Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Berantas Korupsi Melalui Kearifan Lokal

Antikorupsi
DISKUSI - Fokus Grup Discussion (FGD) Diseminasi inovasi pembelajaran Antikorupsi berdasarkan Nilai-nilai Agama dan Kearifan Lokal, yang digelar KPK bersama tokoh masyarakat Bali di Rumah Budaya Penggak Men Mersi, Kamis (26/10).

BALI TRIBUNE - Kesiapan Bali menjadi percontohan memberantas korupsi diutarakan para tokoh inteletual, mulai dari tokoh agama, bendesa adat, dosen, guru hingga seniman di Bali. Hal tersebut terungkap dalam Fokus Grup Discussion (FGD) Diseminasi inovasi pembelajaran Antikorupsi berdasarkan Nilai-nilai Agama dan Kearifan Lokal, yang digelar  KPK bersama tokoh masyarakat Bali di Rumah Budaya Penggak Men Mersi, Kamis (26/10).

Hadir  dalam diskusi ini sejumlah tokoh Bali di antaranya Ketua Umum PHDI Pusat Wisnu Bawa Tenaya, tokoh Puri A.A Ngurah Gede Kusuma Wardana,  tokoh adat I Wayan Suarsa (Bendesa Adat Kuta), Guru Besar ISI Denpasar Prof. Dr I Nyoman Sedana, tokoh dongeng Bali Made Taro, dan beberapa tokoh dan intelektual lainya.

Sedangkan dari pihak KPK hadir jajaran  Bidang Fungsional Direktorat  Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan KPK Irawati dan  Handayani. Diskusi ini dimoderatori Kadek Wahyudita, yang juga kelian Penggak. Diskusi berlangsung menarik dan menghasilkan beberapa masukan untuk model pembelajaran antikorupsi.

Ketua Umum PHDI Pusat Wisnu Bawa Tenaya dalam paparannya menyatakan, sesungguhnya Bali memiliki kearifan lokal dan nilai-nilai agama yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kehidupan kekinian beragam tantangan dalam menguatkan karakter dan moral menjadi  perhatian serius.

Ia menyebutkan, upaya pemberantasan korupsi dari sisi agama Hindu dan kearifan lokal di Bali banyak yang bisa diambil untuk dijadikan acuan pembelajaran. “Intinya, upaya pemberantasan korupsi dapat diberantas mulai dari  kesadaran diri dengan  mengembalikan kekuatan  karakter, moral, mental yang sekarang ini mulai kendor,“ ungkapnya.

Pihaknya memberi masukan agar KPK yang sekarang ini sedang di uji untuk menegakkan kebenaran dalam memberantas korupsi di Indonesia. Untuk itu, dirinya mengajak KPK mulai melakukan jalinan komunikasi    lintas sektoral. Bahkan dari Bali, bisa memulai bersama-sama  menjadi proyek percontohan antikorupsi di Indonesia. “Kami mengajak dari Bali bisa menjadi proyek percontohan anti korupsi, karena Bali ini selain menjadi pulau terkenal, juga memiliki kelengkapan dari sisi lokal jenius, baik agama, budaya, adat dan tata cara orang Bali,” tandasnya.

Made Taro pelaku dongeng yang kerap mengajarkan kembali permainan tradisional serta cerita-cerita yang membidik dan memperkuat karakter anak usia dini menyambut baik upaya anti korupsi ini mulai dibicarakan sejak dini.

“ Nilai-nilai kejujuran sekarang ini sulit ditemui, untuk itu melalui contoh-contoh dongeng, permainan anak, gending-gending seharusnya bisa diberikan kepada anak-anak, karena banyak metode pembelajaran terhadap nilai-nilai karakter, kejujuran dunia anak, “ ucapnya.

Irawati dari pihak KPK mengungkapkan, tujuan digelar FGD Inovasi Pembelajaran Antikorupsi Berdasarkan Nilai Agama dan Kearifan Lokal, untuk mencari masukan agar ada satu model pembelajaran tentang antikorupsi secara terintegrasi.

“Sejauh ini kendala yang dihadapi bangsa dalam menuntaskan korupsi masih dilihat KPK mampu melakukan operasi tangkap tangan (OTT), sementara untuk pencegahan korupsi belum sepenuhnya berjalan dan menjadi perbincangan publik,” sebut Irawati.

Padahal, lanjut Irawati upaya pencegahan korupsi inilah yang harus menjadi perhatian serius semua pihak. Terutama model pembelajaran seperti apa yang harus dijalankan mulai anak-anak usia dini hingga perguruan tinggi.

“Termasuk lembaga-lembaga nonformal seperti adat, dan model penanganannya bisa dilibatkan untuk bersama-sama mencegah korupsi,” ungkapnya.

wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.