Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Berkat JKN, Dewi Hanya Fokus pada Proses Persalinan

Bali Tribune / JKN - Peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PBPU) Kelas 2, Dewi Ekawati

balitribune.co.id | Tabanan – Dewi rasakan langsung manfaat menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (Program JKN) ketika melahirkan buah hati pertamanya melalui proses sectio caesaria. Pemilik nama lengkap Dewi Ekawati ini adalah seorang pekerja dan terdaftar sebagai Peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PBPU) Kelas 2.

“Ini adalah pengalaman pertama saya melahirkan melalui proses sectio caesarea atas rekomendasi dokter dan tentu saja saya merasa sangat puas karena menggunakan Kartu BPJS Kesehatan,” kenang Dewi.

Penantian Dewi untuk memiliki anak yang dimulai sejak mengandung 10 bulan hingga persalinan dan bertemu langsung dengan sang buah hati bukannya hal yang mudah. Namun semua itu terbayar lunas dengan kebahagiaan yang ia rasakan ketika mendapati Putranya terlahir sehat dan lengkap. Seperti yang diketahui, jika melahirkan melalui proses sectio caesarea berbeda dengan melahirkan melaui proses normal dan tentu saja memerlukan biaya yang lebih mahal.

“Saya dan keluarga sangat bersyukur sekali lantaran seluruh biaya mulai dari proses administrasi, pemeriksaan awal, persalinan, pemulihan paska bersalin hingga perawatan bayi ditanggung oleh Program JKN,” ungkap Dewi.

Dewi mengungkapkan jika selama proses persalinan hingga paska persalinan tidak merasakan adanya kendala. Ia menambahkan jika pelayanan yang didapatkan selama memanfaatkan Program JKN di rumah sakit sangat baik dan semua proses administrasinya sangat mudah serta pelayanan dari tenaga medisnya sangat ramah dan informatif.

Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan adalah program yang wajib diikuti oleh seluruh rakyat Inonesia serta memiliki manfaat yang sangat luar biasa dan sangat membantu masyarakat dalam bidang kesehatan. Manfaat yang dirasakan langsung oleh para ibu adalah kemudahan bersalin tanpa mengeluarkan biaya asalkan sesuai dengan indikasi medis dan bukan atas permintaan sendiri.

“Berkat memiliki Kartu BPJS Kesehatan saya bisa fokus memikirkan persalinan tanpa harus pusing memikirkan biaya, saya menggunakan hak sesuai dengan kelas dan tidak menemukan adanya perbedaan atau diskriminasi antara peserta JKN maupun pasien umum,” ujar Dewi.

Diakhir wawancara, Dewi semoga program JKN akan senantiasa semakin maju dan semakin baik kedepannya. 

wartawan
RG/EK
Category

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.