Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BI dan TPID Kabupaten Badung Gelar High Level Meeting Petakan Dampak Covid-19

Bali Tribune / HLM KPw Bali bersama TPID Kabupaten Badung.

balitribune.co.id | Denpasar – Pemkab Badung melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali memetakan dampak virus Corona terhadap perekonomian. Salah satu yang menjadi bahasan dalam High Level Meeting (HLM) melalui Video Conference pada Kamis, (9/4/2020) adalah langkah-langkah pengendalian inflasi di tengah mewabahnya Covid-19.

Pada kesempatan tesebut, Wakil Bupati Badung menyampaikan beberapa hal yang harus segera dilakukan oleh seluruh anggota TPID Kab Badung, untuk mengantisipasi dampak COVID 19. “Kita harus senantiasa memperkuat diri serta menyiapkan langkah-langkah antisipatif, baik dalam melakukan upaya penanganan maupun recovery kedepan, sehingga bisa menstabilkan dan memulihkan kondisi kehidupan secara menyeluruh” tegas Wabup Suiasa.

Lebih lanjut, Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi di tengah dampak COVID-19 akan dilakukan dengan tetap berpedoman pada strategi 4K (Ketersedian pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif). “Terdapat 3 (tiga) hal yang harus dilakukan yaitu: (1) senantiasa mewujudkan sinergi dan kegotongroyongan, (2) membangun konektivitas melalui komunikasi yang efektif, dan (3) membuat pertahanan kuat dengan cara: memastikan ketersediaan pasokan masa sekarang dan beberapa bulan kedepan, melakukan pengendalian harga, serta memastikan kelancaran distribusi sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga beberapa mendatang” imbuh Wabup Suiasa. 

Selanjutnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali selaku Wakil Ketua TPID Provinsi Bali, Trisno Nugroho, memaparkan terkait kondisi perekonomian terkini di Provinsi Bali termasuk pergerakan harga pangan utama dan komoditas strategis di Kabupaten Badung. Terkait dengan wabah COVID 19 yang berdampak pada perekonomian Kab Badung, seluruh stakeholders di Badung diharapkan fokus menjaga kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar tetap berjalan aman dan kebutuhan tercukupi, sehingga pemulihan ekonomi kabupaten badung dapat berjalan dengan baik. 

“Seluruh masyarakat harus disiplin dalam mengikuti anjuran pemerintah pusat dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. BI Bali akan selalu memberikan dukungan secara penuh pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Badung” tandasnya. 

BI Bali juga memberikan rekomendasi kepada TPID Badung diantaranya adalah (1) menyusun neraca bahan makanan (neraca surplus–defisit) sehingga dapat memetakan komoditas mana yang dapat dipenuhi secara mandiri dan mana yang perlu di supply dari luar (1) diperlukan kerjasama perdagangan antar daerah kab/kota di Bali untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, (2) optimalisasi Controlled Atmosphere Storage (CAS) atau ozonisasi (untuk penyimpanan bawang dan cabai) pada saat panen raya.

Dari hasil diskusi, ketersediaan pangan beras di Kabupaten Badung masih mencukupi hingga bulan Desember 2020 mendatang, mengingat saat ini Kabupaten Badung tengah panen raya dengan hasil yang cukup baik. Untuk mendukung ketahanan pangan lokal ditengah pandemi COVID 19 ini, TPID Kab Badung menghimbau kepada Perpadi dan penyosoh agar tidak menjual gabah/padi ke luar Kabupaten Badung.

Selain itu, petani dihimbau pula agar hasil panen padi tidak seluruhnya dijual, namun juga disimpan sebagai cadangan pangan keluarga. Lebih lanjut, OPD terkait juga berkomitmen terus membuat kajian dan menerapkan teknologi dalam industri pertanian, perkebunan, maupun perikanan, sehingga dapat meningkatkan produksi maupun produktifitas.

Diakhir rapat, Wakil Bupati Suiasa berharap, seluruh pihak terkait agar selalu siap memberikan dukungan, bergerak bersama dan saling membantu untuk pengendalian harga dan menjaga perekonomian untuk kesejahteraan bersama.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Seluruh Fraksi Setujui KUA-PPAS 2026, Wawali Arya Wibawa: Wujud Sinergitas Pembangunan

balitribune.co.id | Denpasar - Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar menyetujui penetapan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan Denpasar Soroti Kemacetan Akibat Mal Baru di Serangan

balitribune.co.id I Denpasar - Keberadaan pusat perbelanjaan baru di kawasan KEK Kura-Kura Bali, Serangan, mendapat sorotan DPRD Kota Denpasar. Meningkatnya volume kendaraan sejak dibukanya pusat perbelanjaan tersebut dinilai turut memperparah kepadatan lalu lintas di kawasan Serangan dan sepanjang Bypass Ngurah Rai.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gegara Puntung Rokok, Dua Hektare Kawasan Hutan Gunung Batur Terbakar

balitribune.co.id I Bangli - Kebakaran melanda kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Blok Seked, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Bangli, Selasa (11/8/2026) sore. Setidaknya  dua hektare kawasan hutan hangus terbakar. Kuat dugaan kebakaran dipicu puntung rokok yang masih menyala dibuang sembarangan. 

Baca Selengkapnya icon click

87 Warga Binaan Rutan Bangli Terima Remisi, Warga Uzbekistan Langsung Bebas

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 87 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Bangli menerima remisi umum 17 Agustus bertepatan dengan HUT RI ke-81. 

Dari total jumlah WBP yang menerima remisi, sebanyak 4 WBP langsung bebas termasuk diantaranya 1 WBP warga negara Uzbekistan yang tersandung kasus pencurian.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pengacara Yuli Utomo Kembali Raih Penghargaan Internasional "The Best Presentation" di Konferensi Disabilitas dan Rehabilitasi Dunia

balitribune.co.id | Denpasar - Pengacara sekaligus mahasiswa doktor hukum Yuli Utomo, S.H., M.H., C.Med kembali meraih penghargaan internasional. Ia dinobatkan sebagai Best Presentation pada World Disability and Rehabilitation Conference (WDRC 2026) ke - 11 yang diselenggarakan di Bali, 10–11 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Kosan di Denpasar Isi 10 Kamar ke Atas Akan Dikenakan Pajak

balitribune.co.id I Denpasar - Wacana pemerintah memperluas penerimaan pajak terhadap sektor persewaan properti, termasuk rumah, kontrakan, dan kos-kosan pada 2027 mendatang, mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Denpasar. Pemkot Denpasar menegaskan, pengenaan pajak terhadap usaha kos-kosan telah diatur dalam regulasi daerah, khususnya bagi usaha yang memiliki 10 kamar atau lebih.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.