Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bantuan PMI untuk Lansia

Bali Tribune/ BANTUAN - Wabup Made Kasta serahkan bantuan pada Lansia.
balitribune.co.id | Semarapura - Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta menyerahkan bantuan bagi lansia bertempat di Banjar Rame Desa Kusamba, pada Rabu (10/4).Wabup Kasta selaku Ketua PMI Kabupaten Klungkung menghimbau perangkat desa dan Yowana Gema Santi yang turut hadir supaya senantiasa memperhatikan warganya, mendata dan melaporkan warganya yang layak untuk mendapat bantuan.Sehingga tidak ada warga yang sampai tidak memperoleh bantuan.
 
“Kita mendapat laporan bahwa ada Lansia sakit dan kurang mampu yang katanya tidak mendapat bantuan, untuk itu kita turun melihat langsung kelapangan untuk memastikan kebenarannya, Mereka harus mendapat perhatian dan bantuan semua pihak, kepada Perbekel agar segera mendata warganya yang layak untuk mendapat bantuan dan selanjutnya dilaporkan ke Dinas Sosial Pemberdayaan dan Pelindungan Anak Klungkung, sehingga kami bisa langsung tindak lanjuti," ujar Wabup Kasta didampingi Sekertaris PMI Ngakan Made Mintu dan para prajuru. Wabup Kasta juga mengharapkan semoga bantuan sembako yang diberikan dapat membantu meringankan beban keluarga dari Wayan Sribek.
 
Menurut Nengah Ribug (57), kakaknya Wayan Sribek sebelum menderita stroke, kedua kaki tidak bisa digerakkan, kedua tangan hanya bisa sejajar dengan bahu, hal ini disebabkan dari kecil Wayan Sribek bekerja sebagai buruh garam. Sakit yang diderita tersebut baru muncul kurang lebih 5 tahun lalu, ketika Wayan Sribek menderita panas tinggi.
 
Bantuan yang diberikan berasal dari kerjasama PMI Kabupaten Klungkung dengan Pemkab Klungkung yang diserahkan oleh Wakil Bupati I Made Kasta selaku Ketua PMI Klungkung kepada Wayan  Sribek (67) warga setempat. 
wartawan
Ketut Sugiana
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.