Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bali Diminta Pertahankan Penduduk Tumbuh Seimbang

Kesehatan
Para peserta saat mengikuti Rapat Koordinasi Daerah program KKBPK.

BALI TRIBUNE - Provinsi Bali diminta untuk dapat mempertahankan capaian penduduk tumbuh seimbang. Permintaan ini disampaikan oleh Direktur Permantauan dan Pengendalian Kependudukan BKKBN  RI, Humphery Apon pada Rapat Kordinasi Daerah Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 2018 di Denpasar, Senin (26/3) kemarin.  Dari hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, Bali dan Jawa timur dinyatakan telah mampu menciptakan penduduk tumbuh seimbang dengan TFR rata - rata  tingkat kelahiran 2,1 per wanita usia subur. Pencapaian prestesius yang dicapai Bali  melambungi capaian TFR secara nasional 2,6 diharapkan dapat dijaga atau dimaintenance dengan baik karena  bila TFR naik, ongkosnya sangat mahal untuk diturunkan. "Program ini harus menjadi program prioritas. Kalau tidak, kami khawatir justru akan mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia,” ungkapnya. Sementara asisten II Setda Pemprov Bali, Dewa Sunarta yang mewakili Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan, turunnya TFR Bali tidak diimbangi dengan turunnya Laju Pertumbuhan Penduduk  (LPP) di Bali. Sehingga keadaan tersebut tetap saja akan memberikan dampak sosial yang besar terhadap Bali. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, berada pada kisaran 2,15 yang jauh berada diatas rata - rata nasional. LPP Bali tersebut dominan dipengarahui oleh migrasi dan urbanisasi, sehingga  dikhawatirkan akan memunculkan kemiskinan, degradasi lingkungan dan kelangkaan tenaga kerja pada sektor pertanian dan perkebunan di pedesaan.  Tingginya LPP Bali juga  akan memicu tingginya alih fungsi lahan dan ketersediaan  air bersih. "Ini angka terbaik. Tetapi masalahnya sekarang bagaimana ini bisa dipelihara dengan baik sehingga tantangan terkait dengan perkembangan global bisa disiasati,” ujarnya. Berdasarkan hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017,  tingkat TFR mencapai 2,1 mengalami penurunan signifikan dari SDKI tahun 2010 sebesar 2,3, suatu angka prestesius yang hanya dapat dicapai oleh Jawa Timur dan  Bali. Sedangkan TFR Nasional 2,6. "Capaian TFR ini semestinya dibarengi dengan pengendalian LPP sehingga  makin mempercepat proses pencapaian Keluarga Sejahtera di Bali," pungkasnya.

wartawan
Redaksi
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.