Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Belum Berpikir Bangun Kantor Baru

Bali Tribune/ SEKARDADI - Kondisi Kantor Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Bangli.
balitribune.co.id | Bangli - Besaran anggaran yang dikucurkan pemerintah baik itu lewat Dana Desa  dan Alokasi Dana Desa, saat ini beberapa desa di kabupaten Bnagli  berlomba-lomba membangun kantor desa. Tidak tangung-tanggung untuk pembanguan kantor desa sampai mengabiskan anggaran ratusan juta rupiah. Namun tidak demikian halnya dengan  Desa Sekardadi, Kecamatan, Kintamani, dimana aparat desa masih tetpa bertahan memanfaatkan kantor lama.
 
Perbekel Sekardadi,I Wayan Suardana Yasa mengatakan untuk kantor desa dibangun tahun 1990. Melihat faktor usia bangunan memang di beberpa titik terjadi kebocoran. Namun telah diatasi dengan melakukan pemeliharaan berkala.“Beberapa ruangan memang sempat bocor, tapi sudah diatasi,” ungkapnya, Minggu (14/4).
 
I Wayan Surdana Yasa mengatakan jika melihat usia banguanan hampir 30  tahun memang sudah layak dilakukan peremajaan, namun demikian pihaknya belum mengarah untuk pembanguan kantor baru. “Belum terpikirkan membangun kantor baru, kami fokus  dulu pada peningkatan fasilitas umum,” ujarnya.
 
Sebutnya, jika dipaksakan sejatinya bisa membanguan kantor yang baru, kami tidak ingin kantornya bagus atau megah justru sebaliknya  fasilitas umum banyak yang  rusak. Untuk tahun 2019 pendapatan desa bersumber dari pendapatan  asli desa sebesar Rp 2.434.000, Dana Desa sebesar Rp 801.000.000, Bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp 70.405,000.  Alokasi Dana Desa  sebesar Rp 1.362.018.000,  Bantuan Keuangan Provinsi  Rp 450.000.000 dan  bantuan keuangan kabupaten/ kota sebesar Rp 1.327.542.700.
 
Disinggung  untuk jumlah KK miskin, kata I Wayan Suardana Yasa  untuk desa Sekardadi terdiri tiga dusun yakni Dusun  Tinge, Pule dan Sekardadi  dengan jumlah penduduk sebanyak 600 KK atau 2000 jiwa. “Untuk jumlah KK misin masih 31 KK dan kami berkeyakinan jumlahnya akan  menurun,” ungkapnya. 
wartawan
Agung Samudra
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.