Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Belum Bisa Belajar Sistim Tatap Muka

Bali Tribune/ Drs Dewa Gde Darmawan.
Balitribune.co.id | Semarapura - Sampai lewat Hari Raya Kuningan (26/9) siswa dari semua tingkatan di Klungkung dipastikan belum bisa melaksanakan belajar dengan sistim tatap muka langsung. Hal itu ditegaskan oleh Kadisdik Klungkung Drs Dewa Gde Darmawan. Karena masih dalam situasi pandemi Covid-19 dan adanya klaster penambahan  penderita susfect yang makin masif belakangan ini,ditengah situasi new normal baru ini. 
 
Walaupun sebelumnya Pemda Klungkung sempat mewacanakan kembali melaksanakan sistem pembelajaran tatap muka akan dimulai dari Kecamatan Nusa Penida. Hanya saja setelah dilakukan kajian tim gugus tugas percepatan Covid-19, hal tersebut sementara ini urung dilaksanakan. Mengingat masih masifnya penyebaran Covid-19.
 
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Klungkung  I Nyoman Suwirta sebelumnya sempat menjelaskan, pihaknya sebenarnya terus melakukan kajian terkait pelaksanaan sekolah tatap muka di Nusa Penida. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Hanya saja saat ini pihak Gugus Tugas belum merekomendasikan sekolah tatap muka dilaksankan di Nusa Penida. "Kajian masih tetap jalan. Walau zona hijau, nanti takutnya sedikit kesalahan, bisa fatal. Melihat perkembangan saat ini, kami ikuti saja apa yang masih diterapkan di Bali daratan," ungkap Bupati Suwirta.
 
Rencana ini sempat bergulir dan sempat sebelumnya, Pemkab Klungkung mewacanakan penerapan proses belajar tatap muka di Nusa Penida. Mengingat wilayah kepulauan tersebut, satu-satunya kecamatan di Klungkung yang berstatus zona hijau penyebaran Covid-19. Bahkan secara umum, semua sekolah jenjang SD dan SMP di Nusa Penida sudah siap untuk melangsungkan pembelajaran dengan sistem tatap muka. Namun pelaksanaannya tetap diputuskan oleh Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Klungkung.
 
Terkait dengan keputusan Gugus Tugas Covid-19 ini dimaklumi Kadisdik Klungkung Drs Dewa Gde Darmawan. "Karena Gugus Tugas memutuskan belum bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka di Nusa Penida,sampai adanya keputusan nanti," terang Dewa Gde Dharmawan.
 
Apabila sudah mendapat lampu hijau untuk dilaksankan, sekolah-sekolah harus siap dengan pola pembelajaran baru. Yakni dalam satu kelas siswa-siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Lalu setiap kelompok akan belajar di sekolah secara bergantian, atau dengan sistem shif. Namun, shifnya bukan pagi dan siang. Melainkan, menggunakan jeda hari. 
 
Namun saat ini Disdik Klungkung tetap mewajibkan sistim belajar daring untuk menghindari kontak langsung siswa. Hanya kendalanya di internet yang belum merata. Walaupun pihak Telkomsel membantu pulsa kuota 10 GB untuk siswa namun  tidak menjangkau secara keseluruhan siswa, dan secara keseluruhan siswa dibantu melalui dana BOS. Terkait siswa yang tidak mampu membeli HP masih dimungkinkan belajar luring (di luar jaringan), melalui siaran TV pendidikan. ”Siswa bisa belajar melalui luring belajar dari TV, karena sebanyak 19 persen siswa di Klungkung masih belum dimungkinkan belajar Daring,” tanda Dewa Gde Darmawan. 
wartawan
Ketut Sugiana
Category

Karangasem Krisis Murid, Banyak Sekolah Hanya Mendapatkan 2 Hingga 8 Murid Baru

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem saat ini tengah mengalami krisis murid atau siswa. pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, hampir sebagian besar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karangasem mengalami kekurangan murid baru atau jumlah murid baru yang mendaftar dan melakukan pendaftaran ulang masih jauh dari jumlah kuota yang didaftarkan oleh sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.