Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 10 Ribu Lobster

Bali Tribune/ BABY LOBSTER – Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai menggagalkan penyelundupan 10.008 baby lobster oleh pelaku AH (24), Senin (24/2/2020).
balitribune.co.id | Denpasar - Bea Cukai Ngurah Rai bersama Otoritas Bandara I Gusti Ngurah Rai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 10 ribu baby lobster senilai Rp 1,5 miliar, Senin (24/2/2020) di area apron nomor B36 Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.
 
Upaya percobaan penyelundupan baby lobster dilakukan oleh seorang penumpang pria melalui pesawat Air Asia QZ504 Rute Denpasar-Singapura berinisial AH (24), asal Riau. Pelaku diringkus setelah pihak Bea Cukai mendapat informasi dari masyarakat, kemudian melakukan pengintaian.
 
“Menindaklanjuti informasi tersebut, kami melakukan pemantauan terhadap penumpang tersebut. Pemantauan dilakukan dari check in Area, ruang tunggu keberangkatan, sampai mengikuti bus yang mengangkut AH dari Gate 6B menuju pesawat. Setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh petugas terhadap AH sebelum menaiki pesawat di area Apron nomor B36,” ungkap Plh Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai I Bagus Putu Ari Sudana.
 
Petugas meringkus penumpang tersebut dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan penumpang tersebut didapati membawa barang bukti berupa 7 kantong plastik berisi baby lobster berjenis jenis pasir sebanyak 9.028 ekor dan satu kantong plastik berisi baby lobster jenis Mutiara sebanyak 980 ekor dengan total seluruhnya sebanyak 10.008 ekor dan diperkirakan berusia satu hingga dua bulan.
 
Hasil interogasi sementara nilai jual atas keseluruhan barang bukti tersebut ditaksir sebesar Rp 1.550.200.000. Nilai ekonomi baby lobster jenis pasir diperkirakan dibandrol seharga Rp.150.000 per ekor, sedangkan baby lobster mutiara dibandrol dengan harga Rp. 200.000 per ekor.
 
AH melakukan penyelundupan dengan modus menyembunyikan barang bukti dalam tas ransel berbahan kulit berwarna hitam merk “Fullhardy”. Atas perbuatannya, AH dapat diduga melanggar Pasal 102a, Huruf a, Undang-Undang 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yakni setiap orang yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean. Ancaman hukumannya pidana penjara paling singkat satu tahun hingga sepuluh tahun dan denda paling sedikit lima puluh juta rupiah hingga lima miliar rupiah.
 
“Saat ini, sedang dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh petugas Penyidik Bea Cukai Ngurah Rai. Melalui kesempatan ini, kami hendak mengapresiasi kerjasama dari berbagai pihak sehingga penindakan ini dapat dilakukan dengan baik. Besar harapan kami agar kerjasama yang baik ini dapat tetap terjaga,” imbuh I Bagus Putu Ari Sudana.
 
Sementara itu, untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan hidup baby lobster, pihak Bea Cukai beserta Balai Karantina Ikan akan melepaskan baby lobster tersebut ke habitatnya.
 Rencananya baby lobster tersebut akan dilepaskan ke perairan serangan.
 
“Barang bukti berupa baby lobster ini untuk dilestarikan dengan dikembalikan ke perairan laut agar bisa hidup dengan maksimal, dan sesuai yang telah disampaikan pihak Bea Cukai akan menangani kasus ini, dan kami siap untuk membantu,” ujar Kasi Tata Pelayanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar  I Nyoman Suardana
wartawan
Bernard
Category

Dewan Sampaikan Tanggapan Terkait Pendapat Gubernur Terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke- 4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsu

Baca Selengkapnya icon click

Setop Lahan Produktif untuk Komersial, Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial sebagai langkah strategis pascabanjir besar baru-baru ini yang menewaskan 17 orang di Pulau Dewata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus DPRD Badung Serap Aspirasi Sempurnakan Ranperda Inisiatif  Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung menyerap aspirasi pelaku seni budaya dan UMKM dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual. Rapat serap aspirasi itu digelar di Ruang Madya Gosana, Gedung DPRD Badung. Senin (15/9).

Baca Selengkapnya icon click

Lagi, Banjir Genangi Jalan Pantai Berawa Canggu, Satu Unit Kendaraan Tenggelam

balitribune.co.id | Mangupura - Hujan deras kembali memicu bencana banjir di sejumlah titik di kawasan Denpasar dan Kabupaten Badung, pada Senin (15/9). Beruntung banjir kali ini tak separah banjir yang terjadi pada 10 September lalu.

Namun, sejumlah titik yang sebelumnya jauh dari luapan air kini justru dilanda banjir. Salah satu titik banjir baru yang cukup tinggi di Kabupaten Badung adalah di Jalan Pantai Berawa, Canggu, Kuta Utara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

PDIP Buleleng Serukan Solidaritas untuk Korban Bencana Banjir di Bali

balitribune.co.id | Singaraja - Menyikpai bencana banjir akibat hujan deras dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Bali pada 9–10 September 2025, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana dan musibah tersebut. Terlebih bencana tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan rumah warga, serta infrastruktur di beberapa kabupaten/kota.

Baca Selengkapnya icon click

Menghindari Beban Berlebih Masyarakat, Dewan Minta Pembahasan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah Ditunda

balitribune.co.id | Singaraja - DPRD Buleleng melalui Panitia Khusus (Pansus) 1 pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk ditunda. Usulan penundaan itu disampaikan Ketua Pansus I, Dewa Nyoman Sukardina, SE, dalam rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada Senin (15/9). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.