Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bank Indonesia Gelar FGD Evaluasi Bauran Kebijakan Komunikasi

Bali Tribune/Sapto Widyatmoko (kanan) dan Andika Surya Akbar.

balitribune.co.id | Denpasar - Kantor Pusat Bank Indonesia dalam rangka memperkuat sekaligus mengembangkan berbagai kebijakan yang telah dirumuskan, secara kontinyu melakukan evaluasi, salah satunya melalui Focus Group Discussion (FGD). Tujuan FGD itu sendiri tidak lain untuk mendapatkan masukan yang konstruktif dari para stakeholder yang rutin dan intensif menggunakan bauran kebijakan yang dirumuskan Bank Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah.

"BI, bukan hanya menghasilkan kebijakan, namun yang lebih penting bagaimana kebijakan itu bisa sampai kepada masyarakat," begitu diungkapkan Ekonom Ahli Group Advisory dan Pengembangan Ekonom KPw BI Bali, Sapto Widyatmoko yang didampingi Andika Surya Akbar dari Departemen Komunikasi BI, Kamis (24/10/2019) di Maya Hotel Sanur, Denpasar.

Disebutkan, yang diinginkan BI yaitu bagaimana kebijakan itu mendapat respon dari masyarakat bahkan bisa mengadvokasi masyarakat lainnya. Untuk itu melalui FGD kali ini BI ingin mengevaluasi apakah pola-pola komunikasi selama ini sudah berjalan baik atau belum. 

"Melalui stakeholder yang ada di Bali seperti perbankan, pengusaha serta media kita ingin dapatkan masukan," tuturnya. 

Dengan dilakukannya FGD di berbagai kota masuknya saran atau respon tentu akan mengubah pola komunikasinya sehingga kebijakan BI bisa diterima oleh masyarakat melalui berbagai saluran yang tersedia. 

"Kegiatan kali ini juga merupakan improvment kita dalam meningkatkan kualitas, cara komunikasinya seperti halnya di era digitalisasi yang tidak lagi bergantung pada media konvensional," sebutnya.

Senafas dengan apa yang disampaikan Sapto, Andhika juga menambahkan tujuan FGD kali ini bukan hanya ingin mengetahui sejauh mana masyarakat mampu memahami kebijakan BI. 

“Pemahaman itu bisa melalui beberapa tahapan yang perlu diperhatikan yaitu dari sisi awarness, acceptenes, behaviour serta dari sisi advocat," katanya

Keempat hal ini dipandang penting, pasalnya bukan hanya materi namun juga penyederhanaan bahasa dalam penyampaian, narasumber dan saluran penyampain seperti press release, website dan lainnya. 

"Tadi ada beberapa masukan dari peserta yang kita anggap penting, terutama bagaimana memaksimalkan media sosial dalam penyampaiannya kepada masyarakat," imbuhnya.

Namun demikian interaksi secara langsung juga diperlukan, media pertemuan itu tidak bisa ditinggalkan. Sosialisasi secara tradisional seperti kegiatan budaya tetap penting, karena ini dianggap efektif juga. 

"Sosialisasi melalui saluran tradisional tetap kita perlukan, apalagi didalamnya ada hiburan dan pesan yang disampaikan sehingga mudah diserap masyarakat," tutupnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Serap Aspirasi, Pansus DPRD Badung Matangkan Ranperda Inisiatif Perlindungan dan Penertiban HPR

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies (HPR). Untuk menyempurnakan rancangan, Pansus menggelar rapat serap aspirasi di Ruang Madya Gosana, Gedung DPRD Badung, Selasa (16/9).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Telkomsel Salurkan Bantuan CSR untuk Korban Banjir di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Telkomsel menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat yang terdampak musibah banjir di Pulau Bali. Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Telkomsel dalam mendampingi masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Sampaikan Tanggapan Terkait Pendapat Gubernur Terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke- 4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsu

Baca Selengkapnya icon click

Setop Lahan Produktif untuk Komersial, Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial sebagai langkah strategis pascabanjir besar baru-baru ini yang menewaskan 17 orang di Pulau Dewata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.