Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Banyak Pelamar CPNS Guru Tidak Lolos Passing Grade

Drs Dewa Gde Darmawan, MPd.

BALI TRIBUNE - Dengan banyaknya pelamar CPNS dari pelamar Guru di Klungkung yang tidak lolos passing grade menyebabkan adanya kekhawatiran ke depan bisa terpenuhinya tenaga kependidikan kalangan guru ini.  Diakui oleh Kadisdik  Klungkung Drs Dewa Gde Darmawan yang mengaku pusing memenuhi kebutuhan guru, khususnya di Kecamatan Nusa Penida. Sebab, formasi CPNS yang diharapkan menutupi kekurangan, nyatanya masih jauh dari kenyataan , karena kuotanya masih minim. Situasi demikian membuat sebaran tenaga guru, semakin tidak merata malan terkesan complang.  Dalam penjelasannya Kepala Disdikpora Klungkung, Drs Dewa Gede Darmawan, dihubungi, Minggu (18/11), menyatakan kekurangan guru paling banyak pada guru kelas dan guru mata pelajaran. Awalnya, untuk mengatasi persoalan ini, sementara diatasi dengan melakukan pemetaan. Mengatasi kekurangan, pihaknya sempat berharap banyak dengan rekrutment CPNS guru tahun ini. Tetapi, formasi yang ada masih minim, jauh dari kebutuhan dasar Disdikpora. Menurut dedengkot Pramuka Klungkung ini menambahkan, minim guru yang bersedia mengajar di Nusa Penida, karena tidak bisa mengejar target mengajar 24 jam dalam seminggu. Ini sebagai syarat dasar untuk memperoleh tunjangan sertifikasi guru. Sekolah di Nusa Penida, kata dia, rata-rata memiliki enam kelas. Jika dihitung setiap hari mengajar satu kelas dengan waktu dua jam pelajaran, maka rata-rata mereka tak bisa memenuhi target jam mengajar itu. Ini yang menyebabkan pendistribusian guru tak merata.  Realita yang ada keberadaan Guru tidak bisa melalui formasi CPNS, pemenuhan kebutuhan, khususnya di Klungkung daratan, dilakukan dengan melakukan zonasi guru. Penyebarannya dilakukan dengan melihat kualitas dan kemampuan setiap guru. "Menyikapi kekurangan guru, banyak guru mengajar lintas mata pelajaran. Kekurangan lainnya, sementara diisi dengan guru kontrak," katanya.  Kondisi dari persoalan ini, menurut Darmawan justru melihat persoalan tidak dialami siswa. Melainkan secara psikologis, guru yang bersangkutan menjadi amat terbebani. Sebab, dengan mengajar lintas mapel, guru menjadi tidak fokus mengajar. Apalagi, guru yang sudah tersertifikasi.  Sebelumnya, berdasarkan data Dinas Pendidikan, jumlah guru, baik PNS dan kontrak masing-masing untuk tingkat TK dan PAUD sebanyak 125 guru PNS, 18 guru kontrak. Sementara di tingkat SD, terdapat 1.152 guru PNS, 214 guru kontrak. Sedangkan di tingkat SMP, memiliki 567 guru PNS, 101 guru kontrak.  Kekurangan gurunya mencapai 437 guru, baik tingkat TK, PAUD, SD, SMP. Tahun 2018 ini Klungkuung mendapat jatah kuota PNS 176 orang. Dari jumlah itu untuk formasi tenaga guru hanya 70 orang. Sisanya, tenaga kesehatan 56 orang dan tenaga teknis 50 orang. Sementara untuk di tingkat TK dan PAUD terdapat sebanyak 267 tenaga pengabdian, SD sebanyak 93 pengabdian, dan SMP sebanyak 77 pengabdian. Sehingga total tenaga pengabdian mencapai 437 orang.  Walaupun faktanya mengalami kekurangan guru, menurutnya proses pembelajaran sementara dapat berlangsung sebagai mana mestinya karena dengan ditopang keberadaan tenaga pengabdian dan kontrak yang membantu proses belajar mengajar bisa berlangsung tanpa kendala berarti.  

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Nikmati Sensasi "Satay & Wok" All You Can Eat Interaktif di Anathera Resort Kuta

balitribune.co.id | Kuta – Anathera Resort Kuta kembali mempersembahkan pengalaman kuliner istimewa melalui promo terbaru “Satay & Wok – All You Can Eat”, sebuah konsep makan malam interaktif yang memadukan sajian sate premium dan live cooking wok station hanya dengan IDR 190.000++ per orang.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.