Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bangun Fraksi Gabungan, Gerindra Dekati PKPI

Bali Tribune/ TEMUUI - Utusan Partai Gerindra Gianyar, Gusti Ngurah Supriadi menemui Ketua PKPI Gianyar, Ngakan Ketut Putra di DPRD Gianyar.
balitribune.co.id | Gianyar - Gagal mempertahankan kursi minimal satu fraksi atau lima kursi di DPRD Gianyar, Partai Gerindra mulai melakukan pendekatan untuk membangun fraksi gabungan periode (2019-2024). Mewujudkan itu, utusan partai besutan Prabowo ini pun mulai melakukan pendekatan ke partai lainnya. Salah satunya PKPI yang bertahan dengan satu kursi.
 
Sebagai langkah awal, Senin (15/7), pendekatan telah dilakukan dua kader Gerindra Gianyar pada Ketua PKPI Gianyar Ngakan Ketut Putra. Dua kader Gerindra tersebut, Gusti Ngurah Supriadi, merupakan incumben Dapil Payangan-Tegalalang dan newcomer, I Gusti Ngurah Agung Pidada, Dapil Blahbatuh-Tampaksiring.
 
Kepada balitribune.co.id |  - , Gusti Ngurah Supriadi mengakui jika partainya menaruh harapan besar PKPI Gianyar mau membantuk satu fraksi dengan Gerindra. Hal itu dikarenakan PKPI merupakan satu-satunya partai yang masih bisa membuat Gerindra Gianyar memiliki kekuatan di DPRD Gianyar. Kata dia, seandainya Gerindra bergabung dengan Golkar (5 kursi) atau Demokrat (5 kursi) yang telah mampu membentuk fraksi sendiri, maka posisi Gerindra (3 kursi), kata dia relatif kerdil.  “Dengan pembentukan fraksi ini, tentunya perjuangan kami akan lebih efektif.  Kami masih berproses supaya Gerindra itu tetap bisa membentuk satu fraksi,” ujarnya. 
 
Sementara itu, Ketua PKPI Gianyar Ngakan Ketut Putra mengatakan, pihaknya belum memutuskan akan bergabung atau tidak. Sebab kewenangan tersebut akan diserahkan ke induk partai.  Namun, kini pihaknya  masih  dalam tahap pendekatan. “Bergabung atau tidaknya dengan Gerindra, bukan nilai tawar yang kami utamakan. Yang terpenting adalah  aspirasi masyarakat itu bagaimana,” tandasnya.
 
Secara terpisah, Ketua Dewan Penasehat Gerindra Gianyar I Kadek Artha Arimbawa mengatakan, pihaknya sangat menghormati keputusan Ngakan Putra yang akan menyerahkan sikap berfraksi PKPI ke pimpinan pusatnya. Sebab pihaknya tidak ingin nantinya menimbulkan polemik.  Karena kerap partai di daerah berkata A tetapi di pusat justru mengarahkan ke B.   Karena itu, dalam pembentukan fraksi gabungan  ini, pihaknya tidak akan  grasa-grusu dan menyesuaikan dengan SK masing-masing dari induk partai,” ujarnya. (u)
wartawan
Redaksi
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.