balitribune.co.id | Tabanan - Gubernur Bali Wayan Koster bersama Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Desty Damayanti, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Agus Fatoni membuka secara resmi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP) Bali Nusa Tenggara Tahun 2023 di Gedung Mario Tabanan, Rabu (17/5).
Acara ditandai dengan Soft Launching Pengendalian Angkutan Logistik Terintegrasi Bali serta melepas pengiriman beras Kabupaten Tabanan ke Supermarket Coco Mart, Lotte Mart, Ayu Nadi, Alfa Mart, Carefour, hingga pengiriman telur Kabupaten Bangli ke Kabupaten Dompu, NTB dan ke Kabupaten Sumba Barat, NTT serta pengiriman sapi Kabupaten Tabanan ke Kota Malang, Jawa Timur.
Dalam acara tersebut, Gubernur Koster mendapatkan apresiasi ‘applause’ dari Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Desty Damayanti, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni, Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional, Nyoto Suwignyo, Anggota DPR RI Dapil Bali, I Gusti Agung Rai Wirajaya, Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, Dirut BPD Bali, I Nyoman Sudharma, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa, Wakil Bupati Jembrana, Gede Ngurah Patriana Krisna, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Pimpinan Satuan Kerja Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia, karena sebagai Gubernur mampu membawa Provinsi Bali meraih Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi tertinggi di Indonesia Tahun 2022.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Desty Damayanti menyampaikan kebanggaannya terhadap Gubernur Koster yang telah berhasil membawa Bali meraih Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi tertinggi di Indonesia Tahun 2022 atau Bali berada di atas Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.
“Terimakasih kepada Gubernur Bali Wayan Koster, karena 3 kabupaten di Bali, yaitu Tabanan, Badung, dan Gianyar juga masuk sebagai peringkat 3 tertinggi dalam hasil penilaian IKP Kabupaten, serta Kota Denpasar di Provinsi Bali menjadi IKP Kota tertinggi di Indonesia. Sehingga membuat Bali secara keseluruhan menjadi Provinsi dengan Indeks Ketahanan Pangan yang sangat tinggi,” ujarnya.
Indeks Ketahanan Pangan ini tercapai berkat sinergi yang dilakukan sejak pandemi Covid-19 bersama Kementerian, Lembaga, Parlemen, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.
“Sehingga saat ini Kita bisa menata ulang ekonomi Kita, kalau di tahun 2020 ekonomi Kita masih tumbuh negatif minus 2 persen, kemudian tahun 2021 hingga 2023 kuartal I terus meningkat dari 3,7 persen di tahun 2021 hingga 5,3 persen di tahun 2022, dan 2023 masih berada di level 5 persen. Jadi Kami dari Bank Indonesia memperkirakan ekonomi kita akan berada pada kisaran 4,8 persen hingga 5,3 persen di tahun 2023 disaat ekonomi di beberapa negara maju masih berat,” jelas Desty Damayanti.
Gubernur Bali Wayan Koster mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Bali Nusra di Kota Tabanan yang dijuluki sebagai lumbung berasnya Bali, karena sebagai penghasil padi terbesar di Bali, semoga alam dan budaya Bali yang indah ini dapat memberikan vibrasi positif dan solusi dalam pengendalian inflasi di wilayah Bali Nusra.
Inflasi merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan tingkat inflasi yang tinggi mengakibatkan daya beli masyarakat menurun terhadap barang atau jasa yang dibutuhkannya.
Laju inflasi yang tinggi juga akan memberikan dampak terhadap peningkatan kemiskinan. Semakin terkendalinya inflasi hingga akhir tahun 2022, merupakan hasil sinergi pengendalian inflasi di Bali yang semakin solid, seiring didukung berbagai program yang semakin intensif dan terarah antar jajaran Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia, dalam mengawal pengendalian inflasi di Bali.
Gubernur Koster berharap, koordinasi dan sinergi antar Provinsi, Kabupaten/Kota Bali Nusra yang telah terjalin baik melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi.
