Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bayar Denda dan Uang Pengganti, Winasa Akan Segera Bebas

Bali Tribune / MENYERAHKAN - I Gede Ngurah Patrianan Krisna bersama kuasa hukum I Gede Winasa menyerahan uang pengganti dan denda kepada Kejari Jembrana Rabu kemarin. 

balitribune.co.id | NegaraSetelah belasan tahun mendekam di penjara lantaran pembebasannya terganjal, kini mantan Bupati Jembrana Prof drg I Gede Winasa bakal segera menghirup udara segar. Kepastian ini setelah uang yang terkumpul mencukupi untuk membayar uang denda dan uang pengganti.

Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana telah menerima penyerahan uang denda dan uang pengganti dari Gede Winasa Yang terjerat kasus korupsi beasiswa sekolah STIKES dan STITNA dan kasus korupsi perjalanan dinas. Uang pengganti Rp 3.819.554.800 telah diserahkan secara resmi Rabu (3/7) oleh anak Gede Winasa yang merupakan Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna bersama ketiga kuasa hukumnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana Salomina Meyke mengatakan pihaknya telah menerima pembayaran denda dan uang pengganti atas nama terpidana Prof drg I Gede Winasa. Terpidana 2 kasus dalam putusan pengadilan korupsi beasiswa sekolah STIKES dan STITNA tahun 2009-2010 dengan selama 7 tahun, denda sebesar Rp 500 juta subsider pidana kurungan 8 bulan, dan uang pengganti sebesar Rp 2.322.000.000,00.

“Ini sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 520K/Pid.Sus/2017 tanggal 20 Juni 2017,” ungkapnya. Sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 389 K/ PID. SUS/ 2018 tanggal 25 April 2018 dalam perkara tindak pidana korupsi perjalanan dinas fiktif Winasa dikatakannya dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun, denda sebesar Rp. 200 juta subsider pidana kurungan selama 6  bulan, dan uang pengganti sebesar Rp 797.554.800.

Bukti penyetoran uang dan administrasi lainnya menurutnya telah diserahkan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Negara untuk proses selanjutnya. "Uang pengganti dan denda yang dibayarkan oleh terpidana sebesar Rp 3.819.554.800 sudah langsung kami setorkan ke Kas Negara. Kalau terkait masa hukuman dan lainnya atau proses pembebasan, itu menjadi kewenangan pihak Rutan bukan di kami," tandasnya.

Sementara I Gede Ngurah Patriana Krisna mengatakan uang Rp 3,8 Milyar lebih tersebut diperoleh dari keluarga dan teman-teman ayahnya. Pihaknya bersama kuasa hukum telah menyerahkan uang denda dan uang pengganti kepada pihak Kejari Jembrana dalam bentuk uang cash. “Keluarga dan teman-teman bapak sudah berupaya untuk bisa menyelesaikan uang UP dan denda ini, dan berharap bapak bisa segera bebas,” ungkapnya.

Sedangkan Kuasa Hukum Gede Winasa, I Komang Sutrisna mengatakan setelah menerima bukti penyerahan uang denda dan pengganti dari Kejari Jembrana, pihaknya akan langsung ke Rutan Negara. “Kewenangan ada di rutan, kita belum tahu perhitungan di rutan, berapa dan bagaimana, nanti kita akan mengetahui perhitungan selama hukumannya, kemudian remisinya berapa dan lain sebagainya apakah mencukupi atau belum,” tandasnya.

 

wartawan
PAM
Category

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Arus Balik Lebaran, Kendaraan Roda Dua Mulai Padati Pelabuhan Gilimanuk

balitribune.co.id I Negara - Hingga kini arus balik masih terus mengalir di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Tidak hanya pengguna jasa penyeberangan yang masuk Bali yang mengalami peningkatan, menjelang berakhirnya Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri, arus keluar Bali juga mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.