Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bali dalam Kondisi Darurat Sampah, Putri Koster: Ayo Bersinergi Buat Sistem Pengelolaan Sampah

Bali Tribune/ Ketua TP PKK Bali Ny.Putri Koster


balitribune.co.id | Buleleng - Saat ini Bali dalam kondisi darurat sampah. Itu sebab, Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny Putri Suastini Koster mengajak seluruh komponen masyarakat, terutama kepala desa, lurah dan bendesa adat untuk bersinergi demi percepatan penerapan peraturan yang dibuat pemerintah provinsi.
 
"Lewat Pergub No. 47 Tahun 2019, kita ingin segenap perangkat, komponen masyarakat bersinergi membuat sistem pengelolaan sampah. Kita harus percepat karena kita dalam kondisi darurat sampah," kata Ny Putri Suastini Koster dalam acara dialog interaktif di RRI Pro 1 Singaraja, Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng pada Senin (24/5) siang.
 
Ny Putri Koster menyebutkan, sistem dan pola pengelolaan sampah yang salah akan berpotensi menghadirkan musibah bagi anak cucu ke depan. “Tempat pembuangan akhir (TPA) Suwung jadi salah satu contoh penanganan yang salah menurut saya, karena lama-kelamaan sampah akan menumpuk seperti bom waktu, polanya yang  salah karena sampahnya tidak diolah. Bisa jadi dosa kita pada anak cucu. Dan kita tak ingin ada tempat seperti TPA Suwung lain ke depan nanti," ujarnya lagi.
 
Pendamping orang nomor satu di Bali ini juga menyatakan bahwa orang Bali sejatinya terkenal dengan sistem cerdas dalam mengelola sesuatu. Namun sayang, hal ini belum dilakukan maksimal dalam pengelolaan sampah, di mana dari 4.200 ton lebih sampah per hari, baru 42 persen yamg ditangani. 
 
"Pemerintah sudah berikan pedoman. Apapun sistem, dengan pengaturan yang tepat akan memberikan solusi tanpa menghadirkan masalah baru. Sistem tepat akan jadi berkah, sistem yang salah jadi musibah,"  tegasnya.
 
Diterapkannya Pergub No. 47 tahun 2019, menurut Ny Putri Koster, diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab atas sampah yang dihasilkan. "Ketika setiap diri kita sadar bahwa kita yang bikin sampah dan bertanggung jawab, mestinya tidak sulit. Perlu waktu namun harus ada aturan yang bisa memulai dengan tepat. Saya mengharapkan pula kepala desa, bendesa adat selain membuat sistem membuat pararem pula. Mendukung kegiatan dengan Sagilik-Saguluk Salunglung Sabayantaka, Paras-Paros Sarpanaya," ujar Ny Putri Koster.
 
Jika hal tersebut bisa terwujud dan bisa menampakkan hasil nyata, Ny Putri Koster meyakini akan tercipta desa-desa teladan, dan selanjutnya Bali benar-benar akan jadi sorganya dunia, indah, bersih dan metaksu.
 
 "Siapa lagi kalau bukan kita yang mengelola. Pandemi ini jadi kesempatan  mulat sarira kmbali. Jika sampah bisa diolah, beban kita berkurang. Harapan kita semua, bisa nyaman tanpa beban sampah. Jalankan peraturan untuk desaku bersih tanpa mengotori desa lain," katanya.
 
Seperti diketahui Gubernur Bali Wayan Koster saat ini sedang gencar untuk memantapkan pengimplementasian pengelolaan sampah berbasis sumber di desa/kelurahan dan desa adat yang sebelumnya telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. 
 
Percepatan di tingkat desa, kelurahan dan desa adat tersebut, untuk lebih menggalakkan lagi program yang nantinya akan sangat berperan dalam mengembalikan dan menjaga alam Bali, agar tetap bersih dan indah. 
wartawan
Release
Category

Tangani Inflasi, Pemkot Depasar Fokus Stabilkan Harga Pangan

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa memimpin Rapat Teknis Penanganan Inflasi Kota Denpasar di Kantor Wali Kota Denpasar, Selasa (22/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah konkret Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.

Baca Selengkapnya icon click

OJK Buka Jalan Demutualisasi Bursa Efek, Kepemilikan Saham Dibatasi 5 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Struktur kepemilikan Bursa Efek di Indonesia memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek (POJK 13 Tahun 2026), yang menjadi dasar hukum pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek.

Regulasi tersebut berlaku sejak diundangkan pada 17 September 2026. OJK menjelaskan penerbitan aturan itu melalui siaran pers, Senin (21/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

APBD Buleleng Defisit Rp200 Miliar, Pembangunan RSUD Dibiayai Lewat Pinjaman Daerah

balitribune.co.id | Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan skema pembiayaan melalui pinjaman daerah untuk mendukung revitalisasi dan pemenuhan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng. Kebijakan tersebut berdampak pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diproyeksikan mengalami defisit lebih dari Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Antisipasi Banjir, Sedimentasi di Tukad Mati Kembali Dikeruk

balitribune.co.id |  Denpasar - Bencana banjir bandang yang terjadi tahun lalu, belantaran Tukad Mati Denpasar yang terparah. Memasuki musim hujan, Pemerintah Kota Denpasar bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida melakukan pengerukan sedimentasi di alur Tukad Mati, Jalan Pura Demak I, Pemecuta kelod, Selasa (22/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.