni pada Kamis (31/5) telah menerima hasil audit BPKP terhadap proyek pembangunan gedung kampus Poltek KP Jembrana tersebut. "Laporan sementara audit dari BPKP sudah disampaikan ke kami hari Kamis kemarin. Kami juga sudah menyiapkan dokumen untuk disampaikan kepada kelompok kerja proyek tersebut, agar pembangunan bisa segera dilanjutkan,"  ujarnya. Ia menegaskan, karena ada masalah pada rekanan, pihaknya tidak ingin ada kerugian negara, sehingga prosedur serta audit itu harus dilakukan dengan teliti. Kendati BPKP telah merampungkan audit namun pihaknya menyatakan proyek pembangunan Poltek KP Jembrana baru akan bisa dilanjutkan satu bulan lagi  lantaran harus dilakukan kembali proses penunjukan rekanan yang baru. Saat ini proyek pembangunan kampus tersebut masih terhenti, setelah rekanan sebelumnya terkena sanksi pemutusan kontrak karena sampai batas waktu yang diberikan juga tidak bisa menyelesaikan pekerjaannnya. Bahkan menurutnya sebelumnya pihaknya sudah memberikan perpanjangan waktu serta tetap dengan konsekuensi pinalti pada rekanan asal Jakarta tersebu namun justru malah proyek tersebut tetap tidak bisa diselesaikan. "Target kami, tahun ini politeknik ini sudah bisa digunakan mahasiswa yang sementara ini kami titipkan  Sidoarjo," tandasnya.     Kendati mulai tahun 2017, Politeknik Negeri Kelautan Dan Perikanan Jembrana sudah membuka penerimaan mahasiswa, namun karena kampusnya masih dalam proses pembangunan sehingga untuk sementara puluhan mahasiswa/taruna dititipkan di Politeknik Kelautan dan Perikanan yang ada Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Bahkan penerimaan mahasiswa baru angkatan ke II tahun 2018 ini telah dimulai. Pantauan dikawasanan pembangunan Poltek KP Jembrana tampak tidak ada aktiftas pekerjaan apapun dilokasi proyek tersebut, hanya tampak satu alat berat yang terparkir didekat pintu masuk proyek. Bahkan sejumlah bagian proyek tersebut tampak terbengkalai. Seperti yang tampak pada lapangan sepak bola yang merupakan bagian dari proyek tersebut. Kini kondisinya tampak memprihatinkan, rumput yang baru ditanam diarela lapangan tersebut tampak mengering serta beberapa ekor kambing masuk ke areal tersebut. Sementara Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana, Made Dwi Maharimbawa mengatakan terkait tersendatnya proyek pembangunan kampus Poltek KP Jembrana akibat pihak rekanan yang tidak bisa menyelesaikan pembangunan tepat waktu, pihaknya juga sudah dipanggil  ke KKP termasuk juga dengan kelompok kerja proyek tersebut, "Dari kami berharap bisa digunakan rekanan lokal Kabupaten Jembrana atau yang berdomisili di Provinsi Bali. Saat ini penunjukan rekanan masih dalam proses," tandasnya. 

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Pemkab Badung Kembali Beri Bantuan Hari Raya Galungan, Wujud Nyata Pemerintah Ringankan 83 Ribu Beban Krama Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung menghadirkan kebijakan yang inklusif, adaptif, dan berpihak kepada masyarakat terus diwujudkan secara konkret, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta memperkuat kesejahteraan sosial.

Baca Selengkapnya icon click

Komisi II DPRD Badung Raker Bersama 5 OPD Bahas Program Kegiatan Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja (Reker) dengan mengundang lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung untuk membahas program kegiatan tahun 2026, bertempat di lantai II Gedung Dewan, pada Senin (10/11).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Selamat Memperingati Hari Pahlawan

Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

Mari kita kobarkan semangat kepahlawanan dalam diri, meneladani perjuangan para pahlawan bangsa
untuk membangun Badung yang maju, berdaya saing, dan berkarakter.

Baca Selengkapnya icon click

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.