Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bank Indonesia Gelar FGD Evaluasi Bauran Kebijakan Komunikasi

Bali Tribune/Sapto Widyatmoko (kanan) dan Andika Surya Akbar.

balitribune.co.id | Denpasar - Kantor Pusat Bank Indonesia dalam rangka memperkuat sekaligus mengembangkan berbagai kebijakan yang telah dirumuskan, secara kontinyu melakukan evaluasi, salah satunya melalui Focus Group Discussion (FGD). Tujuan FGD itu sendiri tidak lain untuk mendapatkan masukan yang konstruktif dari para stakeholder yang rutin dan intensif menggunakan bauran kebijakan yang dirumuskan Bank Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah.

"BI, bukan hanya menghasilkan kebijakan, namun yang lebih penting bagaimana kebijakan itu bisa sampai kepada masyarakat," begitu diungkapkan Ekonom Ahli Group Advisory dan Pengembangan Ekonom KPw BI Bali, Sapto Widyatmoko yang didampingi Andika Surya Akbar dari Departemen Komunikasi BI, Kamis (24/10/2019) di Maya Hotel Sanur, Denpasar.

Disebutkan, yang diinginkan BI yaitu bagaimana kebijakan itu mendapat respon dari masyarakat bahkan bisa mengadvokasi masyarakat lainnya. Untuk itu melalui FGD kali ini BI ingin mengevaluasi apakah pola-pola komunikasi selama ini sudah berjalan baik atau belum. 

"Melalui stakeholder yang ada di Bali seperti perbankan, pengusaha serta media kita ingin dapatkan masukan," tuturnya. 

Dengan dilakukannya FGD di berbagai kota masuknya saran atau respon tentu akan mengubah pola komunikasinya sehingga kebijakan BI bisa diterima oleh masyarakat melalui berbagai saluran yang tersedia. 

"Kegiatan kali ini juga merupakan improvment kita dalam meningkatkan kualitas, cara komunikasinya seperti halnya di era digitalisasi yang tidak lagi bergantung pada media konvensional," sebutnya.

Senafas dengan apa yang disampaikan Sapto, Andhika juga menambahkan tujuan FGD kali ini bukan hanya ingin mengetahui sejauh mana masyarakat mampu memahami kebijakan BI. 

“Pemahaman itu bisa melalui beberapa tahapan yang perlu diperhatikan yaitu dari sisi awarness, acceptenes, behaviour serta dari sisi advocat," katanya

Keempat hal ini dipandang penting, pasalnya bukan hanya materi namun juga penyederhanaan bahasa dalam penyampaian, narasumber dan saluran penyampain seperti press release, website dan lainnya. 

"Tadi ada beberapa masukan dari peserta yang kita anggap penting, terutama bagaimana memaksimalkan media sosial dalam penyampaiannya kepada masyarakat," imbuhnya.

Namun demikian interaksi secara langsung juga diperlukan, media pertemuan itu tidak bisa ditinggalkan. Sosialisasi secara tradisional seperti kegiatan budaya tetap penting, karena ini dianggap efektif juga. 

"Sosialisasi melalui saluran tradisional tetap kita perlukan, apalagi didalamnya ada hiburan dan pesan yang disampaikan sehingga mudah diserap masyarakat," tutupnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Main “Petak Umpat” dengan Petugas, PKL di Jalur Bypass IB Mantra Ditindak Tegas

balitribune.co.id | Gianyar - Meski belasan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah ditertibkan, sejumlah pedagang di sepanjang Jalan Bypass IB Mantra rupanya masih mencoba bermain "petak umpat" dengan petugas. Guna memastikan kawasan tersebut benar-benar steril, personel Satpol PP Kabupaten Gianyar kini disiagakan untuk berjaga di titik-titik rawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.