balitribune.co.id | Gianyar - Tidak lagi sembunyi-sembunyi, oknum ASN baik pegawai kecil maupun pejabat kerap tampil vulgar dalam hajatan politik. Di Pilkada serentak 2024 ini, posisi pejabat yang strategis inilah yang mendapat perhatian serius jajaran Bawaslu Bali. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali I Putu Agus Tirta Suguna meminta jajaran di Bawaslu Kabupaten/kota untuk lebih memperhatikan kondisi ini.
Putu Agus Tirta Suguna, Minggu (4/8), mengakui jika tentangan Pilkada lebih besar dari pemilu yang bersifat nasional, seperti Pilpres dan Pileg 2024. Apalagi, Bawaslu akan dihadapkan dengan pihak yang sering diajak berkoordinasi, komunikasi dan dekat dalam pergaulan sehari-hari.
"Kami saat ini sedang menelusuri aparatur sipil negara (ASN) yang secara terang-terangan berafiliasi. Mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) hingga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," terangnya.
Dalam proses pencegahan, pihaknya sudah berulangkali mengimbau pemerintah daerah terkait peran ASN. Terlebih pejabat setingkat sekda selaku pimpinan ASN, yang wajib memberikan contoh.
"Dari pantauan kami, ditemukan satu Sekda yang terang-terangan berpolitik," bocornya.
Terkait sanksi, kata Tirta Suguna, pihaknya tidak berwenang menjatuhkan sanksi. Namun, apa temuan dari penelusuran yang dilakukan pihaknya di lapangan, diserahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN).
"Kita sampaikan ke KASN, nanti KASN yang menindak sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.
Disinggung terkait situasi di Kabupaten Gianyar, mantan Ketua KPU Gianyar ini belum bisa memastikan. Menurut dia, dinamika politik di Gianyar sangat dinamis.
"Saat pilres/Pileg, ada beberapa ASN berafiliasi dengan partai politik. Tapi saat Pilkada ini belum kita temukan," tegasnya.
