Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bank BPD Bali Perkuat Daya Saing LPD di Karangsem Melalui BKS-LPD

Bali Tribune / BANTUAN - Bank BPD Bali menyerahkan bantuan Rp 100 juta untuk pembangunan gedung BKS-LPD Karangasem yang digunakan sebagai fasilitas peningkatan kualitas SDM LPD

balitribune.co.id | Amlapura – Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali berharap 190 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Karangasem agar tetap menjalin sinergi dengan bank milik masyarakat Bali ini. "Harapan kami terhadap LPD terwujudnya transformasi dari sisi layanan digital. Itu yang kami dorong bagaimana LPD nanti menjadi channel layanannya Bank BPD Bali," kata Direktur Operasional Bank BPD Bali, Ida Bagus Gede Setiayasa saat menyerahkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk bantuan pembangunan gedung Badan Kerja Sama - Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Kabupaten Karangasem beberapa waktu lalu. 

Kata dia, Bank BPD Bali menjadi salah satu ujung tombak dalam proses elektronifikasi penerimaan daerah. Dimana untuk mengoptimalkan pendapatan daerah peran Bank BPD itu sangat diharapkan dalam menunjang layanan dari sisi penerimaan. Nanti pajak-pajak dan retribusi daerah tidak perlu disetor ke BPD cukup ke LPD. Misalnya wajib pajak yang selama ini datang ke BPD menggunakan channel BPD dapat melakukan digital channel yang dimiliki LPD. 

"Sehingga DPK LPD tidak berpindah ke mana-mana. Itu harapan kita dari sinergi dengan LPD di sisi transformasi IT untuk memperkuat daya saing LPD. Sinergi ini menjadi kekuatan sistem keuangan di Bali," jelas Setiayasa. 

Menurutnya, ini adalah hal baru yang bisa ditransformasikan oleh Bank BPD Bali kepada LPD di Karangasem. LPD di Karangasem juga sudah ada yang memberikan layanan digital. "Nanti kita akan lakukan uji coba finalisasi terkait dengan layanan fitur-fitur, channel-channel yang akan kita buka kepada LPD. Sehingga masyarakat desa adat di Bali dan Karangasem khususnya itu seluruhnya mendapat layanan yang sama seperti apa yang diberikan Bank BPD Bali kepada nasabah-nasabahnya sekarang," paparnya.

Lanjut dia mengatakan, sinergi Bank BPD Bali dengan LPD sudah dilakukan sejak 1984 terkait finansial. Dengan adanya LPD, dana-dana pihak ketiga (DPK) Bank BPD Bali sebagai salah satu bank yang mengelola dana LPD semakin meningkat. "Sekarang ini rekening virtual account untuk LPD sudah disiapkan dan channel incoming transfer bagi nasabah-nasabah LPD itu bisa dilakukan dengan real time. Inilah salah satu layanan sinergi Bank BPD Bali dengan LPD yang sudah berjalan. Kita coba optimalkan 50%," ungkapnya. 

Sehingga kata dia, pengalaman nasabah dari LPD tidak berbeda-beda, paling tidak hampir sama dengan pengalaman nasabah Bank BPD Bali. "Itu harapan kita ke depan dari sinergi dengan LPD. Sinergi dengan LPD di Karangasem akan menjadi pilot project," imbuh Setiayasa.

Lebih lanjut dia mengatakan, CSR senilai Rp 100 juta untuk membantu biaya pembangunan gedung BKS LPD Karangasem yang beralamat di Br. Dinas Sesana Desa Bungaya Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem ini diserahkan secara langsung kepada Ketua BKS LPD Kabupaten Karangasem Made Mastiawan. 

Pihaknya pun mengapresiasi BKS LPD Karangasem yang membangun gedung sangat besar untuk pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas LPD. "Walaupun bantuan tidak terlalu banyak itu bisa memberikan implikasi terhadap kerja sama yang lebih baik ke depannya," ucapnya.

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.