Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bantu Pemerintah Tekan Penyebaran Covid-19, BPJAMSOSTEK Serahkan APD Bagi Tenaga Medis di Gianyar

Bali Tribune /BANTUAN - Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Bali Gianyar, Imam Santoso saat menyerahkan bantuan APD kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, Ida Ayu Cahyani Widyawati

balitribune.co.od | Gianyar - Tenaga medis dalam menangani pasien yang terinfeksi virus Corona (Covid-19) memerlukan alat pelindung diri (APD) yang memadai. Meluasnya penyebaran wabah global tersebut di Bali membuat semua pihak berinisiatif menyaluran APD kepada tenaga medis untuk mempercepat penanganan pasien. Begitupun untuk melindungi tenaga medis agar tidak tertular Covid-19. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, Ida Ayu Cahyani Widyawati saat menerima bantuan APD dari BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Bali Gianyar, Rabu (6/5). Dia mengatakan, dengan adanya bantuan APD dari berbagai pihak dapat membantu pemenuhan kekurangan APD bagi tenaga medis. "Kepedulian dan perhatian BPJAMSOSTEK Cabang Gianyar yang telah memberikan APD ini kepada tenaga medis ini sangat membantu kami," kata Cahyani. Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Bali Gianyar, Imam Santoso menjelaskan, bantuan APD tersebut merupakan bentuk dukungan kepada tenaga kesehatan yang sedang berjuang melayani pasien Covid-19 yang sedang dirawat. "Tenaga medis ini adalah para pahlawan kesehatan bekerja ikhlas dan pengorbanan yang diberikan untuk masyarakat," katanya. Menurut dia, BPJAMSOSTEK sebagai salah satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memiliki komitmen kuat untuk membantu upaya pemerintah menekan penyebaran Covid-19. "Bantuan yang diserahkan tersebut merupakan sumbangsih karyawan/karyawati BPJAMSOSTEK Cabang Gianyar dan Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gianyar," jelas Imam. Selain itu, secara internal, pihaknya juga telah menerapkan kebijakan khusus terkait operasional di kantor cabang menyusul semakin meluasnya penyebaran Covid-19.Salah satunya adalah pemberian masker kepada karyawan dan penempatan hand sanitizer di kantor, penyemprotan disinfektan, alat pengukur suhu tubuh, penempatan wastafel pencuci tangan di pintu masuk kantor. Di samping itu, Protokol Lapak Asik (Layanan Tanpa Kontak Fisik) yang diberlakukan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) beberapa waktu yang lalu merupakan salah satu mekanisme protokol layanan untuk menghadapi kondisi khusus terkait penyebaran Covid-19 yang meningkat signifikan di seluruh Indonesia.

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.