Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Banjir Jayapura Telan Korban 79 Orang, 43 Hilang

Bali Tribune/tdc
Evakuasi korban oleh Tim BPBN dan Tim SAR

Jakarta | Bali Tribune.co.id – Sampai Senin 18 Maret 2019 pukul 15.00 WIB, sebanyak 79 jiwa meninggal dan 43 orang belum ditemukan akibat banjir di Kabupaten Jayapura. Pemerintah menetapkan tanggap darurat selama 2 pekan, terhitung sejak 17 Maret 2019.

Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) mencatat 77 orang meninggal akibat banjir Sentani, Jayapura pada 17 Maret 2019.  Juru bicara BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menyampaikan bahwa korban meninggal 70 orang di Kabupaten Jayapura dan 7 orang di Kota Jayapura.

"Di Kota Jayapura karena longsor, di Kabupaten Jayapura kombinasi banjir dan longsor," kata Sutopo dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Senin, 18 Maret 2019.

Menurut dia, sekitar 43 orang masih dalam pencarian dan belum ditemukan. Mereka berasal dari Kampung Milimim Sentani, 6 orang dari Kompleks Inauli Advent, dan 3 orang di Doyo Baru. "Tim SAR gabungan masih mencari, melakukan evakuasi, dan penyelamatan korban," kata dia.

Ia menjelaskan dari kelurahan yang terdampak banjir bandang itu sebagian besar sudah bisa diakses. Namun, petugas di lapangan masih menyisir satu per satu wilayah karena masih banyak material banjir yang berserakan. "Saat ini telah dievakuasi 74 orang luka, sekitar 4.226 orang  mengungsi yang tersebar di enam titik, 11.725 keluarga terdampak."

Dalam hitungan sementara, rumah yang rusak berat sebanyak 350 rumah sedangkan 211 unit rumah terendam banjir di BTN Bintang Timur Sentani. "Satu unit pesawat jenis twin otter rusak di Lapangan Terbang Adventis Doyo Sentani."

Dari sembilan kelurahan, wilayah terparah akibat banjir bandang adalah Dobonsolo, Doyo Baru, dan Hinekombe. Saat ini yang disampaikan masih data sementara. "Evakuasi masih berlangsung, masih penyisiran apalagi 43 orang belum ditemukan masih dalam pencarian."

Upaya penanganan banjir Sentani, kata Sutopo sudah dilakukan evakuasi sejak Sabtu malam, 16 Maret 2019 oleh Tim SAR gabungan. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Doni Monardo  sudah tiba di Sentani tadi pagi.  "Langsung rakor soal penanganan dengan bupati dan petugas di sana."

Tanggap Darurat

Sementara itu Pemerintah menetapkan masa tanggap  darurat banjir Sentani selama 14 hari, terhitung sejak 17 Maret 2019.

"Tadi malam Pak Doni Mordano (Kepala BNPB) sudah melaporkan dampak banjir di Sentani dan penangaannya ke Presiden," ujar Sutopo.

Menurut Sutopo, Presiden Joko Widodo sudah memberikan beberapa arahan. Di antaranya, proses evakuasi korban harus dipercepat untuk menghindari bertambahnya jumlah korban meningal dan luka-luka. "Diperintahkan juga agar nantinya pasca bencana segera dilakukan rehabilitasi di hutan dan lahan di Pegunungan Cycloop agar tidak terjadi lagi," katanya.

Ia menjelaskan bahwa banjir bandang di Sentani bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, pada 2003 dan 2007 juga terjadi banjir yang mengakibatkan kerusakan dan menelan korban jiwa.

Untuk penanganan bencana banjir ini, didirikan posko komando. "Pendirian posko komando di Kantor Bupati Jayapura," ujarnya.

Selain itu, kata Sutopo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga melakukan pendistribusian sarana air bersih dan sanitasi ke lokasi.

Ia menambahkan, saat ini sudah 49 persen gardu listrik yang terdampak banjir telah berfungsi. "Perbaikan darurat terkait listrik terus dilakukan, RSUD sudah berfungsi, Dinkes mengerahkan 60 mobil ambulans dan mobil jenazah, pengerahan alat berat; 4 unit ekskavator," tuturnya.

Ia menambahkan, secara umum kondisi jalan masih cukup baik, hanya tertutup kayu. Dapur umum sudah didirikan. Untuk melayani kebutuhan mendesak, disediakan makanan siap saja untuk masyarakat di pos pengungsian, selimut, air bersih, hygiene kit, pakaian, terpal, peralatan memasak, alat berat, matras, makanan tambahan gizi, dan peralatan rumah tangga untuk bersihkan lumpur.

"Untuk memenuhi kebutuhan ini, ada yang diambil dari sekitar Sentani, ada yang dari luar wilayah dan dari Jakarta." tdc/zar

wartawan
habit
Category

Satpol PP Denpasar Tertibkan 10 PKL yang Berjualan di Atas Trotoar

balitribune.co.id I Denpasar - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar kembali melaksanakan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar. Sebanyak 10 PKL yang beraktivitas di sepanjang Jalan Kebo Iwa Utara, Denpasar, ditertibkan pada Rabu (2/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Pastikan Ketersediaan Pangan, Pemkot Denpasar Pantau Pasokan dan Harga Komoditas Strategis

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok, pasokan, dan harga pangan di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, serta harga pangan di tingkat masyarakat tetap terkendali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Berantas Sarang Nyamuk, Dinkes Denpasar Gencarkan Fogging ULV

balitribune.co.id I Denpasar - Dinkes Denpasar terus memprogramkan pelaksanaan Fogging ULV hingga akhir tahun 2026. Kendati kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Denpasar mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2025 pada periode yang sama. Fogging Ultra Low Volume (ULV) yang dilakukan secara bertahap sebagai langkah antisipasi.

Baca Selengkapnya icon click

Komit Jaga Belanja Infrastruktur, Bupati Adi Arnawa Sampaikan Raperda Perubahan APBD 2026

balitribune.co.id I Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Kamis (3/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Badung Gelar Paripurna Perubahan APBD 2026, Alokasi Infrastruktur Tembus 59 Persen

balitribune.co.id I Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis (3/9/2026). Agenda utama dalam persidangan ini adalah mendengarkan Penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tingkatkan Akurasi Data Kependudukan, Disdukcapil Klungkung dan Kodim 1610 Tandatangani PKS Inovasi PARA PURNA

balitribune.co.id I Semarapura - Dalam upaya meningkatkan akurasi dan pemutakhiran data kependudukan, khususnya terkait status pekerjaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Klungkung melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 1610/Klungkung, Rabu (2/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.