Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Baru 22 Anggota Dewan Terpilih Setorkan LHKPN

Bali Tribune/ Komisioner KPU Bangli I Ketut Suandana.


balitribune.co.id | Bangli - Dari jumlah 30 anggota DPRD Bangli terpilih, baru 22 anggota DPRD Bangli yang menyerahkan tanda bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPU Bangli. Sedangkan 8 orang anggota DPRD terpilih baru menyerahkan formulir LHKPN.

Hal tersebut diungkapkan Komisioner KPU Bangli, I Ketut Suandana pada Selasa (16/7). Menurut Ketut Suandana, jumlah kursi di DPRD Bangli sebanyak 30 kursi. Yang mana anggota DPRD terpilih menyerahkan LHKPN ke KPK dan dilakukan verifikasi. Kemudian bukti penyerahan dan verifikasi tersebut disetorkan ke KPU Bangli.

Sampai saat ini yang sudah menyetorkan bukti LHKPN baru 22 orang dan sisa baru menyetorkan lembar formulir. "Kalaupun lembar formulir yang disetorkan oleh anggota DPRD terpilih, itu sudah menandakan jika yang bersangkutan sudah melaporkan dan masih menunggu hasil verifikasi pleh KPK," ujarnya.

Sementara untuk pelantikan anggota DPRD terpilih akan berlangsung pada 12 Agustus mendatang. Sedangkan untuk penyetoran bukti LHKPN hingga 22 Juli. Disinggung terkait anggota DPRD terpilih yang tidak menyetorkan bukti, Ketut Suandana mengatakan jika anggota dewan tersebut tidak diikut sertakan dalam laporan ke Pemerintah Daerah untuk pelantikan.

wartawan
SAM
Category

Imbas Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau, Pergerakan Wisatawan Domestik Terganggu

balitribune.co.id I Badung - Sehubungan dengan peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, berdampak pada pergerakan wisatawan domestik dari sejumlah daerah di Indonesia ke Bali. Pasalnya, sejak Minggu (6/9/2026), operasional penerbangan sejumlah bandara di Tanah Air ditutup sementara imbas sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Inflasi Bali Perlu Diwaspadai, Rantai Pasokan dan Logistik Harus Diperkuat

balitribune.co.id | Denpasar - Tekanan inflasi di Bali memasuki fase yang perlu mendapat perhatian serius menjelang akhir tahun. Pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bali diminta memperkuat pengawasan terhadap pasokan pangan, kelancaran distribusi, hingga perkembangan biaya transportasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.