Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bedah Izin Tinggal, Perca Bali Hadirkan Imigrasi

Bali Tribune/PENGURUS - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar Wisnu Widayat dan jajaran bersama pengurus Perca Indonesia Perwakilan Bali.
balitribune.co.id | Denpasar  - Pasangan kawin campur di Indonesia, masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa di antaranya adalah terkait izin tinggal, affidavit, batas waktu untuk memilih kewarganegaraan bagi anak yang berkewarganegaraan ganda, dan lain sebagainya.
 
Guna membedah masalah ini, Masyarakat Perkawinan Campuran (Perca) Indonesia Perwakilan Bali mengundang Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar Wisnu Widayat dan jajaran, dalam sebuah diskusi ringan beberapa waktu lalu. Diskusi ini dilaksanakan di sela - sela Halalbihalal Idul Fitri 2019 yang diselenggarakan Perca Indonesia Perwakilan Bali di Swiss Belhotel Rainforest, Jalan Sunset Road Kuta.
 
"Karena masih suasana Idul Fitri, kita selenggarakan acara halalbihalal. Tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama anggota dan keluarga Perkawinan Campuran di Bali," jelas Humas Perca Indonesia Perwakilan Bali, Ni Putu Marina EP Bennier, di Denpasar, Selasa (25/6).
 
"Mengingat masih banyak pertanyaan dari anggota Perca seputar izin tinggal, dan beberapa hal lainnya, kita kemudian mengundang juga pihak Imigrasi. Jadi di sela - sela halalbihalal kita juga membedah mengenai izin tinggal bersama Bapak Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dan jajaran," imbuhnya.
 
Dikatakan, banyak hal didapatkan oleh anggota Perca dalam diskusi tersebut. Mulai dari tentang izin tinggal pasangan kawin campur, affidavit, batas waktu untuk memilih kewarganegaraan bagi anak yang berkewarganegaraan ganda.
 
"Banyak hal kita dapatkan. Apalagi turut hadir pada kesempatan tersebut Bapak Made Rusdiko, selaku Kasubsi Penentuan Statuskim Kantor Imigrasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Imigrasi yang telah memberikan kami pencerahan terkait beberapa hal tersebut," tutur Marina, yang sebelumnya pernah duduk sebagai Koordinator Perca Indonesia Perwakilan Bali.
 
Sementara itu, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2019, Melinda Cowan didaulat menjadi Koordinator Perca Indonesia Perwakilan Bali. Melinda menggantikan Ni Putu Marina EP Bennier yang sudah 5 tahun menempati posisi tersebut.
 
Tentang fokus Perca ke depan di bawah kepemimpinannya, Melinda mengatakan, pihaknya akan terus menyosialisasikan keberadaan Perca. Di samping itu, ia bersama pengurus juga akan terus menyosialisasikan peraturan mengenai Masyarakat Perkawinan Campuran. Apalagi aturan terkait hal ini cukup kompleks.
 
"Sebenarnya masih banyak pekerjaan rumah kita. Apalagi saat ini ada peraturan - peraturan terbaru yang menyangkut keluarga perkawinan campuran. Tugas kita harus lebih aktif lagi untuk menyosialisasikan dan memperkenalkan Perca secara lebih luas," tutur Melinda, pada kesempatan yang sama.
wartawan
San Edison
Category

Pansus II Tekankan Data Presisi Sebagai Landasan Pembangunan Daerah

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia khusus atau Pansus II DPRD Tabanan meminta keberadaan Data Presisi menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan pembangunan daerah yang akan dirangkum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jembrana di Ambang Krisis Guru, Beban Guru Aktif Bertambah

balitribune.co.id | Negara - Dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana tengah dihadapkan pada tantangan serius. Hingga kini tercatat terjadi kekurangan 200 lebih guru pengajar. Kondisi ini diperparah dengan bertambahnya guru yang pensiun setiap tahun. Tahun 2025 saja, sebanyak 119 guru akan memasuki masa pensiun.

Baca Selengkapnya icon click

Industri Keuangan Bali Tetap Tangguh, Kredit UMKM dan Investasi Tumbuh Positif di April 2025

balitribune.co.id | Denpasar - Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Bali menunjukkan performa stabil dan tumbuh positif hingga April 2025. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat bahwa permodalan yang kuat, likuiditas yang cukup, serta risiko yang terjaga menjadi kunci ketangguhan sektor ini. Hal ini diungkapkan Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Rabu (2/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penertiban Bangunan di Pantai Bingin Dinilai Tergesa-gesa, DPRD Didorong Buka Dialog

balitribune.co.id | Denpasar - Rencana pembongkaran bangunan ilegal di kawasan wisata Pantai Bingin, Pecatu, Kabupaten Badung, kembali memantik kontroversi. Kuasa hukum Morbito Art Cliff, Ussyana Dethan, SH.,  menilai langkah Pemerintah Kabupaten Badung dan DPRD Bali dalam menyikapi persoalan ini terkesan tergesa-gesa dan kurang mengedepankan dialog dengan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.