Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bersama Pemerintah Kabupaten Gianyar BPJAMSOSTEK Gencarkan Perlindungan Sosial bagi Pekerja

Bali Tribune / RAKOR - Rapat Koordinasi Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan guna meningkatkan coverage program BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Gianyar

balitribune.co.id | GianyarPemerintah Kabupaten Gianyar melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar mendukung upaya perlindungan sosial bagi para pekerja atau buruh di daerah setempat. Dalam hal ini diperlukan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK. Seperti disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, Ida Ayu Ketut Surya Adnyani saat Rapat Koordinasi Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan guna meningkatkan coverage program BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Gianyar.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kerja sama antara berbagai instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar ini dihadiri Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar. Kata dia, Rapat Koordinasi bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Gianyar sebagai Implementasi Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Inpres Nomor 2 Tahun 2021 terkait dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakeriaan.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Gianyar, Pandu Aria  mengatakan, optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga memberikan arahan dalam pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan program tersebut. Selain mengoptimalkan kerja sama atau sinergitas perlindungan tenaga kerja, langkah dari Dinas Tenaga Kerja Gianyar ini juga untuk mewujudkan kepatuhan pemberi kerja dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

Pandu Aria mengatakan, perlunya dukungan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk efektivitas penanganan masalah ketidakpatuhan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Tahun ini merupakan tahunnya BPU (Bukan Penerima Upah), sehingga pihaknya akan fokus melakukan sosialisasi manfaat program kepada pekerja informal. 

"Kami memiliki tugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pekerja akan pentingnya perlindungan terhadap risiko kerja. Tentu saja hal ini tidak mudah karena ini menyangkut kesadaran masyarakat akan pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," imbuhnya. 

wartawan
YUE
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penerimaan Siswa Baru Tahun 2025, dari Zonasi ke Domisili

balitribune.co.id | Singaraja – Pemerintah tidak lagi menggunakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2025. Sistem itu telah resmi dihapus, dan diganti menjadi domisili. Dengan dihapusnya sistem zonasi, istilah penerimaan siswa baru juga berganti dari sebelumnya Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada tahun ajaran 2025 ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemohon Kecewa, Dua Tahun Menunggu Permohonan Sertifikat Hak Milik Ditolak

balitribune.co.id | Denpasar - Dua pemohon yang mengajukan permohonan Setifikat Hak Milik (SHM), I Nyoman Kemuantara dan Siti Sapurah, SH alias Ipung kecewa dengan pihak Kantor Pertanahan Nasional (Kantah) Kota Denpasar. Itu setelah kedua belah pihak yang sudah ada kesepakatan damai usai audiensi yang diterima oleh Kepala Seksi (Kasi) Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Kota Denpasar I Wayan Sukarja pada Rabu, 28 Mei 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.