Berdasarkan hasil rilis BPS, inflasi Bali pada bulan April 2023 tercatat 0,04 persen (mtm), dengan capaian ini tingkat inflasi tahunan Provinsi Bali sebesar 4.45 persen (yoy). Capaian inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan bulan Maret 2023 tercatat sebesar 5,46 persen, diharapkan pada akhir tahun 2023 inflasi Bali dapat tercapai sesuai target nasional dikisaran 3% ± 1%.
Untuk mencapai target dimaksud diperlukan kerjasama dan sinergitas TPID dengan pihak terkait, khususnya dalam upaya stabilisasi harga, pengelolaan permintaan, menjaga kelancaran distribusi, serta menjamin ketersediaan pasokan yang sejalan dengan program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
Pengendalian inflasi kedepan dari komponen Volatile Food akan menghadapi beberapa tantangan seperti curah hujan yang tinggi menyebabkan gangguan produksi, kenaikan harga pangan, masih berlanjutnya krisis geopolitik dan dampak lanjutan kenaikan harga BBM non subsidi (Pertamax & Pertamax Turbo), maka diperlukan sinergitas antar stake holders dan melalui pelaksanaan acara GNPIP Balinusra Tahun 2023, dimana target inflasi di Bali dan Nusa Tenggara akhir Tahun 2023 dapat tercapai dikisaran 2% sampai dengan 4%.
Gubernur Koster menyampaikan beberapa strategi yang dilakukan dalam pengendalian inflasi di Bali yang sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat, yaitu, melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok, untuk pemantauan harga pangan utama setiap hari di Bali dan kabupaten/kota se-Bali telah dilakukan melalui Aplikasi SiGapura (Sistem Informasi Harga Pangan Utama Strategis) yang kini telah diperkaya dengan fitur early warning system dan aplikasi monitoring arus masuk barang ke Bali dan keluar Bali. Memperkuat Kerja sama Antar Daerah (KAD) guna mengurangi disparitas harga dan, melakukan operasi pasar/ bazar pasar murah untuk komoditas pangan strategis, maupun SPHP untuk memastikan keterjangkauan harga, dengan melibatkan Stakeholders dan berkoordinasi/ kerjasama dengan BULOG.
Mengoptimalisasikan dukungan APBD dalam program pengendalian inflasi daerah dan mengupayakan peningkatan produksi pangan melalui modernisasi dan efesiensi biaya produksi pertanian, memanfaatkan aset tanah pemerintah yang belum termanfaatkan untuk menanam tanaman pangan cepat panen, bantuan sarana/prasarana dan subsidi pupuk serta mengembangkan pertanian organik; Keenam, penguatan kelembagaan melalui optimalisasi peran BUMD Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai aggregator untuk mengurangi rantai pasok dan untuk jangka panjang mengupayakan pembentukan pasar induk.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Agus Fatoni menekankan solusi pengendalian inflasi harus dilakukan dengan menjadikan inflasi sebagai isu prioritas, mengajak masyarakat tenang atau tidak panik terhadap inflasi, mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengaktifkan Satgas Pangan, melaksanakan subsidi tepat sasaran, melaksanakan gerakan penghematan energi, melakukan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen, melaksanakan kerjasama antar daerah, intensifkan jaringan pengaman sosial, dan memperhatikan pengumuman angka inflasi dari BPS dan Bank Indonesia Provinsi.
Diakhir acara, Gubernur Bali, Wayan Koster mendapat dukungan dari pelaku UMKM di Kabupaten Tabanan untuk terus melanjutkan kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali di periode kedua. Dukungan tersebut disampaikan, saat Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali membeli produk lokal Bali seperti beras Tabanan, minyak Bali, Ikan Bali, salak Bali, sayur Bali, telur Bali, hingga bawang dan cabai Bali di Gedung Mario Tabanan.
