Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bangli Bertengger di Peringkat Tiga Jumlah Kasus Rabies

Bali Tribune / ILUSTRASI (ist)

balitribune.co.id | BangliJumlah kasus rabies di Kabupaten Bangli mengalami trend peningkatan. Bahkan dari sembilan kabupaten/ kota,  daerah berhawa sejuk ini bercongkol di peringkat tiga dalam jumlah kasus rabies. Menindaklanjuti fenomena ini, pemerintah daerah bakal menggandeng pihak adat. Dimana setiap desa  diharapkan memilki aturan (pararem). Disamping itu di tahun 2023 vaksinasi rabies ditarget capai 80 persen dari jumlah populasi anjing.

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Periklanan (PKP) Bangli I Made Alit Parwata mengatakan, belum lama ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Bali telah merilis kasus gigitan anjing selama tahun 2022. Di mana Bangli menduduki peringkat ketiga di bawah Karangasem dan Buleleng dengan jumlah 76 kasus gigitan positif rabies. 

Beber Alit Parwata, pada tahun 2021, Bangli berada di peringkat empat. Secara kumulatif jumlah kasus yang terjadi di Bali mengalami peningkatan.

“Karena adanya peningkatan kasus ini, maka provinsi mewanti-wanti agar Dinas PKP di masing-masing kabupaten lebih ekstra dalam penanganan rabies. Sehingga tidak ada kasus gigitan yang sampai menyebabkan manusia meninggal," ujarnya,  Minggu (19/2).

Menurut Alit Parwata, penyebab meningkatnya kasus rabies di Bangli salah satunya imbas dari pandemi Covid-19.

”Dimasa pandemi, praktis kegiatan vaksinasi tidak bisa berjalan optimal, sehingga capian vaksinasi di tahun 2020 sangat rendah,” jelasnya. Disamping itu pada tahun 2022, pihaknya  fokus terhadap penanganan kasus PMK.

Menyikapi peningkatan kasus rabies, kata Alit Parwata, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta telah mengumpulkan sejumlah instansi terkait diantaranya Dinas PKP, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) dan Satpol PP. 

"Selain membahas soal penanganan rabies 2023, pertemuan tersebut juga menindaklanjuti adanya kasus gigitan anjing di kawasan Legian beberapa waktu lalu, yang mana korbannya merupakan wisatawan asing. Sehingga diharapkan hal serupa tidak kembali terjadi di Kabupaten Bangli," tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati mengarahkan agar vaksinasi rabies di Bangli tahun 2023 dilakukan secara optimal. Berkaitan dengan hal ini, pihaknya telah menargetkan cakupan vaksinasi mencapai 80 persen. 

Kata Alit Parwata, mengacu pada data populasi anjing di Bangli tahun 2022 estimasinya sebanyak 59.346 ekor. Jika vaksinasi rabies ditargetkan 80 persen, artinya ada 47.479 ekor anjing yang wajib divaksin.

Dalam pelaksanaannya, vaksinasi rabies melibatkan 8 tim yang masing-masing terdiri dari 5 orang. Tiga orang diantaranya merupakan vaksinator, dan sisanya adalah tenaga pendataan serta penangkap anjing. 

Vaksinasi dimulai dari awal Maret dan ditarget selama tiga bulan atau 60 hari kerja. Sesuai perhitungan, masing-masing tim wajib memvaksin sebanyak 5.935 ekor untuk mencapai target 80 persen tersebut. "Artinya target harian masing-masing tim sebanyak 99 ekor," jelas Kadis asal Banjar Sala, Desa Abuan, Kecamatan Susut ini.

Selain membahas soal target vaksinasi, dalam pertemuan itu juga dibahas soal kebutuhan biaya operasional vaksinasi. Di mana sesuai hasil penghitungan, kekurangannya mencapai Rp 217.920.000

Sebut Alit Parwata, naiknya kasus rabies juga disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kasus rabies. Masih banyak ditemukan masyarakat memelihara anjing dengan cara diliarkan. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat maka dalam rapat tersebut, Bupati Bangli menyarankan agar pihaknya juga berkolaborasi dengan Dinas PMD serta menggandeng Majlis Desa Adat (MDA). 

“Harapanya masing-masing desa membuat peraturan desa (Perdes) serta perarem tentang penanggulangan rabies di adat. Aturan ini mengatur tatacara memelihara anjing yang baik dan benar, Dari 68 desa dan 4 kelurahan baru Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani yang memilki Perdes tentang penanggulangan rabies,” ungkap Alit Parwata.

wartawan
SAM
Category

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Dukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

balitribune.co.id | Denpasar - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memperkuat langkah optimalisasi pengelolaan keuangan daerah salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah pusat dan daerah, antara lain melalui ikut aktif dalam pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi elektronifikasi dalam penguatan sumber dana dan belanja daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.