balitribune.co.id | Denpasar - Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny Putri Suastini Koster yang juga Ketua Dekranasda Provinsi Bali menyerahkan bantuan beras sebanyak 410,9 ton dan 90.000 pcs masker kain kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.  

Bantuan sebanyak itu menyasar 10.000 kader PKK dan 6.436 perajin yang tersebar pada seluruh kabupaten/kota di Bali. Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Ny Putri Koster kepada para Ketua TP PKK/Dekranasda kabupaten/kota se-Bali, di Rumah Jabatan Gubernur Bali Jayasabha Denpasar, Sabtu (23/5).

Pada kesempatan itu, Ny Putri Koster menyampaikan bahwa wabah Covid-19 yang mulai merebak sejak awal Maret lalu telah menimbulkan berbagai dampak, tidak hanya pada kesehatan masyarakat namun juga turut mempengaruhi sisi perekonomian.

Sejumlah warga masyarakat mengeluhkan kekurangan penghasilan, bahkan ada yang terpaksa kehilangan pekerjaan. Dalam posisi seperti ini, masyarakat kecil yang mengandalkan pendapatan harian mengalami dampak yang paling parah hingga kondisi rentan pangan yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan konsumsi masyarakat yang paling mendasar.

Tim Penggerak PKK Provinsi Bali yang merupakan mitra pemerintah yang memiliki jejaring sampai ke unit terkecil masyarakat yaitu keluarga, bergandengan tangan dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), turut serta mengambil peran mendukung program pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Bali dengan melakukan refocusing anggaran pada program/kegiatan PKK Provinsi Bali dan program/kegiatan Dekranasda Provinsi Bali untuk fokus dalam rangka menanggulangi dampak pandemi virus saat ini.

Dekranasda merupakan organisasi yang memayungi, mengembangkan produk kerajinan dan usahanya serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku usaha yang sebagaian merupakan kelompok usaha kecil dan menengah di Pulau Dewata.

Ny Putri Koster menyebutkan, dari besaran anggaran TP PKK Provinsi Bali yang dialokasikan sebesar Rp 10 miliar di tahun 2020, Rp 4,5 miliar di antaranya diperuntukkan bagi BKK dan sisanya Rp 5,5 miliar untuk pelaksanaan program/kegiatan PKK. Dari Rp 5,5 miliar anggaran kegiatan PKK tersebut, dilakukan penyisiran dan refocusing anggaran sebesar Rp 3 miliar dan ditambah Rp 2,5 miliar dari refocusing anggaran Dekranasda Provinsi Bali, digunakan fokus dalam penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di Provinsi Bali.

Menurutnya, dengan bantuan beras ini dapat memenuhi kebutuhan konsumsi yang paling mendasar bagi masyarakat, utamanya bagi kader PKK di desa/kelurahan dan perajin di desa-desa di masa pandemi Covid-19 ini.

Sedangkan bantuan masker dimaksudkan guna mendukung instruksi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang mewajibkan semua warga masyarakat untuk menggunakan masker sebagai salah satu upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

Kedepannya, Ny Putri Koster meminta para ketua TP PKK kabupaten/kota mampu mendorong para kader PKK untuk terus bersemangat melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan sosialisasi 10 Program Pokok PKK di masa pendemi Covid-19 ini. Terutama program-program yang relevan mendukung penanggulangan dampak Covid-19, seperti halnya kegiatan HATINYA PKK, UP2K dan lain sebagainya dengan tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan.

Selaku Ketua Dekranasda Provinsi Bali, seniman multi talenta ini juga meminta para ketua Dekranasda kabupaten/kota untuk terus memotivasi para perajin agar mereka tetap dapat berkarya dan bekerja di rumah. Dalam situasi yang seperti ini dituntut untuk terus dapat berinovasi, berkreativitas dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk mempromosikan produk, sehingga perajin tetap bisa mendapat penghasilan.

Bantuan ini diserahkan secara simbolis kepada para ketua TP PKK/Dekranasda kabupaten/kota se-Bali, untuk selanjutnya secara berjenjang diserahkan kepada para ketua TP PKK kecamatan, ketua TP PKK desa/kelurahan, serta terakhir diserahkan kepada para kader PKK di desa/kelurahan dan perajin di desa sebagai sasaran penerima bantuan.

Mengingat jumlah bantuan yang cukup besar dengan menyasar sebanyak 716 desa/kelurahan di Bali, maka pendistribusian bantuan dilakukan secara bertahap.

Bantuan beras Kabupaten Jembrana mendapatkan alokasi sebanyak 32,85 ton yang terdiri dari bantuan TP PKK Provinsi Bali sebanyak 17,85 ton dan Dekranasda Provinsi Bali sebanyak 15 ton. Kabupaten Tabanan mendapatkan alokasi sebanyak 59,05 ton yang terdiri dari bantuan TP PKK Provinsi Bali 46,55 ton dan Dekranasda Provinsi Bali 12,5 ton. Kabupaten Badung mendapatkan alokasi sebanyak 37,2 ton yang terdiri dari bantuan TP PKK Provinsi Bali sebanyak 21,3 ton dan Dekranasda Provinsi Bali sebanyak 15,9 ton. 

Kabupaten Gianyar mendapatkan alokasi sebanyak 54,35 ton yang terdiri dari bantuan TP PKK Provinsi Bali 24,35 ton dan Dekrasnasda Provinsi Bali 30 ton. Kabupaten Klungkung mendapatkan alokasi sebanyak 28,15 ton yang terdiri dari bantuan TP PKK Provinsi Bali 20,65 ton dan Dekranasda Provinsi Bali 7,5 ton. Kabupaten Bangli mendapatkan alokasi sebanyak 50,2 ton yang terdiri dari bantuan TP PKK Provinsi Bali 25,2 ton dan Dekranasda Provinsi Bali 25 ton. 

Kabupaten Karangasem mendapatkan alokasi sebanyak 34,75 ton yang terdiri dari bantuan TP PKK Provinsi Bali 27,25 ton dan Dekranasda Provinsi Bali 7,5 ton. Kabupaten Buleleng mendapatkan alokasi sebanyak 81,8 ton yang terdiri dari bantuan TP PKK Provinsi Bali 51,8 ton dan Dekranasda Provinsi Bali 30 ton. Kota Denpasar mendapatkan alokasi sebanyak 32,55 ton yang terdiri dari bantuan TP PKK Provinsi Bali 15,05 ton dan Dekranasda Provinsi Bali sebanyak 17,5 ton.

Bantuan masker berjumlah 90.000 pcs, di mana masing-masing kabupaten/kota mendapat bantuan 10.000 pcs masker dari Dekranasda Provinsi Bali.

Sementara itu, Plt Ketua TP PKK Kabupaten Buleleng Ida Ayu Wardani yang ditemui seusai penyerahan bantuan beras dan sembako menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi dan menyalurkan bantuan secara berjenjang dengan penyerahan kepada ketua TP PKK kecamatan lalu ketua TP PKK desa/kelurahan dan terakhir diserahkan kepada para kader PKK di desa/kelurahan.

Ia mengatakan bahwa pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait guna memastikan data penerima bantuan, sehingga bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.