Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Badung Persiapkan Usulan OPD untuk Penilaian Zona Integritas, Sekda Adi Arnawa Akan Pertimbangkan OPD yang Tidak Berhasil Raih WBK

Bali Tribune/ ZONA INTEGRITAS - Sekda Adi Arnawa saat memimpin rapat sekaligus memberikan arahan terhadap pemilihan Perangkat Daerah yang diusulkan untuk penilaian zona integritas di Puspem Badung, Rabu (24/2).
balitribune.co.id | Mangupura - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin rapat sekaligus memberikan arahan terhadap pemilihan Perangkat Daerah yang diusulkan untuk penilaian zona integritas. 
 
Rapat yang dilaksanakan dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat juga dihadiri Asisten Administrasi Umum Cokorda Raka Darmawan, Kabag Organisasi I Wayan Putra Yadnya, beserta OPD terkait, bertempat di Ruang Pertemuan Nayaka III Puspem Badung, Rabu (24/2). 
 
Sekda Badung Adi Arnawa minta kepada tim birokrasi agar benar-benar memperhatikan OPD yang sudah memiliki Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)  seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan RSD Mangusada.
 
Dikatakan perangkat daerah ini sudah terbukti dan dapat dijadikan acuan oleh perangkat daerah yang lain untuk berlomba-lomba agar dapat memperoleh predikat WBK. 
 
“Kepada Dinas yang sudah pernah diajukan WBK agar disarankan untuk diajukan kembali dan ditambahkan dengan  dinas usulan baru lainnya. Kepada Dinas yang pernah diusulkan  selama berturut turut lima tahun, dan apabila selama 5 tahun tidak mendapatkan WBK  maka OPD tersebut perlu dipertimbangkan,” tegasnya.
 
Terkait dengan Pemilihan Perangkat Daerah untuk Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)  Sekda Adi Arnawa mengharapkan agar Dinas Perangkat Daerah yang mendapatkan WBK, seperti Dinas Capil, DPMPTSP dan RSUD Mangusada  agar perangkat daerah ini mutlak diusulkan untuk memperoleh WBBM.   
 
Sementara itu Kabag Organisasi I Wayan Putra Yadnya menyatakan dalam rangka pengumpulan perangkat daerah yang akan menerima predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pihaknya sudah membentuk tim kerja sesuai dengan PermenPAN Nomor 10 tahun 2019.  
 
“Tim ini yang akan menentukan calon perangkat daerah yang diajukan untuk menerima WBK dan WBBM, setelah calon ditetapkan akan diajukan ke Inspektorat, dimana disana akan membentuk tim penilaian internal disertai penggalian potensi calon yang akan diajukan,” terangnya.
 
Ada 16 Perangkat Daerah yang pernah diusulkan dalam pengusulan  untuk perolehan WBK/WBBK  tetapi hanya 3 Perangkat Daerah yang mendapatkan Predikat WBK, Yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSD Mangusada Badung dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. “Ketiga ini memiliki predikat WBK,” pungkas Putra Yadnya.  
wartawan
I Made Darna
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Monsun Asia Aktif Picu Angin Kencang dan Peningkatan Tinggi Gelombang, Pelaku Wisata Bahari Diimbau Waspada

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam akun resminya, bmkgbali pada Rabu (21/1) mengimbau masyarakat Bali untuk tetap waspada potensi cuaca ekstrem tanggal 21-27 Januari 2026. Pada periode tersebut sebagian besar wilayah Bali sudah memasuki puncak musim hujan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Bali: Raperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada BPD Bali Dapat Ditetapkan Menjadi Perda

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-26 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Laporan Dewan terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan Sikap/Keputusan Dewan yang berlangsung di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bal

Baca Selengkapnya icon click

Sinergi Bawaslu dan Diskominfosan Bangli Perketat Pengawasan di Ruang Siber

balitribune.co.id | Bangli - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangli resmi menjalin sinergi strategis dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Publikasi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan yang bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Bangli, Rabu (21/1).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.