Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BI dan TPID Kabupaten Badung Gelar High Level Meeting Petakan Dampak Covid-19

Bali Tribune / HLM KPw Bali bersama TPID Kabupaten Badung.

balitribune.co.id | Denpasar – Pemkab Badung melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali memetakan dampak virus Corona terhadap perekonomian. Salah satu yang menjadi bahasan dalam High Level Meeting (HLM) melalui Video Conference pada Kamis, (9/4/2020) adalah langkah-langkah pengendalian inflasi di tengah mewabahnya Covid-19.

Pada kesempatan tesebut, Wakil Bupati Badung menyampaikan beberapa hal yang harus segera dilakukan oleh seluruh anggota TPID Kab Badung, untuk mengantisipasi dampak COVID 19. “Kita harus senantiasa memperkuat diri serta menyiapkan langkah-langkah antisipatif, baik dalam melakukan upaya penanganan maupun recovery kedepan, sehingga bisa menstabilkan dan memulihkan kondisi kehidupan secara menyeluruh” tegas Wabup Suiasa.

Lebih lanjut, Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi di tengah dampak COVID-19 akan dilakukan dengan tetap berpedoman pada strategi 4K (Ketersedian pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif). “Terdapat 3 (tiga) hal yang harus dilakukan yaitu: (1) senantiasa mewujudkan sinergi dan kegotongroyongan, (2) membangun konektivitas melalui komunikasi yang efektif, dan (3) membuat pertahanan kuat dengan cara: memastikan ketersediaan pasokan masa sekarang dan beberapa bulan kedepan, melakukan pengendalian harga, serta memastikan kelancaran distribusi sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga beberapa mendatang” imbuh Wabup Suiasa. 

Selanjutnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali selaku Wakil Ketua TPID Provinsi Bali, Trisno Nugroho, memaparkan terkait kondisi perekonomian terkini di Provinsi Bali termasuk pergerakan harga pangan utama dan komoditas strategis di Kabupaten Badung. Terkait dengan wabah COVID 19 yang berdampak pada perekonomian Kab Badung, seluruh stakeholders di Badung diharapkan fokus menjaga kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar tetap berjalan aman dan kebutuhan tercukupi, sehingga pemulihan ekonomi kabupaten badung dapat berjalan dengan baik. 

“Seluruh masyarakat harus disiplin dalam mengikuti anjuran pemerintah pusat dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. BI Bali akan selalu memberikan dukungan secara penuh pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Badung” tandasnya. 

BI Bali juga memberikan rekomendasi kepada TPID Badung diantaranya adalah (1) menyusun neraca bahan makanan (neraca surplus–defisit) sehingga dapat memetakan komoditas mana yang dapat dipenuhi secara mandiri dan mana yang perlu di supply dari luar (1) diperlukan kerjasama perdagangan antar daerah kab/kota di Bali untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, (2) optimalisasi Controlled Atmosphere Storage (CAS) atau ozonisasi (untuk penyimpanan bawang dan cabai) pada saat panen raya.

Dari hasil diskusi, ketersediaan pangan beras di Kabupaten Badung masih mencukupi hingga bulan Desember 2020 mendatang, mengingat saat ini Kabupaten Badung tengah panen raya dengan hasil yang cukup baik. Untuk mendukung ketahanan pangan lokal ditengah pandemi COVID 19 ini, TPID Kab Badung menghimbau kepada Perpadi dan penyosoh agar tidak menjual gabah/padi ke luar Kabupaten Badung.

Selain itu, petani dihimbau pula agar hasil panen padi tidak seluruhnya dijual, namun juga disimpan sebagai cadangan pangan keluarga. Lebih lanjut, OPD terkait juga berkomitmen terus membuat kajian dan menerapkan teknologi dalam industri pertanian, perkebunan, maupun perikanan, sehingga dapat meningkatkan produksi maupun produktifitas.

Diakhir rapat, Wakil Bupati Suiasa berharap, seluruh pihak terkait agar selalu siap memberikan dukungan, bergerak bersama dan saling membantu untuk pengendalian harga dan menjaga perekonomian untuk kesejahteraan bersama.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Dermaga Khusus Penyeberangan Celukan Bawang-Ketapang Dibangun Bulan Depan

balitribune.co.id I Singaraja - Pelabuhan Celukan Bawang, Gerokgak, Kabupaten Buleleng segera memasuki tahap pengembangan dengan pembangunan dermaga penyeberangan baru. Proyek ini dipersiapkan sebagai jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan arus penyeberangan di lintas Ketapang–Gilimanuk, terutama saat musim libur panjang.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.