Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Beratnya Biaya Internet, Orang Tua Siswa Pertanyakan Realisasi BOS

Bali Tribune / Orang tua siswa masih mengalami sejumlah kendala dalam implementasi belajar dari rumah.

balitribune.co.id | Negara - Kendati pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan bagi siswa untuk belajar di rumah agar tidak memberatkan orang tua, namun sejumlah kendala masih dihadapi oleh orang tua siswa. Warga pun kini mempertanyakan realisasi kebijakan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian peket internet

Sejak diberlakukannya program belajar di rumah sebagai salah satu langkah mencegah penyebaran covid-19 pada Maret lalu, sejumlah kebijakan telah dikeluarkan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Kebijakan di sektor pendidikan selama sekolah diliburkan ini salah satunya juga untuk memudahkan para siswa maupun tidak memberatkan orang tua murid. Terlebih ditengah situasi wabah corona yang berdampak diberbagai sektor kehidupan teramasuk sektor perekonomian masyarakat.

Kebijakan tersebut mulai dari pembelajaran jarak jauh dengan pemberian materi dan tugas secara daring (dalam jaringan) hingga teranyar pembelajaran melalui saluran TVRI. Namun hingga kini, tidak sedikit orang tua siswa masih menghadapi kendala terkait pembelajaran dari rumah ini, terlebih ditengah penghasilan masyarakat yang menurun karena terdampak akibat penyebaran covid-19. Kendala dalam pembelajaran jarak jauh ini dirasakan kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Salah satunya terkendala perangkat maupun paket internet. Tidak sedikit orang tua siswa yang mengeluh karena mereka harus memiliki HP Android untuk anak mereka mengerjakan tugas. Sedangkan intruksi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga (Dikpora) Kabupaten Jembrana belum sepenuhnya diterpakan dilapangan. Terlebih adanya guru yang menggunakan metode pembelajaran dengan aplikasi di dunia maya.   “Saya tidak punya HP android, anak harus buat tugas. Jadi harus pinjam-pinjam HP tetangga” ujar Iluh.

Ibu rumah tangga yang juga mengaku pendapatan suaminya sabagai buruh kayu setelah wabah corona sangat menurun tersebut juga mengaku walaupun pembelajaran dan tugas ada di TV, namun kebutuhan perangkat dan paket internet masih tetap diperlukan, “guru setiap hari menyuruh siswa mengumpul tugas sebelum jam 12.00 Wita” ujar orang tua murid kelas IV di salah satu SD di Jembrana. Orang tua siswa lainnya, Kadek mempertanyakan kebijakan dana BOS untuk membeli paket internat bagi siswa.

“Untuk kirim tugas di TV, siswa harus pakai internet dan lewat WA juga. Terpaksa anak-anak berkelompok cari wifi ke rumah tetangga yang punya, padahal sebenarnya kita diminta tinggal di rumah, jaga jarak, tapi mau bagaimana lagi. Katanya ada bantuan paket internet dari sekolah, tapi tidak jelas. Kondisi kami sekarang untuk makan besok saja sudah sulit” ujar buruh bangunan ini. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kepemudaan (Dikpora) Jembrana, Ni Nengah Wartini belum bisa dikonfirmasi.

Sedangkan Kepala Bidan Pendidikan, I Nyoman Wenten mengatakan tugas siswa tidak harus dikirim melalui WA dan pemberian bantuan paket internet bagi siswa dilakukan sekolah, “tugas tidak harus dikumpul setia hari, bisa seminggu. Bentuknya juga bisa fortopolio karya siswa di rumah sesuai pembelajaran. Guru harus inovatif, bisa di kumpul satu minggu sekali. Kalau untuk pemberian paket internet dari BOS, sekolah harus mendata, pemberiannya harus selektif dan prioritas siswa kurang mampu” tandasnya Minggu (26/4). 

 
 
 
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.