balitribune.co.id | Negara - Pasca-banjir bandang Daerah Aliran Sungai (DAS) Tukad Bilukpoh, kini status keadaan darurat telah diperpanjang. Upaya pemulihan dan rekonstruksi kini menjadi perhatian serius. Terlebih banyak warga yang kehilangan tempat tinggal lantaran tersapu banjir. Upaya perbaikan rumah warga yang rusak hingga relokasi warga terdampak banjir bandang kini semakin mengemuka.
Dua pekan lebih setelah banjir bandang melanda wilayah sekitar DAS Tukad Bilukpoh pad Sabtu (20/10) lalu, Seperti yang diberitakan sebelumnya, sejumlah warga yang kehilangan tempat tinggal kini masih tinggal di posko pengungsian.
Warga yang tempat tinggal akibat terjangan banjir bandang Tukad Bilukpoh mengaku tidak punya tempat tinggal lagi. Salah seorang warga terdampak banjir, Kadek Sudiawan (36) asal Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring mengatakan setelah rumahnya rata dengan tahan.
Kini ia masih bingung selanjutnya akan bermukim di mana. “Punya lahan itu saja, rumah sudah hilang. Tidak berani tinggal disana lagi karena sudah rawan bencana. Kami berharap bantuan relokasi dari pemerintah bisa segera ada kejelasanannya,” jelasnya.
Bahkan sebelumnya juga warga meminta kepastian mengenai rencana relokasi. Warga terdampak banjir mengaku khawatir untuk kembali tinggal di permukiman mereka. Terlebih dengan cuaca hujan ekstrem yang kerap terjadi di wilayah hulu, debit air tiba-tiba meningkat drastis.
Mereka mengakui wilayah permukiman mereka rawan bencana sehingga tidak aman lagi untuk ditempati. Seperti yang diungkapkan Ketut Suarta (73). Warga yang tinggal di ujung selatan Tempek IV Banjar Anyar kelod ini mengaku berpikir ketika kembali.
“Saya sejak kecil memang tinggal di sekitar sungai. Sudah empat kali mengalami banjir besar seperti ini dan tahun ini yang paling besar. Sekarang benar-benar berpikir (untuk kembali), apalagi usia sudah lanjut kondisi lahan tempat tinggal saya sudah sangat rawan dan berbahaya sekali,” ujarnya.
Ia pun berharap pemerintah bisa memberika solusi. Ia mengaku dalam keadaan terjepit. Tidak punya tempat lain, hanya punya lahan itu saja. Kalau memang pemerintah bisa memberikan solusi, ia siap dipindah.
Warga terdampak banjir lainnya, I Gusti Bagus Edi (44) asal Bilukpoh Kangin mengaku khawatir potensi dan kerawanan banjir ke depan semakin meningkat.“Wilayah kami ini sudah sangat rawan bencana banjir,” ujarnya.
Ia bersama warga terdampak lainnya berharap pemerintah segera merelalisasikan rencana relokasi permukiman warga.
“Ke depan setelah mendapat janji Pak gubernur, saya mohon agar dicarikan tempat/lokasi untuk sejenis BTN subisidi. Bayar pun berani. Kami sanggup cicil dari pada cicil bayar utang untuk perbaiki rumah lagi. Kami tidak punya lahan lain,” ungkap Gusti Made Putra Darmawan.
Upaya pemulihan dan rekonstruksi kini menjadi perhatian serius. Seperti yang terungkap pada Pandangan Umum Bupati Jembrana saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jembrana Selasa (1/11). Pemerintah daerah memastikan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas.
