Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bali Tak Perlu Lagi Ikut Bidding Host PON

Ketut Suwandi
Ketut Suwandi

BALI TRIBUNE - Pasca bidding atau pemilihan tuan rumah PON XXI/2024 di Jakarta lalu, dimana Bali di luar dugaan kalah menyakitkan, pihak KONI Bali sekarang ini menyarankan jika ke depannya Bali tak perlu ikut pemilihan host PON lagi. “Jangan lagi Bali mengikuti bidding untuk PON periode selanjutnya. Kecuali jika memang sifatnya ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpora,” saran Ketua Umum KONI Bali, Ketut Suwandi, Kamis (26/4). Saran itu diberikannya memang wajar. Pasalnya, pihaknya merupakan pihak yang terlibat langsung bagaimana bidding lalu banyak kepentingan di dalamnya, sehingga memunculkan hal pragmatis dan tidak sportif. “Saya tidak mau mengulang-ulang lagi persoalan bidding lalu. Pastinya lebih baik menunggu adanya keputusan penunjukan saja jika Bali diminta menjadi host PON. Jika tidak, lebih baik diam saja,” tambah Suwandi. Apalagi, diindikasikannya jika bidding telah ditunggangi kepentingan politik. Hal itulah yang membuat adanya bidding tidak fair. Calon host PON pun bahkan sudah disinyalir bakal menang meski bidding belum dimulai. “Jadi terkesan meski daerah yang APBD provinsinya kecil, kesiapan belum ada, infra dan suprastruktur olahraga minim, namun karena ada kepentingan di baliknya, maka mereka bisa menang. Sementara daerah yang benar-benar telah siap malah terkesan disisihkan. Inilah yang dilihat bentuk sistem yang tidak bagus di olahraga,” tandasnya. Meski demikian, semua hal itu sudah dilupakan, dan KONI Bali tak ingin terlalu lama kecewa. Pilihan lebih baik yakni menyumbangkan atlet-atlet Bali, untuk meraih prestasi demi nama daerahnya atau Indonesia menjadi perhatian penting. “Bali sendiri telah melakukan itu, dimana banyak atlet-atlet Bali yang membela Indonesia berlaga di event internasional, seperti salah satunya yang paling dekat yakni Asian Games di Indonesia dan Pelambang, Agustus mendatang,” demikian Ketut Suwandi.nom

wartawan
Djoko Purnomo
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.